Politik Nasional

Kembalinya Generasi Yang Diculik

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Wahyudi Akmaliah Dilihat: 479

Alberto Muhammad. Ia anak yang dilahirkan di Timor Leste (dahulu Timor-Timur) dan dibesarkan di Indonesia. Dalam masa pendudukan militer Indonesia di Timor Leste pada tahun 1975, ia dianggap hilang oleh keluarganya, di mana sebelumnya ia direkrut oleh militer Indonesia untuk berperang melawan kelompok pro-kemerdekaan melawan Indonesia. Dalam tahun tersebut, ada banyak anak-anak berusia antara 6-12 tahunan ditugasi membawa persediaan logistik, memanggul amunisi, dan memiliki peranan sebagai pemandu di hutan-hutan Timor Leste. Sebagai rasa kehilangan, keluarganya kemudian membuatkan kuburan untuknya dan menganggapnya telah meninggal. Saat dianggap hilang itu Alberto sebenarnya dibawa oleh anggota militer Indonesia ke Jawa dengan kapal besar. Alberto kemudian tinggal dan besar di Jawa Barat. Melalui bantuan AJAR  (Asian Justice and Rights), kelompok HAM, dan dukungan Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri  RI, serta pemerintah Timor Leste, didokumentasikan oleh BBC, Alberto dan 14 orang lainnya dapat kembali menginjakkan kakinya ke Timor Leste, mengunjungi sang ibu dan keluarganya yang sudah 30 tahun tidak bertemu (BBC, 25 Maret 2017).  

Saat berada di bandara, kedatangan Alberto sudah ditunggu oleh keluarga besarnya. Dengan menempuh jarak hampir tujuh jam dari desa, mereka menuju Dili untuk bertemu dengannya. Saat Alberto turun dari tangga pesawat dan kemudian menyentuh aspal bandara, ia langsung berlutut dan berdoa seakan tidak percaya bahwa ia akhirnya kembali ke kampung halamannya. Saat itu juga keluarganya mengerumuni dirinya dan menyentuhnya dengan tetesan airmata dan tangis haru. Keinginan untuk kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun di tanah asing, terpisah dari keluarga, tercerabut dari budayanya dan tumbuh besar bersama orang yang tidak dikenal, tanpa ada satu jejak pun yang bisa dilacak merupakan peristiwa bahagia yang diliputi rasa duka dan pengalaman traumatis yang mendalam. Namun, Alberto bukanlah satu-satunya anak-anak Timor Timur yang diambil. Ada sekitar 4.000 anak Timor Leste dibawa ke Indonesia, antara tahun 1975 - 1999. Sebagian dari mereka ada yang dibawa oleh militer dan yang lainnya oleh aparat pemerintah sipil.

Film dokumentasi ini mengingatkan saya kepada buku yang merupakan hasil disertasi, ditulis oleh Helene Van Klinken (2014), Anak-Anak Tim-Tim di Indonesia: Sebuah Cermin Masa Kelam. Menurut Klinken, ada beragam alasan mengapa anak-anak Timor Timur diambil dan dibesarkan bukan oleh keluarga mereka. Ada yang diangkat sebagai anak oleh militer karena ia tidak memiliki anak sendiri. Ada juga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sambil disekolahkan. Namun, ada tiga tujuan besar diambilnya anak-anak Timor Leste dalam konteks rezim Orde Baru; 1) untuk menanamkan nilai-nilai sehingga hati dan pikirannya, menjadi “orang Indonesia”; 2) untuk mempertunjukkan kemurahan hati Indonesia kepada orang Timor Timur yang menerima integrasi sekaligus membuktikan bahwa Timor Timur menginginkan integrasi; 3) sebagai cara untuk menghukum dan memperlemah perlawanan kelompok yang dianggap pemberontak dengan mengangkat sebagian dari mereka sebagai anak, dan juga bukti telah “menguasai” Timor Timur. 

