Politik Nasional

Keterwakilan Perempuan di Ujung Tanduk: Proyeksi Dampak Metode Sainte Lague Murni pada Pemilu 2019

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani Dilihat: 166

Menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, diskusi tentang bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada pemilu mendatang mulai menjadi topik perbincangan berbagai pihak. Setelah lebih dari satu dekade implementasi kebijakan afirmasi bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, persentase keterwakilan perempuan, khususnya DPR, masih jauh di bawah standar minimal tiga puluh persen yang ditetapkan oleh PBB. Bahkan, capaian keterwakilan perempuan tertinggi saja, yaitu pada tahun 2009, hanya mampu mencapai angka 17,32%. Hal ini tentunya menarik perhatian berbagai pihak untuk melihat beragam dimensi yang dapat memengaruhi keterwakilan perempuan dan pada akhirnya mencari skenario terbaik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

 

Dari beragam dimensi yang dapat memengaruhi keterwakilan perempuan, salah satunya adalah desain sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara. Sampai saat ini, sistem pemilu Daftar Proporsional (PR-List System) adalah sistem yang diyakini mampu mendorong keterwakilan perempuan khususnya di lembaga legislatif tingkat nasional. Dua alasan yang menjadi keunggulan sistem ini adalah pertama, besaran distrik yang lebih besar yang memungkinkan partai memiliki lebih banyak kandidat. Asumsinya jika semakin banyak perempuan mengisi daftar calon, maka semakin besar pula kesempatan bagi perempuan untuk terpilih. Kedua, sistem proporsional memungkinkan adanya efek penularan (contagion effect) yang lebih mudah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan afirmasi bagi perempuan di suatu partai. Berkaitan dengan efek ini, sistem daftar memungkinkan suatu partai untuk mengadopsi kebijakan peningkatan kandidat perempuan dari partai lain secara lebih mudah karena partai memiliki slot kandidat yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem pluralitas/mayoritas yang memiliki besaran distrik tunggal. Lantas bagaimana dengan Pemilu Serentak 2019 mendatang?

 

Perbedaan Hare LR dan Sainte Lague Murni

Dilihat dari jenis sistem pemilu yang akan diberlakukan, memang tidak terdapat banyak perubahan dalam Pemilu 2019, baik dalam jenis sistem pemilu maupun kebijakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan itu sendiri. Hanya saja, metode konversi suara yang akan diimplementasikan adalah metode divisor dengan formula Sainte Lague Murni yang baru pertama kali akan diimplementasikan di Indonesia. Sebelumnya, sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014, metode konversi suara yang diterapkan adalah formula Sisa Suara Terbesar/Large Remainder dengan jenis Hare (Hare LR). Dengan metode ini partai politik peserta pemilu akan memperoleh kursi yang proporsional dengan harga kursi, yang dikenal dengan istilah bilangan pembagi pemilih (BPP) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membagi total suara sah dengan jumlah kursi yang dialokasikan dalam satu daerah pemilihan (dapil) tersebut. Jika terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka penghitungan akan dilanjutkan ke tahap kedua di mana sisa kursi akan diberikan kepada partai-partai yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar (largest remainder). Metode ini akan terus dilakukan hingga semua sisa kursi habis dibagi. Dengan demikian, pada pemilu sebelumnya perpaduan antara formula calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dengan penghitungan kuota Hare sangat memungkinkan bagi perempuan dengan suara terbanyak di suatu partai untuk terpilih sekalipun partainya hanya mendapat satu kursi yang berasal dari sisa kelebihan kursi. Mekanisme yang demikian membuat beberapa kalangan menilai bahwa formula ini lebih menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka.

 

Berbeda dengan Hare, pada metode Sainte Lague Murni, perolehan kursi partai dihitung dengan cara membagi jumlah perolehan suara dengan bilangan-bilangan tertentu (bilangan ganjil), yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Karena suara dibagi dengan bilangan tertentu, maka dalam metode ini tidak dikenal adanya kelebihan kursi, melainkan perolehan suara akan terus dibagi dengan bilangan ganjil selanjutnya hingga jumlah kursi dalam satu dapil tersebut terpenuhi seluruhnya. Sementara itu, penentuan jumlah kursi yang akan diperoleh partai adalah didasarkan pada peringkat hasil pembagian suara partai dengan divisor tersebut.

