Politik Nasional

Teror Bom di Surabaya: Sebuah Kegagalan Intelijen?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Putri Ariza Kristimanta Dilihat: 105

Publik terhenyak ketika serangkaian ledakan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada pertengahan Mei 2018, tepat sebelum umat Muslim menyambut bulan suci Ramadhan. Pasalnya, sebelum kejadian ini terjadi kerusuhan di Mako Brimob, Depok antara narapidana teroris dan polisi yang menewaskan beberapa personil Brimob. Menurut para pengamat terorisme, rusuh di Mako Brimob memberikan inspirasi kepada jaringan kelompok teror untuk “balas dendam”.[1]

Pasca serangkaian kasus yang menelan korban jiwa hingga 28 orang dan 57 luka-luka, dapat disimpulkan bahwa pelaku aksi ini adalah jaringan lama yang menjadi dalang berbagai peristiwa 4-5 tahun terakhir, termasuk bom Thamrin. Jaringan ini diantaranya adalah Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang keduanya berafiliasi dengan kelompok Islamic State (IS).

Diskursus yang kemudian mengemuka di masyarakat adalah apakah kejadian ini merupakan “kecolongan” pihak intelijen Indonesia? Di mana lembaga-lembaga intelijen, khususnya Badan Intelijen Nasional (BIN) dan intelijen kepolisian, sehingga tidak mampu mendeteksi serangan mendadak seperti ini? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan yang muncul dari diskursus mengenai kegagalan intelijen.

Dalam konteks keamanan nasional, intelijen adalah lini pertama dalam pertahanan,[2] yang juga disebutkan dalam pasal 3 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Kemudian, pada Pasal 6 disebutkan bahwa fungsi Intelijen Negara adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. UU ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mereformasi lembaga-lembaga intelijen agar praktik intelijen hitam yang kerap terjadi pada era Orde Baru, tidak terulang kembali serta menempatkan lembaga intelijen dalam rambu dan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intelijen merupakan produk, organisasi, dan kegiatan untuk sistem peringatan dini dalam menanggulangi setiap ancaman keamanan nasional. Lalu, jika ancaman tersebut luput ditanggulangi, apakah intelijen dianggap gagal?

Kegagalan intelijen (intelligence failures) adalah kesalahpahaman situasi yang mengakibatkan pemerintah (atau militernya) melakukan tindakan yang tidak sesuai dan kontra-produktif dengan kepentingan nasionalnya.[3] Sejatinya, intelijen tidak mungkin dijadikan sebagai satu-satunya solusi, atau bola kristal untuk meramal segala hal yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dikarenakan kerja intelijen penuh dengan potensi distorsi dan masalah-masalah yang dapat mengecoh akurasi produk intelijen. Masalah-masalah ini misalnya kekurangan inheren dan batasan kognitif personil intelijen; kesulitan dalam mengidentifikasi dan memfokuskan pada target; hambatan birokrasi internal; dan kegagalan membagi informasi yang diperoleh.[4]

Sejak serangan 11 September 2001, identifikasi dan pemahaman kegagalan intelijen menjadi sangat penting agar dapat memperbaiki sistem dan proses, serta meminimalisir kegagalan selanjutnya. Hal ini ditekankan beberapa tahun lalu oleh Richard Betts, yaitu dalam kasus-kasus kegagalan intelijen, kesalahan kerap dilakukan oleh pengumpul informasi (collection) mentah, sering dilakukan oleh para analis informasi (analysis), dan yang paling krusial dilakukan oleh para pengambil kebijakan (decision-makers) sebagai pengguna terakhir (end-user) produk intelijen. Oleh karena itu, Betts menekankan bahwa kegagalan intelijen tidak dapat dihindari karena sangat bergantung pada para pengambil kebijakan; apakah akan mengantisipasi skenario terburuk atau mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan preferensinya.[5]

