Politik Nasional

Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 467

Pengajuan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak kunjung selesai. Padahal, perhelatan Pemilu Serentak 2019 akan segera berlangsung. Pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut kian gencar diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dengan pasal yang terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), masa jabatan presiden dan wakil presiden, hingga pasal yang mengatur persyaratan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejak DPD dibentuk seiring perubahan ketiga konstitusi tahun 2001, prahara lembaga perwakilan ini tak kunjung usai. Terbukti, sampai dengan periode ketiga masa bakti 2014-2019 ini, sudah ada 4 (empat) putusan MK mengenai DPD.[1]

 

Putusan MK terbaru mengenai DPD yaitu putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, bahkan telah membuat perseteruan antara DPD dan MK,[2] serta memberikan kejutan kepada berbagai kalangan,[3] mulai dari akademisi, politisi, hingga peneliti yang berkecimpung dalam dunia politik dan ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan bunyi putusan tersebut yang menyatakan bahwa pengurus partai politik (parpol) dilarang menjadi anggota DPD. Putusan MK ini sangat kontroversial. Selain karena diputuskan pada tahun politik, juga karena berdasarkan data Indonesian Parliamentary Center 2017, dari 132 anggota DPD, 78 diantaranya merupakan anggota partai dan pengurus parpol. Dengan adanya putusan MK ini, memberikan implikasi baru bahwa pada Pemilu Serentak 2019 pengurus parpol tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPD. Dengan demikian, apakah putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD merupakan kepentingan politik praktis ataukah untuk menegakkan amanah konstitusi?

 

Masuknya Partai Politik ke Dewan Perwakilan Daerah

Desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah lembaga representasi daerah. DPD merupakan lembaga legislatif yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Sebagai representasi dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, anggota DPD dipilih melalui pemilu. Setiap provinsi mempunyai jumlah perwakilan yang sama dan berdasarkan pencalonan perseorangan, bukan melalui partai.[4] Pengaturan tentang calon anggota DPD pertama kali dinormakan dalam Pasal 63 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Pasal ini menyatakan bahwa syarat calon anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus parpol sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan pengajuan calon.  Namun pada tahun 2008, putusan MK nomor 10/PUU-VI/2008 mengubah aturan tersebut. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa anggota parpol boleh turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD. Dengan demikian, pengaturan tentang pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD mengalami kekosongan hukum.

 

Sebagai implikasi dari putusan MK tersebut, pada masa bakti 2014-2019 setidaknya ada 70 anggota DPD berafiliasi dengan parpol. Bahkan, delapan anggota DPD selain berafiliasi dengan parpol juga sebagai pengurus parpol. Berikut data lengkap 78 dari 132 anggota DPD dengan afiliasi parpolnya[5]:

Nomor Nama Partai Politik Jumlah Keanggotaan DPD
1   Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 28
2   Partai Golongan Karya (GOLKAR) 14
3   Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8
4   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6
5   Partai Amanat Nasional (PAN) 5
6   Partai Demokrat (Demokrat) 3
7   Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3
8   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2
9   Partai Aceh 2
10   Partai Nasdem (NasDem) 1
11   Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1
12   Partai Damai Sejahtera (PDS) 1
13   Partai Buruh 1
14   Partai Nasional Indonesia Mahaenisme (PNI Marhaenisme) 1
15   Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 1
16   Partai Idaman 1

Diperbolehkannya anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Namun jika dilihat pada praktiknya, anggota DPD yang berasal dari anggota parpol, terutama yang menjadi pengurus parpol, tidak bisa menghindari terjadinya benturan kepentingan antara parpol dengan kepentingan daerah. Hal ini dapat dibuktikan saat adanya revisi tata tertib DPD 2017 yang merevisi masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun lima bulan. Pada saat berjalannya sidang tata tertib, sempat terjadi kericuhan di tubuh anggota DPD, meskipun akhirnya tata tertib tersebut tetap disahkan.[6] Adanya tata tertib baru ini mengakibatkan munculnya faksi di DPD. Setiap faksi saling menginginkan untuk merebut kekuasaan di DPD, terutama yang berasal dari parpol. Indikasi kepentingan politik di DPD dapat dilihat ketika lebih dari dua puluh anggota DPD masuk menjadi pengurus Partai Hanura.[7] Selain itu, pada periode sekarang DPD dipimpin oleh Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang. Hal ini menurut hemat penulis dapat mengakibatkan berubahnya original intent (makna asli dari perumus konstitusi) pembentukan DPD sebagai representasi daerah menjadi representasi politik, layaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Menyoal Putusan Mahkamah Konstitusi 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan ditelaah dari putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, yaitu sebagai berikut:

  1. a.      Pasal yang di-Judicial Review

Pasal yang diuji materi adalah Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota DPD harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan. Frasa “pekerjaan lain” menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, terutama mengenai apakah pengurus parpol juga termasuk di dalam frasa “pekerjaan lain” tersebut. Apalagi menurut data pemohon, 78 dari 132 anggota DPD adalah pengurus parpol. Untuk mendapatkan kepastian hukum pemohon akhirnya mengajukan judicial review.

