Kolom Pemilukada

Menata Kembali Keindonesiaan setelah 14 Tahun Reformasi

Kategori: Kolom Pemilukada
Ditulis oleh Nashrian Bahzein Dilihat: 2243
Harapan Indonesia Itu Ada di Daerah

Tolong, jangan benci pada Indonesia. Meski negeri yang kita cintai ini belum bisa memenuhi harapan bersama, dia tetap Indonesia rumah kita bersama. Tolong, jangan salahkan rakyat yang akhir-akhir ini gampang marah, mereka hanyalah badut-badut yang dikendalikan elite-elite.

PESAN itu disampaikan Leon Agusta, budayawan Sumatera Barat. Untaian kata dan kalimatnya mengalir bak puisi menggugah rasa keindonesiaan. Menyentuh nurani bagi yang masih memelihara, merawat dan menjaga Indonesia agar tidak runtuh. Mencintai Republik ini lebih dari sekadar materi dan hasrat berkuasa.

Di usia senjanya, tutur kata Leon yang lembut dan bergetar, dia titipkan pada peserta focus group discussion (FGD) yang digagas tim Penelitian ”Pemilihan Umum dan Demokrasi dalam Bingkai Keindonesiaan” dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Hotel Mercure, Padang, Rabu (6/6).

Rimba raya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setelah 14 tahun reformasi, menggiring bangsa ini menjadi negeri bedebah. Kemuakan itu telontar dari mulut Prof Dr Mochtar Pabotinggi, yang tidak tahan melihat negeri yang dia cintai menjadi lahan bancakan para petualang politik. Berpesta pora merampok uang rakyat dengan jubah demokrasi. Sungguh menyesakkan dada.      

Kemarahan sekaligus kecintaan terhadap Indonesia itu pula, melahirkan energi besar bagi tim peneliti LIPI yang terdiri dari Prof Dr Syamsuddin Haris, Prof Dr Mochtar Pabottingi, Prof Dr Hermawan Sulistyo, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Siti Zuhro, Irine H Gayatri MA, Nina Andriana Msi dan M. Haripin, M.Han., melukis kembali tentang keindonesiaan.

Setelah 14 tahun reformasi, sistem demokrasi menjadi tertuduh melahirkan hiruk-pikuk sosial politik di seantero negeri. Ketertiban umum menjadi barang mahal, sehingga sulit direngkuh. Sistem demokrasikah yang salah, atau perilaku aktor-aktor yang jauh dari nilai-nilai demokrasi?
Demokrasi oleh sebagian masyarakat dinilai hanya menciptakan ketidaktertiban di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidakteraturan itu merambah sendi-sendi kehidupan demokrasi di Republik ini. Bahkan, melumpuhkan empat pilar demokrasi; eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.

Demokrasi dinilai sukses menumbuhkan budaya vandalisme, baik elite pemimpin maupun masyarakat yang dipimpin. Layaknya hukum rimba, siapa kuat, dia menang. Jangan salahkan rakyat, jika kini muncul kerinduan suasana Orde Baru yang serba tertib. Benarkah otonomi daerah sebagai penghambat, atau membangun demokrasi di tingkat lokal?

Menjawab keresahan itu, peserta diskusi yang selain dihadiri budayawan Leon Agusta, juga diikuti Prof Dr Mestika Zed, Prof Dr Saldi Isra, Dr Asrinaldi, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, Guspardi Gaus dari unsur politisi, Ketua AJI Padang Hendra Makmur dari unsur pers dan Yefriyani dari LSM Nurani Perempuan, sepakat agar semua kepalsuan dan kepura-puraan di negeri ini, dihentikan melalui kekuatan moral anak bangsa yang cinta pada masa depan Indonesia.

Melihat daftar panjang salah urus negara selama era reformasi, membuat peserta diskusi bingung harus dari mana memulai perubahan besar itu. Dari mana memulai menjahit baju Republik yang kini terkoyak-koyak. Imajinasi Indonesia seperti apa yang mesti dilukis agar kanvas besar negeri ini menjadi lukisan yang indah.    

Saldi Isra mengusulkan perubahan mendesak bagi masa depan Indonesia adalah merombak partai politik. Guru besar hukum tata negara Unand ini, tidak segan-segan menuduh parpol sebagai biang masalah bangsa. Tuduhan itu beralasan, karena nyaris tidak ada lembaga demokrasi di negara ini dipasok dari kader-kader partai.   