Gambar1 InvertedPyramid

Selain mengidentifikasi para aktor yang menjadi sumber kegagalan, hubungan di antara mereka dalam siklus intelijen (intelligence cycle) juga menjadi krusial. Dalam siklus ini, pertama, adalah menentukan titik-titik informasi potensial yang perlu dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya berdasarkan kebutuhan pengguna terakhir produk intelijen. Kegagalan dalam tahap ini dapat terjadi ketika informasi tidak tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan[6] serta kurangnya pengumpulan informasi secara tepat waktu.[7] Tahap ketiga dari siklus adalah pemrosesan informasi yang telah dikumpulkan, sementara tahap keempat adalah analisis dan pembuatan produk intelijen seperti laporan, temuan, dan perkiraan. Kemudian tahap terakhir adalah penyebaran atau diseminasi, yaitu penyampaian produk intelijen kepada para pengambil kebijakan dalam format dan waktu yang sesuai.[8] Menurut Johnson, para pengambil keputusan kerap melakukan salah satu “Seven Sins of Strategic Intelligence”, yaitu politisasi intelijen, dimana produk intelijen sering didistorsikan, diabaikan, atau dipilih-pilih.[9]

Pada tahap pengumpulan informasi, Ali Fauzi Manzi memaparkan bahwa jaringan teroris JAD sudah lihai dalam mengecoh aktivitas dan personil intelijen. Bahkan menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mereka memiliki buku pegangan bagaimana menghindari komunikasi (intelijen dan polisi tidak bisa menyadap aplikasi WhatsApp), menangkal interogasi, pengawasan melekat (surveillance), dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan materi ledak yang mereka gunakan, seperti bom panci dan bom rakitan dari benda sehari-hari yang dapat dibeli secara legal dan mudah ditemukan. Kasus bom panci di Kampung Melayu pada 2017 adalah salah satunya. Ketika itu material bom adalah panci bertekanan tinggi berisi gotri, paku, dan mur. Walaupun bahan dan alatnya mudah, bom panci adalah salah satu bom yang daya fatalnya sangat tinggi. Kemudian, bahan ledak yang digunakan dalam aksi teror di Surabaya hasil rakitan Dita Oepriarto diketahui juga adalah bom kimia dari benda-benda rumahan. Bom berjenis tracetone triperoxide (TATP) ini berdaya ledak tinggi dan bahkan tidak terdeteksi oleh pemindai di bandara. Namun kelemahannya adalah bom ini sangat sensitif, sehingga tidak heran kasus ledakan yang tidak disengaja di rusun di Sidoarjo disebabkan kelalaian pelaku sendiri. Jenis bom TATP ini sudah dipakai dalam berbagai aksi teror di dunia, seperti di kasus bom di London pada 7 Juli 2015. Komposisi bahan peledak yang mudah ditemukan ini menyebabkan pihak intelijen kesulitan dalam mendeteksi pergerakan bahan ledak.

Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pergerakan JAD sulit dideteksi karena berdasarkan inisiatif personal yang tidak membutuhkan izin dari siapapun. Hal ini disebabkan struktur organisasi JAD yang semi terpimpin, berbeda dengan JI yang sangat terpimpin dan menjunjung tinggi loyalitas. Kemudian, faktor “when” adalah sangat esensial namun juga sangat sulit dideteksi. Dari pengumpulan informasi saja, pihak intelijen sudah tertinggal langkah dari pelaku.

Dalam konteks bom Surabaya, pihak Kepolisian RI mengakui adanya kelengahan dalam pengawasan Dita Oepriarto. Dita sudah dalam pemantauan Densus 88 antiteror sejak sebelum dia melakukan aksinya. Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto bahwa 3 bulan terakhir sebelum kejadian, Densus mengendurkan pengawasan karena melihat Dita sudah bersosialisasi baik dengan masyarakat dan kuatnya upaya Dita menyamar dalam pekerjaannya sehari-hari, yaitu meramu jamu dan mengolah minyak kemiri. Oleh karena itu, Densus 88 tidak mencurigai Dita tengah mengupayakan aksi teror. Selain itu, lembaga intelijen tidak mampu dalam mengkoordinasikan pemutakhiran data dan informasi terkait potensi ancaman masing-masing daerah, yang seharusnya dikelola dan dikoordinasikan dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Pada intinya, sepanjang ada situasi-situasi ambigu, pasti ada potensi kegagalan analisis.[10]