 

b.  Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Menurut penulis ada dua bagian penting yang perlu ditekankan dan dijelaskan mengenai pendapat MK dalam putusan ini:

  1. Substansi Permohonan

Mengenai substansi permohonan, MK menyatakan lima poin utama. Pertama, DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Kedua, berdasarkan proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD, untuk pengisian anggota DPD haruslah berasal dari luar parpol. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sesungguhnya memahami kebutuhan daerahnya. Ketiga, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus parpol atau berasal dari parpol ditujukan guna mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation). Keempat, MK sejak putusan pertamanya yang berkaitan dengan keanggotaan DPD, menunjukkan pendiriannya secara konsisten dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945, bahwa anggota DPD bukan berasal dari parpol. Kelima, mengingat Pasal 182 UU Pemilu tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus parpol untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sebagai pengawal konstitusi yang menganut prinsip supremasi konstitusi, maka MK menegaskan kembali pendiriannya bahwa pengurus parpol yang menjadi anggota DPD betentangan dengan UUD 1945.

 

2. Dampak Putusan

Putusan MK ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan tiga implikasi utama. Pertama, dalam putusan ini, MK menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat anggota DPD yang menjadi pengurus parpol. Berdasarkan prinsip umum yang berlaku, UU dibuat oleh pembentuk UU (positive legislature) berlaku prospektif atau ke depan dan tidak boleh berlaku surut (retroactive). Hal ini juga berlaku terhadap putusan MK selaku negative legislator. Maka, berdasarkan prinsip presumption of constitutionality, putusan ini tidak berlaku bagi anggota DPD yang masih menjadi pengurus parpol saat ini, kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah adanya putusan. Kedua, untuk Pemilu 2019, terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus parpol terkena dampak putusan ini. Oleh karena itu, KPU dapat memberikan kesempatan dengan syarat calon tersebut telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum. Ketiga, anggota DPD sejak Pemilu 2019 sampai dengan ke depan yang menjadi pengurus parpol adalah bertentangan dengan UUD 1945.

 

Dari argumentasi di atas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan mengenai dilarangnya pengurus parpol menjadi anggota DPD melalui putusan MK. Pertama, berdasarkan original intent pembentukan DPD, untuk pengisian anggota DPD haruslah berasal dari luar parpol. Kedua, putusan MK tersebut dapat dikatakan tidak bermuatan politis. MK memutuskan bukan karena punya kepentingan politik praktis karena pada pertimbangannya telah didasarkan pada koridor hukum dan konstitusi. Namun demikian, putusan MK ini memang mempunyai dampak politis, yaitu pada Pemilu Serentak 2019 pengurus parpol tidak dapat mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPD. Ketiga, putusan MK mengenai pelarangan pengurus parpol menjadi anggota DPD sudah tepat. Akan tetapi, putusan MK ini masih memberikan peluang bagi anggota parpol menjadi anggota DPD, sehingga anggota parpol berpotensi akan mendominasi kembali keanggotaan DPD. Implikasi lain dari hal ini adalah MPR akan didominasi orang-orang yang berasal dari parpol. Dengan demikian, original intent  mengenai keangotaan DPD baik secara das sollen (kenyataan saat ini), maupun secara das sein (apa yang seharusnya terjadi) tetap masih butuh perjuangan kembali untuk menormakannya, hal ini bisa dilakukan dengan judicial review atau penormaan dalam UU. (Sutan Sorik)

 


[1]Empat putusan MK tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008, 2) Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, 3) Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/201, dan 4) Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

[2]Lihat FHR, CNN Indonesia, OSO Disomasi Gara-gara Sebut MK Goblok,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180731174028-12-318433/oso-disomasi-gara-gara-sebut-mk-goblok,. Diakses pada tanggal 3 September 2018. Pukul 09.50 WIB.  Lihat juga FHR, CNN Indonesia, MK Terima Surat Balasan Somasi OSO dalam Hitungan Jam,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180801133810-12-318634/mk-terima-surat-balasan-somasi-oso-dalam-hitungan-jam. Diakses pada tanggal 3 September 2018. Pukul 09.54 WIB.

[3]Lihat Muhammad Al Hasan, Wiranto tak Mau Ikut Campur Somasi MK ke OSOhttp://news.metrotvnews.com/read/2018/08/02/910116/wiranto-tak-mau-ikut-campur-somasi-mk-ke-oso. Diakses pada tanggal 3 September 2018. Pukul 09.57 WIB.  Lihat juga Kuswandi, Sebut MK 'Goblok', Pakar Hukum: OSO Bisa Dipidan. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/08/2018/sebut-mk-goblok-pakar-hukum-oso-bisa-dipidana. Diakses pada tanggal 3 September 2018. Pukul 10.00. WIB

[4]Lihat pasal 22E ayat (4) UUD 1945

[5]IPC, Jumlah Afiliasi Anggota DPD Dalam Partai Politik, http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg. Diakses Pada tanggal 13 September 2018, pukul 13:04 WIB.

[6]Nabilla Tashandra, Ricuh Rapat DPD, Anggota Ini Tarik Rekannya dari Podium hingga Jatuh, https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekannya.dari.podium.hingga.jatuh. Diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul  13.29 WIB

[7]Nabilla Tashandra, 27 Anggota DPD Masuk Kepengurusan Hanura, Pimpinan Khawatir https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/15575181/27.anggota.dpd.masuk.kepengurusan.hanura.pimpinan.khawatir. Diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul  13.41 WIB