Politik Nasional

Perdebatan Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi: Antara Tirani Yudisial dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 281

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah  salah satu lembaga tinggi negara di bidang yudikatif, yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.[1] Untuk menjalankan  kewenangan dan kewajibannya MK memiliki sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan langsung oleh Presiden. Kesembilan hakim diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dengan masing-masing mengajukan 3 orang calon. Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara dengan masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Terdapat syarat yang berat untuk menjadi seorang anggota Hakim Konstitusi, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.[2]

 

Meskipun persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi sangat berat, sejak terbentuk tahun 2003, telah ada dua Hakim Konstitusi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelanggaran hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi karena penerimaan suap. Kedua Hakim Konstitusi tersebut yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Tertangkap tangannya kedua Hakim Konstitusi tersebut memberikan dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kejadian tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal ini memungkinkan adanya “tirani yudisial” dalam Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana sebenarnya pengawasan Hakim Konstitusi? Apakah benar tirani yudisial terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi?

 

Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi

Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun kewenangan KY dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan MK melalui putusan No. 005/PUU-IV/2006. Guna menghindari kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, setelah perubahan UU No. 24 Tahun 2003 dibuatlah penormaan lembaga pengawas Hakim Konstitusi, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi berdasarkan putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, pengawasan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tidak ada lagi. Secara internal MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui peraturan MK No. 1 Tahun 2013.

 

Tertangkap tangannya Ketua MK aktif oleh KPK dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap pada tanggal 2 Oktober 2013 mengejutkan publik. Kejadian tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap sebagai kondisi yang memenuhi kaidah hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Demi menyelamatkan eksistensi MK, presiden mengambil langkah konstitusional dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Namun, berbeda dengan semangat Perppu No. 1 Tahun 2013 yang mendorong keterlibatan KY dalam pengawasan Hakim Konstitusi, MK menolak dengan tegas hal ini. Kemudian MK membentuk Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

 

Hal yang mengejutkan terjadi lagi, yaitu MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Dalam keputusan No. 1-2/PUU-XII/2014, MK menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memberlakukan kembali UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011. Salah satu konsekuensi dari keputusan ini adalah terjadinya kekosongan lembaga pengawas Hakim Konstitusi. Penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi menjadi preseden buruk penegakan hukum di MK, yang memungkinkan suburnya “tirani yudisial” dan “tirani kekuasaan kehakiman” dalam MK.

 

Untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari anggapan tirani yudisial, MK mengeluarkan kembali peraturan mengenai pengawasan Hakim Konstitusi, yaitu peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut ada dua lembaga yang mempunyai fungsi untuk menegakkan kode etik dan mengawasi perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik bersifat tetap, berkantor di gedung MK, dan berfungsi mengadili pelanggaran ringan yang dilakukan Hakim MK. Sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, dibentuk jika ada rekomendasi dari Dewan Etik atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

 

Menyoal Keputusan Pelanggaran Berat Hakim Terduga Patrialis Akbar [3]

Patrialis Akbar merupakan Hakim Konstitusi kedua setelah Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh KPK dengan dugaan penerimaan suap. Dewan Etik yang melakukan pemeriksaan akhirnya memutuskan bahwa Patrialis Akbar telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Sehingga Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

 

Ketua MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Sukma Violetta sebagai ketua, Anwar Usman sebagai sekretaris, dan Achmad Sodiki, Bagir Manan, serta As’ad Said Ali sebagai anggota. Pada pertimbangan hukum dan etika, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Patrialis Akbar terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip independensi, integritas, ketidakberpihakan, serta kepantasan dan kesopanan. Maka berdasarkan penilaian atas fakta dan alat bukti, asas kepatutan, moral dan etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berkeyakinan dan berketetapan bahwa: pertama, Patrialis Akbar telah melakukan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang ditangani dengan pihak yang berkepentingan; kedua, Patrialis Akbar terbukti membocorkan draf putusan MK yang bersifat rahasia.  Perbuatan Patrialis ini telah mencemarkan nama baik dan membahayakan serta meruntuhkan wibawa, eksistensi dan fungsi MK serta jabatan Hakim Konstitusi. Sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan keputusan bahwa Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

 

Dari berbagai argumentasi di atas terdapat beberapa catatan yang dapat disimpulkan. Pertama, dengan dibentuknya peraturan mengenai Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah ada kejelasan tentang lembaga pengawas Hakim Konstitusi. Sehingga MK sebagai lembaga tinggi negara akan tetap terjaga kehormatannya. Kedua, dugaan adanya tirani yudisial dalam tubuh MK tidak benar-benar terjadi, karena setiap dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi dapat dilaporkan ke Dewan Etik. Ketiga, perlu ada penguatan dengan penambahan pengawasan pencegahan (preventif) karena konsep pengawasan Hakim Konstitusi ini masih bersifat pengawasan internal yang lebih menekankan penindakan (represif). Pengawasan pencegahan ini dilakukan dalam rangka menjaga kemandirian dan akuntabilitas para Hakim Konstitusi. Diharapkan tidak ada lagi pelanggaran berat yang dilakukan para Hakim Konstitusi di masa depan. (Sutan Sorik)

 


[1] Untuk lebih lanjut lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

[2] Untuk lebih lanjut lihat Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

[3] MK,Keputusan Majelis Kehormatan Patrialis Akbar Pemeriksaan Lanjutan. Pdf. https://mkri.id/public/content/mkmk/Putusan_mkmk_2_2.%20Keputusan%20Majelis%20Kehormatan%20Patrialis%20Akbar%20Pemeriksaan%20Lanjutan.pdf diakses pada tanggal 25 September 2019, pukul 11.12 WIB.