Politik Nasional

Menyikapi Ancaman SARA pada Pilkada 2018

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Ahmad Naufal Azizi Dilihat: 1062

Pilkada dan Isu SARA yang Mengintai

Pandangan sejumlah pengamat bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 akan diwarnai kembali dengan sentimen SARA dan berbagai isu terkait dengan primordialisme, gender, maupun afiliasi partai politik lainnya, tentu sangat beralasan dan tidak dapat diabaikan. Keberhasilan kelompok Islam dalam berbagai jilid Aksi Bela Islam dua tahun terakhir, nyatanya mampu meruntuhkan dominasi petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada 2017 lalu. Walaupun kebanyakan dari kelompok tersebut berdalih bahwa rangkaian aksi ini digaungkan murni untuk memberikan sanksi tegas kepada ‘si penista agama’, keberhasilannya menjegal sang petahana seolah membenarkan wacana bahwa memainkan isu SARA sebagai bagian dari politik identitas yang “menguntungkan” bagi Pilkada DKI. Karenanya, bukan tidak mungkin isu ini akan kembali diangkat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang kini hanya dalam hitungan bulan saja. Sebagaimana diungkap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sentimen isu SARA masih mengancam keberlangsungan Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 nanti yang disebabkan oleh persaingan ketat para kontestan parpol untuk mendapatkan kursi kekuasaan.[i]

 

Potensi ini semakin mengkhawatirkan mengingat pemilihan gubernur tahun ini akan dilakukan di tiga provinsi dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbesar, mencakup ¼ dari total seluruh penduduk Indonesia. Ketiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki DPT mencapai lebih dari 80 juta jiwa, menjadikannya sangat menentukan untuk melihat potensi daerah mana yang dapat dijadikan ‘posko pemenangan’ pada pilpres 2019 mendatang. Dengan kata lain, jika parpol berhasil menguasai sebagian besar suara di tiga provinsi ini, maka jalan bagi mereka untuk mengusung kandidat calon presiden akan berjalan mulus.

 

Isu SARA mudah sekali dimainkan karena ia berhubungan erat dengan faktor sosiologis seseorang. Walaupun saat ini akses informasi mengenai calon kepala daerah dapat diakses melalui beragam media baik cetak maupun elektronik, akan tetapi warna kulit, keturunan, suku, ras, dan agama seringkali menjadi faktor pertama yang dilihat oleh pemilih. Belum banyak yang mempertimbangkan pemilihan calon pemimpin daerahnya dengan alasan rasional berdasarkan program. Tak heran, masyarakat awam sangat mudah sekali dibakar emosinya jika disulut bumbu yang bersinggungan dengan faktor sosiologis masing-masing.

 

Selain itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan bahwa kondisi ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya legalisasi praktik politik yang berjalan di Indonesia. Memang, Undang-undang Pilkada sudah mengatur tentang ancaman penjara bagi pelaku politik SARA selama 18 bulan. Akan tetapi, tidak adanya definisi dan batasan yang ketat terkait politik SARA ini, pada akhirnya membuat Bawaslu maupun pihak kepolisian seringkali tidak responsif terhadap isu sensitif ini.[ii] Padahal, jika demokrasi dibiarkan sebebas-bebasnya, ia akan menemukan titik jenuh hingga akhirnya mengeksklusi kebebasan orang lain untuk melangkah bebas.

 

Sependapat dengan Ray, Arief Susanto, pengamat politik dari Universitas Paramadina menyebutkan setidaknya ada empat hal yang menyebabkan politik SARA dapat subur di Indonesia, yaitu adanya kesenjangan ekonomi, buruknya kelembagaan politik, adanya polarisasi politik, dan terakhir rendahnya literasi publik.[iii] Dari keempat hal ini, menurut Arief, politik SARA akan mudah dimanfaatkan, apalagi jika dikaitkan dengan poin terakhir mengenai rendahnya literasi publik yang mencakup literasi komunikasi dan literasi politik. Minimnya literasi publik pada dua hal tersebut membuat masyarakat akan gagal dalam membandingkan mana berita yang benar dan mana yang seolah-olah benar.

 

Merawat Kesepahaman Di Antara Kita

Keniscayaan yang membanggakan sekaligus mengkhawatirkan di Indonesia adalah kenyataan bahwa bangsa ini beragam dengan tidak adanya suku tunggal, tidak ada bahasa tunggal, tidak ada agama tunggal, dan tidak ada ras tunggal. Semuanya beragam dan terhubung ke dalam satu komunitas besar bernama Indonesia. Karenanya, kemungkinan untuk tumbuh suburnya politik SARA tidak mampu dihindari. Kenyataan tersebut tentu bukan berarti kita terima begitu saja, namun harus disikapi setidaknya dengan meminimalisir potensi munculnya konflik yang mampu meruntuhkan martabat bangsa. Penulis menyebut hal ini dengan ‘merawat kesepahaman’.

 

Karena begitu banyak masalah dan konflik di negara ini berawal dari kesepahaman masing-masing individu yang tidak dirawat, maka penulis beranggapan bahwa jalan keluar dari semua keruwetan ini adalah dengan sama-sama merawat apa yang sama dari diri kita dengan orang lain. Dengan demikian, kita akan berpikir bahwa orang lain pun berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak yang sama, dan pelayanan publik dengan standar yang sama pula. Pendek kata, dimulai dari diri masing-masing, kita harus mampu menumpulkan perbedaan dan merawat kesepahaman. Kita harus mulai untuk tidak lagi menjadikan isu SARA sebagai bahan ejekan, hinaan, atau bahkan candaan dari setiap individu. Dengan sama-sama merawat dan menjaga kesepahaman ini, niscaya Indonesia akan lebih bermartabat ke depannya.

 

Sangat disadari bahwa hal tersebut tidak bisa terjadi begitu saja. Ada banyak stakeholder yang harus dievaluasi untuk mewujudkan itu semua, mulai dari tingkat elit partai politik, lembaga pengawas pemilu, pihak kepolisian, dan lainnya, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang clear dan tepat sasaran, sistem demokrasi yang matang, dan kedewasaan bersikap setiap warga negara. Dalam konteks inilah, urgensi negara untuk membuat grand design baru terkait politik SARA harus benar-benar direalisasikan.

 

Ahmad Naufal Azizi (Mahasiswa Magang dari Ilmu Politik Pemerintahan UGM)



[i] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42602218

[ii] http://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/15330181/bahaya-isu-sara-melebihi-bahaya-politik-uang

[iii] Ibid.