Politik Nasional

Menelusur Komunitas Tionghoa di Jawa dari Zaman Kolonial, Republik, dan Orde Baru

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Saiful Hakam Dilihat: 167

Kongres ke-19 Partai Komunis China yang baru saja berakhir pada akhir Oktober 2017 lalu membawa pesan yang tidak terlalu menggembirakan, khususnya bagi negara-negara yang telah lama mempunyai persoalan sentimen anti-China di dalam negerinya. Betapa tidak, banyak analis menyebut bahwa Tiongkok di bawah Xi Jinping kembali menghidupkan konsepsi etno-nasionalisme yang dianggap bertujuan untuk menarik dukungan diasporanya di seluruh dunia terhadap era baru modernisasi Tiongkok. Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan yang terjadi di Tiongkok daratan ini membuat narasi mengenai eksistensi komunitas Tionghoa sebagai diaspora Tiongkok relevan untuk dilihat kembali. Dengan pendekatan sejarah, tulisan ini melihat bagaimana komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa telah berproses membentuk identitas mereka sebagai Indonesia.

 

Mesti diakui bahwa agak sulit mengkaji secara berimbang pengaruh Tionghoa di Jawa. Tergantung pada masa yang ditelaah apakah jangka panjang misalnya sejak zaman Majapahit  atau jangka pendek, misalnya pada dasawarsa terakhir abad ke-19. Dalam jangka panjang, pengaruh Tionghoa akan tampak bersifat mendalam dan membangun (Denys Lombard, 2008: 29-46), sebaliknya dalam jangka pendek, menampilkan suatu gejala sekunder dan berkaitan dengan nasib suatu minoritas. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehadiran bangsa Tionghoa di Nusantara yang berkembang selama beberapa abad dalam konteks budaya reseptif dan menguntungkan. Kehadiran ini kemudian berubah arah sama sekali pada abad ke-19 sebagai kelanjutan dari berbagai perkembangan politik di dalam negara dan kebijakan kolonial.

 

Patut diingat bahwa gejala itu tidak hanya muncul di Jawa atau di Indonesia, tetapi terjadi pula di negeri-negeri lainnya di Asia Tenggara. Setelah lama memengaruhi negeri-negeri di sekitar Laut China Selatan, Nanyang, dengan adat-istiadat, kepercayaan, dan teknik-teknik, melalui suatu proses asimilasi dan saling pengaruh yang berlangsung selama berabad-abad, diaspora Tiongkok sampai pada tahap merasa membentuk kelompok-kelompok minoritas di berbagai negara yang enggan mengintegrasikan mereka sepenuhnya. Atau, bahkan terang-terangan menganggap mereka sebagai kelompok asing. Hanya di Thailand yang tidak pernah mengalami penjajahan, dan di Filipina tempat golongan Mestizos sejak awal berhasil memimpin gerakan kebangkitan nasional, komponen keturunan China diterima dengan tangan terbuka, tanpa rasa rendah diri, sebagai salah satu unsur penting dari sejarah dan kebudayaan negeri Filipina.

 

