• Home
  • Tentang P2P
    • Peta Lokasi P2P
    • Division
      • In memoriam
      • Purnabakti
      • Dokumentasi dan Informasi
      • Administrative
      • International Political Studies
      • National Political Studies
      • Local Political Studies
    • Structure of Organization
      • Struktur Tim Redaksi Website
      • Struktur Organisasi P2P
    • Visi & Misi
    • History
  • Kolom
    • Kolom 1
      • Tinjauan Buku
      • Politik Lokal
      • Papua
      • Politik Internasional
    • Kolom 2
      • Politik Nasional
      • Perbatasan
  • Kerjasama
  • Kegiatan
    • ICWG LIPI 2018
      • ICWG LIPI 2018
    • Tahun 2013
    • Tahun 2012
    • Tahun 2011
    • Tahun 2010
    • Tahun 2009
    • Tahun 2008
    • Tahun 2007
    • Pengadaan Barang dan Jasa
    • Tahun 2014
    • Tahun 2015
    • Tahun 2016
    • Tahun 2017
    • Tahun 2018
    • Tahun 2019
    • Dialogue Series Maritime
      • National Seminar on Maritime Diplomacy
      • National Seminar on Maritime Border Resource Management
      • National Seminar on Regional Maritime Security
  • Publikasi
  • Galeri
    • Video
    • Foto
  • Download
Minggu, 19 Mei 2019 22:01:46

Artikel Populer

Polemik Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Kesepakatan The Joint Comprehensvie Plan of Action (JCPOA) Nuklir Iran

Pengalaman Pelaksanaan Pemilu Serentak di Queensland-Australia

Demokrasi: Sasaran Baru Serangan Siber

Current Progress and Pitfalls on the Adoption of the UNSCR 1325

Kegaduhan Pencalonan Anggota DPD 2019: KPU Makan Buah Simalakama?

Politik Nasional

Pengalaman Pelaksanaan Pemilu Serentak di Queensland-Australia

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 18 April 2019
Ditulis oleh Mardyanto Wahyu Dilihat: 190
  • Cetak
  • E-mail
ditulis oleh Mardyanto Wahyu[i] Pengalaman pelaksanaan pemilihan serentak presiden dan legislatif di Australia menunjukkan partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, tampaknya kontributor paling dominan yang menstimuli semangat memilih adalah partisan campaign yang dilakukan oleh loyalis setiap kandidat. Sehingga dapat dikatakan bahwa non-partisan campaignyang dilakukan…

Demokrasi: Sasaran Baru Serangan Siber

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 12 April 2019
Ditulis oleh Putri Ariza Kristimanta Dilihat: 266
  • Cetak
  • E-mail
Teknologi sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian manusia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Ruang-ruang siber akibat perkembangan teknologi membuat data dan informasi di dalamnya menjadi rentan akan ancaman-ancaman siber. Perhelatan akbar Pemilu Serentak 2019 yang melibatkan 192.866.254 jiwa atau setengah dari penduduk Indonesia membutuhkan…

Kegaduhan Pencalonan Anggota DPD 2019: KPU Makan Buah Simalakama?

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 09 Januari 2019
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 898
  • Cetak
  • E-mail
Pemilu Serentak 2019 akan segera berlangsung, namun masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah soal pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada bulan Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa pengurus partai politik (parpol) dilarang untuk mencalonkan…

Current Progress and Pitfalls on the Adoption of the UNSCR 1325

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 01 Februari 2019
Ditulis oleh Irine Hiraswari Gayatri Dilihat: 508
  • Cetak
  • E-mail
Launched in October 2000, the United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325, addresses women, peace and security issues in four pillars namely prevention, participation, protection, relief and recovery in a conflict setting (Tru & Lee-Koo, Toward Inclusive Peace: Mapping Gender Sensitive Agreements 2000-2016, 2018). Seventy-five…

Perdebatan Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi: Antara Tirani Yudisial dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 01 Oktober 2018
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 847
  • Cetak
  • E-mail
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah  salah satu lembaga tinggi negara di bidang yudikatif, yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.[1]Untuk menjalankan  kewenangan dan kewajibannya MK memiliki sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan…

Artikel Selanjutnya...

  • Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?
  • Teror Bom di Surabaya: Sebuah Kegagalan Intelijen?
  • Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Kemunduran Demokrasi Indonesia?
  • Problematika PKPU No. 20 Tahun 2018: Mantan Koruptor menjadi Caleg?

Halaman 1 dari 15

  • Sebelum
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Berikut
  • Akhir
Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710
Telp: (021) 5251542 Ext: 2315 | Telp/Fax: (021) 5207118  
Email: politik@mail.lipi.go.id Copyright © 2019
Politik Nasional