Bagi saya, film tersebut merupakan penguat gugatan mengenai narasi tunggal yang dibangun oleh rezim Orde Baru atas nama nasionalisme. Narasi ini yang masih kuat hingga sekarang bahwa Timor Timur adalah Provinsi ke-27 dan bagian dari Indonesia. Karena bagian dari Indonesia,  saat referendum jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, menghasilkan keputusan bahwa Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, saya, seperti kebanyakan masyarakat, termasuk orang yang marah kepada Presiden BJ Habibie: bagaimana bisa Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia? Saat itu, rasanya, nasionalisme saya mengental, berwujud kepada kekhawatiran dengan membayangkan bahwa Indonesia akan terpecah seiring dengan jatuhya rezim Orde Baru. Menguatnya demokrasi dengan adanya sistem elektoral, otonomi daerah, diiringi dengan tumbuhnya pasar perbukuan dan kebebasan berekspresi pasca rezim Orde Baru, muncul narasi-narasi lain dalam ruang publik, yang melihat masa lalu tidak dari kaca mata penguasa, melainkan dari subyek yang tertindas dan kelompok sosial yang mengadvokasi kebenaran atas nama korban.

Alih-alih atas keinginan sendiri ingin bergabung dengan Indonesia, justru Indonesia, negara yang pernah dijajah Belanda, melakukan penjajahan dengan invasi militer ke Timor Timur atas nama integrasi. Saat itu, rezim Soeharto memiliki kekhawatiran di tengah berkuasanya kelompok Fretelin, berideologi Komunis, yang tengah bersaing memperebutkan pengaruh suara dengan dua kelompok lain di Timor Timur dalam konteks mempersiapkan menjadi negara baru yang independen setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Portugis. Kekhawatiran ini yang dijadikan rejim Orde Baru sebagai pengajuan proposal bantuan kepada Amerika Serikat, di tengah kekalahan perang terhadap Vietnam untuk melakukan penyerangan kepada Timor Timur. Memanfaatkan situasi tersebut, dengan nama Operasi Seroja militer Indonesia melakukan penyerangan pada 7 dan 10 Desember 1975 secara besar-besaran (Tirto.id, 2016). Akibatnya, penyerangan dan konflik tersebut mengakibatkan jumlah korban yang tak sedikit. Sebagaimana dicatat oleh laporan CHEGA, ada 100.000 orang yang terbunuh, dan 10.000 mati di kamp-kamp ‘pemukiman kembali’. Jumlah ini ini belum termasuk mereka yang melakukan perlawanan selama 24 tahun masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, sekitar 200.000 orang terbunuh (Farid, 2010).

Dari penjelasan tersebut, bagi saya, menjadi Indonesia dan membayangkan Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak melulu sinonim dengan kebanggaan, ritual upacara, nyanyian, ataupun keterlibatan dalam kompetisi internasional dalam mewakili Indonesia, untuk bidang apapun. Lebih jauh, menjadi Indonesia adalah dengan melihat masa lalu sebagai pelajaran dengan mengakui kesalahan di publik, baik nasional ataupun internasional agar bisa untuk menatap ke depan. Ini karena, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode rezim Orde Baru berkuasa adalah “fase gelap” kita dalam mendefinisikan kekuasaan, di mana kekerasan menjadi alat utama untuk mendisiplinkan dan membentuk wajah Indonesia. Peristiwa-peristiwa kekerasan ini yang seringkali diabaikan dan tidak diselesaikan. Dampaknya, dengan dalih nasionalisme, upaya untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu selalu mendapatkan jalan terjal pasca rezim Orde Baru. Peristiwa 1965  adalah contoh kasus bagaimana sentimen nasionalisme sempit dipraktikkan oleh “oknum politik”.

Akibat dari pengabaian tersebut, ketika ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang berulang, kita melakukan pembiaraan yang persis dilakukan oleh rezim Orde Baru, baik dengan dalih politik, etnik, ataupun agama. Di tengah situasi tersebut, rasanya menjadi sulit untuk membayangkan wajah nasionalisme Indonesia dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Di sini, penting bagi rezim teknokrat Jokowi untuk mengembalikan wajah kemanusiaan Indonesia, yang tidak melulu memberikan sepeda kepada anggota masyarakat sebagai bagian dari hadiah dan penghiburan. Sebaiknya, bentuk upaya mengembalikan wajah kemanusiaan tersebut adalah dengan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang dilemahkan oleh kekuasaan korporasi, elit politik, dan warisan rezim Orde Baru. (Wahyudi Akmaliah, Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI)