Politik Nasional

Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Kemunduran Demokrasi Indonesia?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 37

Pada Senin, 30 April 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), dengan register Nomor 40/PUU-XVI/2018. Perkara tersebut diajukan pada tanggal 27 April 2018 oleh tiga pemohon dari kalangan swasta, Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi. Ketiga pemohon bermaksud untuk menguji materil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.[1] Pasal 167 huruf n menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Adapun Pasal 227 huruf i menyatakan bahwa pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres harus dilengkapi surat persyaratan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

 

Adanya aturan tersebut, menurut pemohon, berpotensi melanggar hak konstitusional dikarenakan tidak dapat dicalonkannya kembali Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla untuk mendampingi calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, yang telah dianggap dua kali menjabat Wakil Presiden. Para pemohon berpendapat bahwa norma yang terkandung di dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama”, tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut terkait dengan klausa dua (2) kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama, apakah dapat dijabat berturut-turut atau tidak berturut-turut.[2]

 

Sebenarnya masa jabatan wakil presiden telah diatur secara konstitusional pasca reformasi. Pada perubahan pertama UUD 1945 Pasal 7 dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Dalam frasa Pasal 7 tersebut ada beberapa hal yang telah ditegaskan secara eksplisit, yaitu: 1) Presiden dan Wakil Presiden dibatasi masa jabatannya yaitu lima tahun; 2) Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.[3]

 

Namun dalam praktiknya, masa jabatan wakil presiden dipertanyakan ulang oleh beberapa warga negara karena dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan secara tegas apakah wakil presiden masih dibolehkan mencalonkan diri jika masa jabatan yang telah dilalui tidak berturut-turut. Adanya pengajuan permohonan uji materi ini menjadi gejolak dalam tatanan kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Berbagai kalangan memberikan tanggapan, baik politisi, akademisi, maupun praktisi. Lantas, apakah uji materi tersebut berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi Indonesia?

 

Pendapat Politisi, Praktisi dan Akademisi

Pengujian materi masa jabatan presiden/wakil presiden ini mengundang respon dari berbagai kalangan, baik dari politisi, akademisi, maupun praktisi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menilai bahwa Presiden maupun Wakil Presiden tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturut-turut. Zulkifli Hasan menambahkan bahwa memang pengaturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 masih multitafsir. Namun demikian, ia menghormati adanya permohonan uji materi tersebut sebagai hak warga negara dalam demokrasi.  Ia meyakini bahwa MK akan bijak memutus permohonan uji materi aturan masa jabatan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.[4]

 

Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan cita-cita demokrasi dan reformasi. Ia berharap MK menolak permohonan uji materi tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa apabila MK mengabulkan permohonan itu, maka MK dianggap mengingkari konstitusi.[5]

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini pada saat Seminar Nasional 20 Tahun Reformasi dengan tema “Quo Vadis Pembangunan Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi?” yang diadakan di Auditorium Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018, menyatakan bahwa ancaman kemunduran demokrasi modern salah satunya adalah ketika eksekutif mulai menambah kewenangannya dengan cara mengubah pembatasan kekuasaan. Kemunculan pihak-pihak yang menguji ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah tafsir soal masa jabatan wakil presiden merupakan contohnya.

 

Pakar Hukum Tata Negara, Ahmad Irawan, juga menyampaikan pendapatnya, terutama dalam kaitannya dengan pemohon. Ia berpendapat bahwa uji materil Undang-Undang Pemilu terkait dengan masa jabatan Wakil Presiden dinilai tidak menarik karena pengujian dilakukan oleh penggemar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penggugat dinilai tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan norma yang diajukan. Ia berpendapat bahwa seharusnya yang melakukan permohonan adalah Jusuf Kalla agar proses pengujian masuk pada pokok permohonan. Namun demikian, permohonan pengujian UU ini menurut Ahmad memang bagian dari upaya memperjuangkan kebebasan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak rakyat. Lebih jauh, kemunculan permohonan ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang tidak membutuhkan pembatasan kekuasaan, asalkan presiden dan wakil presidennya dipandang baik.[6] Ia juga menambahkan, apabila MK menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan tersebut, maka putusan itu akan memberikan implikasi hukum pada perombakan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatasan masa jabatan atau no limitation re-election, yang tidak sesuai dengan sistem presidensial yang mensyaratkan pembatasan masa jabatan.[7]

 

Dari berbagai pendapat diatas terlihat jelas bahwa baik dari politisi, praktisi, maupun akademisi memiliki pandangan yang sama bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu bagian terpenting dari demokrasi. Bahkan jika peraturan pembatasan kekuasaan ini diubah, maka akan terjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan reformasi, serta berpotensi mengakibatkan kemunduran  demokrasi Indonesia.

 

Putusan MK: Menolak Permohonan Uji Materi

Setelah kurang lebih dua bulan menunggu kepastian,[8] akhirnya pada tanggal 28 Juni 2018, MK mengeluarkan putusan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Hakim MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat dua kali masa jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat, dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun.[9] Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (the guardian and the interpreter of the constitution), dan merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the contitution) yang memiliki kekuatan hukum, tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. Sebagaimana diketahui, MK memiliki kewenangan  konstitusional yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. [10]         

 

Dengan adanya putusan ini, maka penafsiran tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas, tegas, serta memberikan kepastian hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini sudah tepat karena dalam negara demokrasi pembatasan masa kekuasaan adalah suatu hal terpenting, sebagai upaya untuk mencegah tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter. Akhirnya, kekhawatiran dari para politisi, praktisi, dan akademisi terhadap diubahnya peraturan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta ancaman kemunduran  demokrasi Indonesia tidak terjadi. (Sutan Sorik)

 


[1]http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/filesimpp/berkasReg_2315_Permohonan%20Perkara%20Nomor%2036%20PUU%20XVI%202018.pdf. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018, Pukul 14.53.

[2] Ibid.

[3]Menurut penulis bunyi dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa Presiden dan wakil Presiden hanya memiliki dua kali masa jabatan yaitu sepuluh tahun masa pemerintahan.

[4]https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/05/03/p85h1w430-zulkifli-hasan-yakin-mk-bijak-soal-masa-jabatan-wapres. Diakses Pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 09.12 WIB.

[5]https://nasional.kompas.com/read/2018/06/03/11231291/dewan-pakar-golkar-dorong-mk-tolak-uji-materil-soal-masa-jabatan-presiden. Diakses pada tanggal 4 Juni 2018, Pukul 15.09 WIB.

[6]https://www.suara.com/news/2018/05/05/000952/pakar-uji-materi-pasal-masa-jabatan-wapres-tak-menarik. Diakses pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

[7] Ibid.,

[8] Dihitung dari tanggal registrasi perkara yaitu tanggal 30 April 2018 sampai dengan Putusan yaitu tanggal 28 Juni 2018.

[9]Ibid.,

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018.