Kolom Pemilukada

Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol

Kategori: Kolom Pemilukada
Ditulis oleh Tri Rainny Syafarani Dilihat: 2579
Menjelang Pemilu 2014, keberadaan partai-partai politik (parpol) kian menjadi sorotan publik. Selain persoalan kuantitas dan kualitas parpol, terutama parpol peserta Pemilu, masalah pengelolaan keuangan parpol juga perlu dicermati. Apalagi pada saat kampanye, ketika parpol berlomba-lomba memenangi hati rakyat dengan berbagai cara, persoalan pelaporan dana parpol menjadi penting untuk diamati.   
 
Masalah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Parpol
Undang-undang Nomor 2/ 2011 tentang Partai Politik telah mengatur soal sumber dana, pengelolalan dan pertanggungjawaban keuangan parpol.  Di antaranya pasal 34 yang menyebutkan bahwa sumber dana dan pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD wajib diaudit oleh Badan Perencana Keuangan (BPK). Selain itu, dalam pasal 39 disebutkan soal pengeolalan keuangan parpol harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan dilakukannya audit dari akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Dengan demikian, semestinya  masyarakat luas  memiliki akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam suatu parpol, mengingat sebagian dari sumber dana tersebut berasal dari APBN/ APBD. Namun pada kenyataannya, pelaporan keuangan itu masih dilakukan setengah hati, jika tidak ditutup-tutupi.

Kesulitan untuk mengakses laporan keuangan ini, misalnya, dialami penulis ketika melakukan penelitian soal kinerja lembaga partai politik beberapa tahun lalu. Penulis mengunjungi kantor pusat/ cabang parpol-parpol yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu. Ketika penulis minta diperlihatkan bagaimana bentuk pelaporan keuangan secara fisik untuk internal partai dan bagaimana pelaporannya kepada publik, sebagian besar pengurus parpol menolak menunjukkannya dengan alasan beragam, terutama berbelit secara prosedur. Seandainya ada pelaporan yang diperlihatkan pun itu hanya sebatas pembukuan sangat sederhana seperti bukti kwitansi keluar-masuk, tanpa pencatatan yang rapi terintegrasi, apalagi terkomputerisasi. Dengan gampang, para pengurus  parpol itu hanya mengatakan bahwa seluruh persoalan keuangan tersebut pasti dipertanggungjawabkan secara formal di rapat-rapat kerja dan musyawarah besar partai, sehingga menurut mereka pelaporan keuangan standar seperti itu bukanlah masalah.

Pengalaman tersebut tentu saja tidak bisa dianggap sepele. Adanya gelagat ketidaksiapan parpol dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan, serta kesan menutup-nutupi sumber dan pemanfaatan dana, menunjukkan bahwa parpol berpotensi melakukan penipuan terhadap publik. Padahal parpol adalah salah satu tolok ukur awal mula berdirinya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan. Apalagi jika menyangkut dana yang bersumber dari uang rakyat melalui APBN/ APBD, maka masalah tidak transparannya pengelolaan keuangan partai menjadi sangat mengkhawatirkan.

Media online Solopos.com (28/11/2011), misalnya, mengutip pernyataan Anggota VI BPK Rizal Djalil yang mengatakan bahwa pada 2010, dana bantuan dari negara yang dikucurkan untuk setiap parpol pemenang Pemilu sekitar Rp 9,1 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan adanya dana yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, sejak 2007 hingga 2010, dana hibah dan bantuan sosial yang dikucurkan untuk parpol sekitar Rp 300 triliun. Rizal menyebut bahwa dari dana tersebut ada yang dicurigai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam Pemilu kepala daerah (Pilkada). Indikasinya adalah ketika BPK menemukan peningkatan pengucuran dana hibah dan bantuan sosial di beberapa provinsi  saat Pilkada berlangsung, dan kepala daerah di daerah tersebut maju sebagai petahana dalam Pilkada.

Jika dalam pelaporan keuangan yang bersumber dari APBN/ APBD saja masih belum akuntabel dan transparan, maka bisa dibayangkan betapa sulitnya menelusuri sumber dan besaran dana mandiri parpol yang berasal dari sumbangan sukarela perseorangan atau badan usaha. Tidak dapat dihindari adanya kecurigaan terhadap parpol-parpol yang memiliki kursi sebagai pemenang pemilu di pemerintahan, bahwa parpol-parpol tersebut bukanlah menerima sumbangan semata. Lebih dari itu, mungkin saja ada semacam “upeti” dari pihak-pihak tertentu yang ingin kepentingannya “dilindungi” oleh parpol-parpol yang berkuasa tersebut, dan agar parpol-parpol itu kembali menang dalam pemilu berikutnya. Bukan mustahil jika para pihak yang memiliki kepentingan ini bisa saja disamarkan nama dan jumlahnya dalam laporan keuangan formal yang dipertanggungjawabkan parpol kepada publik.

Perlu Ketegasan
Parpol berkewajiban melakukan pelaporan dan audit pengelolaan keuangan secara formal berdasarakan undang-undang. Sayangnya, BPK pun masih menemukan kejanggalan dalam laporan terkait dengan pemanfaatan dana negara oleh parpol. Bahkan, di tengah wacana soal kebebasan memperoleh informasi, akses masyarakat untuk mengetahui bagaimana suatu parpol mengelola keuangannya ternyata masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan dari pihak di luar parpol yang dapat memaksa parpol untuk tidak lagi menganggap remeh aturan soal pengelolaan dan pelaporan keuangan ini.

Dana pemerintah melalui APBN/ APBD untuk parpol seharusnya hanya bisa dikucurkan dengan persyaratan yang lebih rigid. Parpol harus mempertanggungjawabkan alokasi dan pemanfaatan dananya itu secara terbuka. Selain kepada BPK, juga kepada publik melalui beragam media yang mudah diakses masyarakat luas seperti media online (website). Jika ditemukan adanya kejanggalan dan pelanggaran, BPK juga harus langsung bertindak, jika perlu masalah tesebut diajukan ke meja hijau.

Soal dana mandiri parpol dari sumbangan  perseorangan dan badan usaha yang menjadi hak parpol sesuai undang-undang, maka transparansi sumber dan besaran dana, terutama pada masa kampanye, adalah mutlak dilakukan. Ini adalah untuk mencegah kecurangan dan kemungkinan penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu yang menodai demokrasi. Parpol harus diberi aturan main yang lebih tegas soal pengelolaan dan pelaporan dana kampanye, dengan pengawasan yang lebih ketat, selain dari KPU dan Panwaslu juga dari swadaya masyarakat. Jika perlu, sanksi diberikan kepada parpol yang menghalangi atau tidak memberikan akses informasi bagi publik terkait keuangan parpol. (Tri Rainny Syafarani)