 

Dalam diskusi tentang sistem pemilu, formula Sainte Lague Murni dianggap lebih proporsional dibandingkan dengan Hare LR (yang sebelumnya dianggap sebagai sistem paling proporsional), sekalipun dengan perbedaan yang sedikit. Dalam percobaannya membandingkan sebelas formula konversi suara, Benoith (2000) menjelaskan bahwa dalam skala yang lebih besar, perbedaan antara Hare LR dengan Sainte Lague Murni sangat sedikit bahkan cenderung identik. Hanya saja ia menekankan bahwa Sainte Lague Murni lebih proporsional dari semua formula LR kecuali Hare, terutama jika alokasi kursi (district magnitude) kurang dari 10 (M<10). Pendapat senada juga diungkapkan Ramlan Surbakti yang menilai bahwa formula Sainte Lague Murni selain memberikan hasil yang lebih proporsional, juga lebih sederhana dibandingkan dengan Hare LR.

 

Sedangkan berkaitan dengan bagaimana formula ini menguntungkan partai besar, sejauh yang digunakan adalah Sainte Lague Murni dengan divisor pertama angka 1, maka formula ini memperlakukan partai besar dan partai kecil secara adil dan proporsional sesuai dengan perolehan suara masing-masing. Hal ini berbeda dari Sainte Lague Modifikasi dengan divisor pertama 1.4 (atau Sainte Lague Tipe Hongaria dengan divisor pertama 1.5) yang menyulitkan partai kecil untuk mendapatkan kursi pertamanya (bahkan mungkin satu-satunya kursi yang akan diperoleh).

 

Dengan kelebihan yang ditawarkan pada sisi proporsionalitas dan perlakuan yang adil baik kepada partai besar, menengah maupun partai kecil, formula ini mendukung hukum bahwa semakin besar perolehan suara partai akan semakin besar pula kursi yang akan diperoleh secara proporsional. Dengan kata lain, formula ini tidak berpihak kepada partai besar dengan memberikan kelebihan kursi (overrepresented) maupun kepada partai kecil dengan memberikan kelebihan kursi yang tidak sepadan dengan perolehan suaranya. Dengan demikian, kekuatan partai dalam suatu dapil menjadi kunci dalam kompetisi politik tahun 2019 mendatang. Partai harus berlomba-lomba untuk memperoleh suara yang besar agar kesempatan memperoleh kursi legislatif juga semakin terbuka lebar.

 

Dampak Bagi Keterwakilan Perempuan

Dengan penerapan formula Sainte Lague Murni, perempuan harus benar-benar berjuang mendapatkan suara yang besar. Dirinya tidak dapat lagi bergantung pada sisa kursi yang mungkin akan diperoleh oleh partainya, seperti beberapa contoh kasus yang pernah terjadi dengan menggunakan formula Hare LR. Keterpilihan perempuan dalam penghitungan formula Sainte Lague Murni sangat berkaitan dengan bagaimana kekuatan partai pengusungnya di dapil tersebut. Bagi perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019, kesempatan untuk terpilih akan menjadi lebih besar jika ia menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari partai-partai yang memiliki basis dukungan suara yang kuat di dapil tersebut. Namun perlu diingat bahwa menjadi caleg dari partai dengan kekuatan besar di dapil tertentu, tidak semudah menjadi caleg dari partai kecil atau partai baru. Hal ini dikarenakan persaingan internal dalam partai besar lebih ketat dibandingkan persaingan internal di partai-partai kecil yang cenderung memiliki kader lebih sedikit. Terlebih, biasanya dalam sebuah partai besar, daftar tunggu bakal calon anggota legislatif sangat panjang.