Di Jawa, seperti juga di tempat-tempat lain dapat dikatakan bahwa osmosis berlangsung sangat lama. Sebagian besar unsur Tionghoa lambat laun melebur dengan unsur-unsur lain. Oleh karena itu, sulit menelusuri sejarah kelompok-kelompok Tionghoa yang pertama. Kaum pendatang mengawini perempuan yang lahir dan besar di daerah setempat atau yang sering dinamakan “pribumi”, dan untuk sebagian mengadopsi adat-istiadat negeri setempat. Kita telah melihat bahwa pada abad ke-15 kebanyakan orang Tionghoa yang menetap di pesisir menganut agama Islam (Sumanto Al Qurtuby, 2003)  dan dapat dipertanyakan apakah kata “babah” yang dewasa ini masih digunakan untuk menamai lelaki Tionghoa dan yang etimologinya masih bermasalah bukan sekadar gelar kehormatan yang sangat dikenal di dunia Islam dan di dunia Turki khususnya untuk menamai seorang tokoh, seorang syekh penyebar agama (Denys Lombard, 2008: 244). Setelah penobatan  Dinasti Qing (1644) dan pengungsian pengikut Dinasti Ming ke arah Laut China Selatan, tampaknya masyarakat Tionghoa Perantauan mengalami fase pertama pen-China-an kembali. Orang Belanda menganggap orang Tionghoa sebagai sebuah bangsa tersendiri, dan hal itu turut membuat mereka terkucil (Daradjadi, 2013). Meskipun demikian, setelah terputusnya hubungan pada tahun 1740-an yang menandai perubahan zaman, masyarakat Tionghoa terporak-poranda serta bingung, dan muncullah kembali kecenderungan untuk menganut agama Islam. Kaum peranakan membangun mesjid mereka sendiri, dan terdapat beberapa contoh makam muslim yang nisannya bertulisan Tionghoa. Mungkin yang lebih penting lagi dari pada perubahan agama adalah kenyataan bahwa keluarga-keluarga pembesar Tionghoa menerima Kebudayaan Jawa dan senang, misalnya, mengoleksi topeng serta wayang kulit. Ciri itu masih ada hingga kini dan beberapa di antara pakar terbaik, terutama di kalangan dosen, dalam bidang sastra dan Kebudayaan Jawa dahulu dan sekarang pun keturunan Tionghoa antara lain, Prof. Tjan Tjoe Siem, Dr. Onghokham, dan Go Tik Suan.  

 

Tidak semua orang Tionghoa yang menetap di Jawa mempunyai minat berdagang. Banyak di antaranya menjadi petani, pengurus usaha pertanian bangsawan Jawa, atau pachter/ pengusaha tanah  Pemerintah Belanda. Menurut sensus penduduk atas 3431 kepala keluarga yang dilakukan oleh para pejabat di Batavia setelah pembantaian tahun 1740, ditunjukkan bahwa 1442 jiwa berdagang (cooplieden en handelaars), 935 bertani dan pekerjaan yang terkait (landbouwers, tuiners, kal en arakbranders), 728 bekerja di dalam produksi gula atau penebangan kayu (suikermaalders en houtkappers), dan 326 menekuni seni kriya (ambachtslieden) (B. Hoetink, BKI. LXXIV, 1918: 447-518).

 

Pada generasi pertama, para pendatang baru itu, yang disebut sinkeh, masih sangat erat memegang tradisi kebudayaannya: yang paling kaya membangun tempat tinggal bergaya Tionghoa, mendatangkan guru Tionghoa untuk mendidik anak-anaknya, dan berusaha dalam batas tertentu mengirimkan jenazah ke negerinya. Namun semangat itu cepat menghilang terutama jika keluarganya miskin. Peranakan yang dilahirkan di Jawa hanya berbicara bahasa ibunya dan hanya sekali-sekali berusaha mempertahankan kesetiaan budaya, misalnya di dalam kesempatan peringatan besar, itu pun tanpa memahami arti pentingnya. Perlu dicatat bahwa di luar Batavia jarang ada kelenteng yang didirikan pada abad ke-17 dan ke -18. Perbandingannya adalah 1 di Banten, 13 di Batavia, 1 di Cirebon, 3 di Semarang, dan 1 di Makassar.

 

Komunitas Tionghoa mengalami perubahan drastis sejak paruh kedua abad ke-19. Kecenderungan asimilasi yang sejak awal merupakan gejala umum mengalami perubahan akibat dari tiga perkembangan penting (Denys Lombard, 2008: 245-246).