Selama Presiden Joko Widodo menjabat, telah terjadi tiga aksi teror yang signifikan: bom Thamrin, bom Kampung Melayu, dan bom Surabaya. Pasca bom Thamrin dan bom Kampung Melayu, Densus 88 sudah menangkap ratusan orang terduga teroris dari jaringan MIT dan JAD. Kemudian, program deradikalisasi BNPT yang menyasar 800 orang para mantan napiter dan keluarganya serta para mantan simpatisan ISIS yang sempat ke Suriah sudah dan sedang dilaksanakan. Meskipun program deradikalisasi ini juga dikritisi karena kurang maksimal dan tidak langsung menyentuh ideologi radikal, namun upaya pemerintah patut diapresiasi.

Tidak kalah penting, revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan juga mencakup hal krusial, yaitu (1) kewajiban langkah pencegahan oleh BNPT, yaitu: kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) semua pihak yang mengikuti pelatihan militer dan paramiliter di dalam dan luar negeri bisa dipidana; dan (3) Polisi berwenang menahan terduga teroris selama 21 hari sehingga memiliki waktu untuk menelusur jaringannya. Tiga poin penting dalam UU ini diharapkan dapat memperbaiki siklus intelijen.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak mudah secara hitam putih menentukan bahwa intelijen gagal dalam kasus bom Surabaya. Penentuan kegagalan intelijen (intelligence failures) membutuhkan sebuah analisis multidimensional dan multiaktor yang kompleks. Namun memang ada andil intelijen dalam kegagalan deteksi dini keterbatasan teknologi informasi dan sulitnya mendeteksi pergerakan pelaku serta bahan ledak. Kemudian, lengahnya pengawasan terhadap Dita Oepriarto, ketua JAD Surabaya, juga termasuk kelalaian para aktor keamanan. Pada intinya, kegagalan para pengambil keputusan, penegak hukum, dan lembaga intelijen saling berkelindan dan menyebabkan aksi teror pun terjadi. Dengan disahkannya UU Tindak Pidana Terorisme, diharapkan dapat meminimalisir potensi kegagalan intelijen terjadi kembali. (Putri Ariza Kristimanta)


Endnote:

[1]Paparan Ali Fauzi Manzi (mantan napiter dan aktivis deradikalisasi dari Surabaya) pada Diskusi Publik Memutus Mata Rantai Terorisme, Mungkinkah?: Keberhasilan dan Kegagalan Deradikalisasi yang diselenggarakan di Ruang Seminar Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI pada Kamis, 17 Mei 2018.

[2] Loch K. Johnson, National Security Intelligence, United Kingdom: Polity Press, 2012, p. 13-15

[3]Abram N. Shulsky & Gary James Schmitt, Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence (3rd ed.), Washington D.C.: Potomac Books, Inc., 2002, p. 63

[4] Peter Gill & Mark Phytian, Intelligence in an Insecure World, Washington D.C.: Polity, 2006, p. 104

[5]Richard K. Betts, “Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable,” World Politics, Vol. 32, No. 1 (Oct., 1978), pp. 61-89, Cambridge University Press.

[6]Kjetil Anders Hatlebrekke & M.L.R. Smith, “Towards a New Theory of Intelligence Failure? The Impact of Cognitive Closure and Discourse Failure”, Intelligence and National Security, Vol. 25, Issue 2, (Jul 5, 2010), pp. 147-182.

[7]Hal ini merupakan sebagian dari Patologi Komunikasi yang diuraikan oleh Betts. Richard K. Betts, Op.cit.

[8]Richard K. Betts, Op.cit.                                 

[9] Loch Johnson, “Seven Sins of Strategic Intelligence”, World Affairs, Vol. 146, No. 2, National Security Decision Making in the White House and Its Organization (Fall 1983), pp. 176-204

[10]Abram N. Shulsky & Gary James Schmitt, Op.cit.