”Tidak mungkin lahir pemimpin-pemimpin berkarakter dan berkualitas di negara ini di setiap level, bila dibiarkan kondisi partai saat ini leluasa menempatkan orang-orangnya di setiap lembaga negara. Sepanjang parpol kita masih begini-begini saja, sampai kapan pun kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang hebat,” ujar Saldi memberi argumen.
Pandangan Saldi berbeda dengan Mochtar Pabottingi. Urang sumando Minang ini justru menilai perubahan harus dimulai dari penyempurnaan sistem dan peraturan perundang-undangan. ”Tidak terhitung tawaran pada saya agar bergabung dalam kekuasaan. Tapi, melihat kondisi pemerintahan saat ini, saya ngeri terjun ke dalam kekuasaan karena takut terseret dalam kubangan kekuasaan itu. Saya berpikir, selama aturannya tidak kita ubah, siapa pun yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, akan tenggelam di dalamnya,” kata Mochtar.

Bagaimana pula pandangan Mestika Zed? Sejarawan dari Universitas Negeri Padang ini berpendapat, apa pun sistemnya, bangunan Indonesia tidak akan pernah kokoh bila tidak dimulai dari revolusi kebudayaan. ”Karena itu, jika dikerucutkan bahwa orang atau sistemkah, budaya atau strukturkah yang harus pertama dibenahi? Saya memilih orang dan budaya bangsa ini yang mendesak diubah,” jelasnya.  

Kegagalan tiga kali pemilu dan pilkada demokratis di era reformasi melahirkan pemimpin nasional dan daerah berkualitas, hemat Mestika, karena orang-orang partai yang bertarung di panggung demokrasi bukan manusia-manusia Indonesia pilihan. Melainkan, para pencari kerja dan petualang politik yang haus materi dan kekuasaan.

”Jika kita ingin merevitalisasi budaya unggul bangsa ini, mulailah dari diri sendiri, profesi, parpol, ormas, LSM dan kelembagaan demokrasi lainnya menegakkan etika masing-masing. Mereka inilah yang akan menjadi calon-calon pemimpin. Jika kapasitas dan integritasnya sudah bagus, siapa pun yang terpilih di antara aktor-aktor demokrasi itu dalam pemilu/pilkada, berpotensi menjadi pemimpin yang baik,” ulas Mestika.

Pemikiran Mestika mendapat dukungan dari Leon Agusta. Dia mengajak segenap anak bangsa yang masih berhati nurani, menjadikan Indonesia sebagai proyek besar kebudayaan. Hanya saja, proyek itu harus dimulai dari teladan elite-elite politik dan penguasa. ”Perubahan harus dimulai dari atas. Kalau dari bawah (akar rumput), bisa berdarah-darah,” ucapnya.  

Sementara Asrinaldi, lebih sependapat kegagalan reformasi akibat kuatnya oligarki partai. Akibatnya, memunculkan budaya politik transaksional dan pragmatis yang kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi. ”Semuanya serba transaksional. Virus inilah yang kemudian menular dalam perilaku politik masyarakat,” tegasnya.

Sebagai ”tertuduh”, Guspardi Gaus ternyata membenarkan kondisi riil bopengnya wajah parpol era reformasi. Namun, tawaran politisi PAN Sumbar ini agar kaum intelektual beramai-ramai mengubah wajah bangsa ini dengan bergabung ke partai, dinilai peserta diskusi lainnya tidak menyelesaikan masalah. ”Persoalan kader partai kita saat ini, bukan karena minim orang pintar, melainkan miskin integritas,” tegas Mestika.
Masifnya pergeseran nilai-nilai Pancasila menjadi budaya liberal, para peserta diskusi sepakat ikut disumbangkan peran media. Hendra Makmur pun tidak menampiknya. ”Begitulah realitasnya, media sebagai representasi ruang publik, telah dibajak oleh konspirasi penguasa, pengusaha dan politisi,” kata Hendra.

Lantas, apa yang salah dengan demokrasi Indonesia? Tanpa hendak menyimpulkan diskusi, Syamsuddin Haris mengajak segenap elemen bangsa membangun kembali imajinasi keindonesiaan yang indah. ”Imajinasi ini yang saya lihat tidak ada lagi dalam benak penyelenggara negara kita. Akibatnya, elite-elite kita tidak berobsesi mewujudkannya. Jika negara maju uang menghasilkan kekuasaan, di negeri kita kekuasaan menghasilkan uang,” sindirnya.       

Sembari menunggu perubahan sistem dan penyempuraan aturan bernegara, Siti Zuhro memprovokasi aktor-aktor demokrasi di daerah memperkuat kekuatan sipil mendorong perubahan. ”Ya, harapan Indonesia itu ada di daerah,” ujarnya. (***)   

Artikel ini diitulis oleh: NASHRIAN BAHZEIN, yang dimuat di Padang Ekspres, Kamis 7 Juni 2012