 

Pertama, perkembangan pertama bersifat ekonomi sekaligus demografi. Pertanian yang mandek di Tiongkok pada akhir kekuasaan Dinasti Qing tidak lagi memberi hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Sementara itu, di Hindia Belanda pengembangan wilayah baru dan pembukaan tambang-tambang baru memerlukan tenaga kerja yang berlipat ganda. Itulah gejala emigrasi kuli yang sangat terkenal, terkadang spontan misalnya eksploitasi tambang-tambang emas di Borneo oleh Bangsa Hakka dari tahun 1820 hingga 1850, terkadang dikendalikan oleh Bangsa Barat yang menggiring para pekerja ke perkebunan mereka. Etnis Tionghoa yang menetap di Jawa berjumlah 100.000 menjelang tahun 1800 dan menjadi 500.000 pada akhir abad ke-19. Maka dapat dipahami mengapa muncul kesadaran akan identitas mereka sebagai kelompok tersendiri. Ayat 109 Regering Reglement (RR) mengenai pembagian kelas pada jaman kolonial yang disahkan pada tahun 1854, di masa mendatang akhirnya memisahkan mereka secara yuridis dari penduduk setempat lainnya. Dengan jumlahnya yang membesar secara mendadak, dibayar murah, dan tidak diterima baik oleh masyarakat, para pekerja Tionghoa yang baru itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali bergabung dengan persekongkolan rahasia yang terus mengembangkan jaringannya. Dengan demikian, jati diri mereka diperkuat sebagai anggota suatu kebudayaan yang berbeda. Klenteng yang tumbuh berpuluh-puluh jumlahnya selama beberapa dasawarsa terutama selama masa Guangxu (1875-1908) berfungsi sebagai lambang identitas budaya dan merangkap sebagai tempat pertemuan atau klub, sedangkan makam khas Tionghoa yang sesuai dengan kaidah-kaidah fengshui tradisional menjadi salah satu ciri pemandangan Jawa, sebagai penegasan suatu pemukiman Tionghoa yang kekal.

 

Perkembangan kedua dapat dikatakan berupa perkembangan dalam hal rumah tangga. Kita telah melihat, setelah Terusan Suez dibuka, bagaimana kedatangan istri-istri Bangsa Belanda dalam jumlah yang besar telah menghentikan secara mendadak asimilasi para lelaki kulit putih yang sudah menjadi kebiasaan sejak awal abad ke-16. Suatu gejala yang sama berlangsung dengan adanya peningkatan emigrasi wanita Tionghoa secara besar-besaran. Beberapa di antaranya berangkat dengan paksaan, terutama gadis-gadis malang yang dicurigai dan dikirim melalui pelbagai jaringan ke rumah-rumah pelacuran di Laut China Selatan. Beberapa yang lainnya adalah mereka yang beremigrasi untuk menghindari kawin paksa, biksuni Budha yang menuju ke sebuah biara di seberang laut, atau perempuan dari daerah Shunde Guangdong yang, setelah krisis budi daya ulat sutera para tahun 1933, berangkat untuk menjadi pelayan dengan bertekad akan tetap bebas. Meskipun demikian, seperti halnya laki-laki Tionghoa, wanita Tionghoa yang melakukan emigrasi itu dimungkinkan juga oleh adanya peningkatan mutu pelayanan angkatan laut. Kedatangan para wanita dalam jumlah besar itu sangat memengaruhi perkembangan kaum perantauan dengan meng-Tionghoa-kan kembali rumah tangga dan dengan memperlambat osmosis yang saat itu telah dipermudah oleh perkawinan campur. Kelompok wanita itu sesungguhnya amat mendukung niat laki-laki Tionghoa untuk mempertahankan budaya Tionghoa, sebagaimana halnya wanita-wanita bangsa Belanda. Namun pada skala yang lebih besar, mereka juga mengambil bagian yang tidak kecil dalam proses perapuhan kohesi sosial.

 