 

Berdasarkan pada kecenderungan di atas, kunci dari upaya peningkatan keterwakilan perempuan berada di tangan partai, khususnya sikap dari gatekeeper partai sebagai pihak yang menentukan proses rekrutmen politik dalam partai tersebut. Partai harus menyadari bahwa kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan minimal bukanlah syarat administratif belaka, tetapi merupakan kebijakan instrumental yang bersifat temporer dalam rangka mengoreksi status quo/kondisi yang ada. Ketika keadaan tersebut sudah membaik, maka kebijakan ini akan dihapuskan. Dalam konteks inilah partai harus menyadari bahwa dirinyalah yang diberi tanggung jawab untuk mengoreksi kondisi tersebut.

 

Wujud komitmen partai atas kebijakan afirmasi tersebut dapat ditunjukkan melalui perekrutan kader dan bakal caleg perempuan secara terbuka (tidak hanya untuk perempuan yang mendapatkan privilege dari ketua partai). Selanjutnya, hal yang lebih penting pasca perekrutan adalah upaya partai memberikan pendidikan politik bagi kandidat perempuan yang diusungnya. Pendidikan politik bagi caleg perempuan sangat diperlukan agar mereka dapat menjadi magnet sosial sehingga masyarakat tertarik untuk memilihnya. Selain itu, pendidikan politik ini juga bermanfaat bagi caleg perempuan terpilih agar nantinya mereka dapat bekerja secara efektif dan akuntabel sehingga dapat terpilih kembali pada periode selanjutnya.

 

Wujud komitmen partai yang lainnya dapat melalui penempatan perempuan di nomor urut atas dalam daftar calon. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari pemilih untuk memilih calon-calon di nomor urut atas. Data yang dikutip dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan terpilih adalah caleg dengan nomor urut 1, 2, dan 3 dengan persentase 93% untuk DPR RI, 85% untuk DPRD Provinsi, dan 82% untuk DPRD Kabupaten/Kota. Penempatan caleg perempuan di nomor urut atas dapat memengaruhi psikologis pemilih untuk memilih nama yang ia lihat lebih dahulu.

 

Selain dari sisi partai, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan juga dapat dilakukan oleh caleg perempuan itu sendiri melalui strategi politik yang dimainkan. Karena alokasi kursi suatu partai dalam formula Sainte Lague Murni ini sangat dipengaruhi oleh basis dukungan partai di suatu dapil, maka bagi perempuan yang akan mencalonkan diri, khususnya bagi mereka yang bukan berasal dari kader partai, pemilihan partai pengusung menjadi hal krusial. Memang benar bahwa dengan menggunakan formula ini, perempuan cenderung harus bekerja lebih ekstra dalam pemilu karena suara yang akan dia peroleh tidak hanya diperlukan untuk dirinya sendiri, namun juga untuk menentukan berapa proporsi kursi yang dapat diperoleh oleh partai pengusungnya. Namun, caleg perempuan dapat berstrategi dengan menentukan captive market tertentu yang ia sasar sebagai basis dukungan untuk dirinya dan partainya. Dengan menggunakan strategi ini, diharapkan dukungan kelompok tersebut dapat mendorong perolehan suara partai pengusungnya dan membawanya untuk terpilih menjadi anggota legislatif.

 

Terakhir, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu Serentak 2019 juga dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggara pemilu harus tegas menegakkan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan perempuan agar tidak terjadi stagnansi kebijakan afirmasi yang pada akhirnya membuka ruang bagi partai untuk memaknai kebijakan tersebut sebagai hal yang kompromistis dengan penyelenggara pemilu. Sikap ini dapat dibentuk oleh penyelenggara pemilu dengan memasukkan perspektif gender dalam setiap kebijakan yang disusunnya, termasuk dalam hal komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu.

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada pemilu mendatang, formula konversi suara Sainte Lague Murni memang dapat menjadi tantangan bagi keterwakilan perempuan karena dengan metode ini perempuan harus bekerja ekstra dalam pencalonannya. Namun, tantangan ini dapat ditaklukkan jika partai, pihak yang akan menjadi kunci dalam formula Sainte Lague Murni ini, mampu berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan juga dapat didorong dengan sinergi menyeluruh antara partai, caleg perempuan, dan penyelenggara pemilu untuk membawa nafas perjuangan afirmasi politik bukan sebatas pada perjuangan untuk perolehan suara partai saja. (Mouliza K.D Sweinstani)