Perkembangan ketiga, yang lebih bersifat politik, berkaitan dengan perkembangan situasi di Tiongkok. Kecenderungan berasimilasi yang telah berlangsung berabad-abad terhambat oleh pergolakan anti-Manchuria yang sangat kuat di provinsi-provinsi Tiongkok Selatan, dan oleh kebangkitan kembali nasionalisme Tionghoa. Setelah kegagalan pemberontakan Taiping, beberapa pelarian mengungsi ke Jawa dan pengikut kelompok-kelompok rahasia Tionghoa Triad yang secara tradisional memusuhi Dinasti Qing banyak terdapat di antara para perantau. Kang Youwei, lalu Dr. Sun Yat-sen pada saat itu mendapat dukungan kuat dari kaum borjuis di seberang lautan. Kebangkitan kesadaran Tionghoa tampak jelas di kalangan kaum elite perantauan, diperkuat oleh proklamasi Republik yang baru terjadi, kemudian oleh kemenangan ekspedisi ke Utara. Sejak tahun 1880 terbit berbagai surat kabar. Dan, sejak 1900 terdapat jaringan sekolah Tionghoa yang bertujuan membina masyarakat Tionghoa. Gejolak itu kemudian dirangsang lagi oleh gerak ekspansi bangsa Jepang di daratan Tiongkok. Kaum elite Tionghoa di Jawa yang sangat dipolitisasi membantu ibu pertiwinya hingga menjelang Perang Pasifik dan mereka harus menderita akibatnya begitu Dai Nippon menjejakkan kakinya di Nusantara.

 

Setelah Perang Dunia II berakhir, keadaan tiba-tiba menjadi kacau. Berakhirnya rezim kolonial secara mendadak membuat orang mempertanyakan kembali status suatu kelompok masyarakat yang sejak 1854 telah terbiasa membentuk kelompok tersendiri. Sementara itu, pembentukan Republik  Rakyat Tiongkok menghentikan arus emigrasi serta menimbulkan masalah peka bagi setiap orang Tionghoa dalam melakukan pilihan politis yang mengandung akibat tidak kecil. Keadaan menjadi semakin parah setelah tahun 1965, ketika pemerintah Indonesia menghancurkan berbagai organisasi Tionghoa yang pro-Peking dan terutama memutuskan untuk mempercepat asimilasi peranakan dengan menutup semua sekolah Tionghoa. Anehnya, serupa dengan kejadian setelah gejolak tahun 1740 terjadi lagi arus pemelukan berbagai agama. Segera setelah peristiwa tragis itu, banyak orang Tionghoa masuk agama Nasrani, lambang kemajuan, lambang ke-Barat-an, namun yang lain, yang jumlahnya semakin banyak, memilih masuk agama Islam dan mengharapkan dengan tindakan itu akan terjadi asimilasi total. Pada tahun 1978 sebuah badan khusus, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa disingkat BAKOM, ditugasi untuk mengkoordinasi gerakan itu.

 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa krisis kesadaran macam apa yang dialami orang Tionghoa di Indonesia selama empat puluh tahun terakhir ini. Di antara mereka yang masih ingat akan kebangkitan besar bangsa Tiongkok pada awal abad ini, politik asimilasi itu hanya dirasakan sebagai tekanan pemaksaan politik. Namun, belum tentu bahwa anak dan cucu mereka, yang sejak itu terputus dari kebudayaan Tiongkok akan memandang secara negatif pelepasan suatu warisan yang tampaknya semakin berat untuk disandang. Banyak sekali di antara mereka yang ingin menjadi yakin bahwa telah tiba saatnya membaur di tengah masyarakat Indonesia yang merupakan satu-satunya jalan keluar bagi mereka.

 

Apapun prasangka-prasangka umum yang masih berlaku, dua hal harus dianggap pasti. Pertama, alih-alih membentuk satu masyarakat homogen yang dipersatukan secara kuat oleh ikatan tradisi tunggal dan satu kebudayaan monolitik, masyarakat Tionghoa di Jawa sangat majemuk. Kedua, alih-alih menolak asimilasi dan mempertahankan perubahan dalam segala hal, masyarakat Tionghoa menunjukkan suatu keterbukaan konsisten terhadap lingkungan sosialnya. Sampai berkali-kali terdapat kelompok-kelompok Tionghoa yang menghilang begitu saja karena telah membaur dengan masyarakat setempat. Dengan kondisi semacam ini, kekhawatiran bahwa etnis Tionghoa menjadi proxy bagi kebijakan luar negeri Tiongkok yang etnonasionalis, cukup berlebihan. (Saiful Hakam, Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional/ PSDR, LIPI).