Politik Nasional

Kegaduhan Pencalonan Anggota DPD 2019: KPU Makan Buah Simalakama?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 736

Pemilu Serentak 2019 akan segera berlangsung, namun masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah soal pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada bulan Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa pengurus partai politik (parpol) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Dalam putusan MK tersebut juga memberikan penjelasan tentang fakta bahwa sebelum putusan itu dikeluarkan, proses pencalonan anggota DPD telah dimulai. Artinya, akan ada calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol terkena dampak oleh putusan MK tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk tetap sebagai calon anggota DPD tahun 2019, dengan syarat telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Selain itu dalam putusan tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa mulai Pemilu 2019 dan seterusnya, anggota DPD yang merangkap menjadi pengurus parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, sederajat dengan undang-undang.[i] Sebagai sebuah produk hukum, keputusan MK ini tidak hanya mempunyai dampak hukum, tetapi juga mempunyai dampak politis.

 

Dampak Hukum Dari Putusan MK 30/PUU-XVI/2018

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang paling terkena dampak atas putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah KPU.  Sebagai penyelenggara pemilu, KPU sejatinya harus melaksanakan isi putusan MK tersebut. Itu sebabnya, KPU kemudian melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPD pada Pemilu 2019, dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Perubahan yang esensial dapat dilihat pada Pasal 60A, yang merupakan upaya KPU untuk menjalankan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Ada tujuh poin penting dalam  perubahan tersebut, yaitu sebagai berikut: (1) bakal calon anggota DPD bukan pengurus parpol baik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, ataupun tingkat daerah kabupaten/kota; (2) jika ada calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol sebelum masa pendaftaran calon DPD, maka diwajibkan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus parpol; (3) bakal calon anggota DPD wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol; (4) bakal calon anggota DPD wajib menyampaikan keputusan pimpinan parpol tentang pemberhentian bakal calon anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus parpol: (5) surat pengunduran diri disampaikan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS); (6) keputusan pimpinan parpol disampaikan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT); (7) jika surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan parpol tidak disampaikan sesuai ketentuan, maka bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan konsekuensi namanya tidak akan dicantumkan dalam DCS ataupun DCT anggota DPD.

 

Dampak Politis Dari Putusan MK 30/PUU-XVI/2018

Dampak langsung dari aturan KPU tersebut adalah ketika politisi senior Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan ketua DPD saat ini sekaligus ketua partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) terancam tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019. OSO segera mengambil sikap dengan melakukan uji materiil atas aturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA), dengan  memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra dan rekan-rekan. Adapun permohonan inti dari uji materiil tersebut adalah menyatakan bahwa peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak sah dan batal demi hukum.

MA sebagai lembaga tinggi negara di bidang yudikatif memiliki fungsi untuk melakukan hak uji materiil. Hak ini berfungsi untuk menguji apakah peraturan perundangan di bawah undang-undang, ditinjau dari isinya (materinya),  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak.[ii] Pada tanggal 25 Oktober 2018, MA mengeluarkan keputusan atas uji materiil tersebut melalui keputusan Nomor 65 P/HUM/2018. Inti dari keputusan MA tersebut menyatakan bahwa Pasal 60A peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap berlaku, sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Putusan MA tersebut mengindikasikan bahwa untuk Pemilu 2019, pengurus parpol tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

Jika disandingkan antara keputusan MK dengan keputusan MA, kedua keputusan tersebut saling bertentangan. MK dalam putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa pengurus parpol tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 dan setelahnya. Sementara itu, MA berpendapat bahwa pengurus partai tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD untuk Pemilu 2019. Menurut MA, peraturan KPU tersebut tetap berlaku, akan tetapi tidak berlaku surut, dengan artian bahwa peraturan KPU tersebut seharusnya mulai berlaku untuk pemilu setelah 2019. Berdasarkan sifat keputusan dari kedua lembaga peradilan tersebut, keduanya memiliki sifat keputusan yang final dan mengikat yang tidak ada upaya hukum lain.

Perbedaan isi putusan kedua lembaga peradilan tersebut tentu menimbulkan kebingungan di tubuh KPU apakah harus mengikuti putusan MA ataukah MK? KPU dalam posisi ini bagai memakan buah simalakama. Artinya, KPU akan tetap terkena dampak baik hukum maupun politis terhadap keputusan yang akan diambil, baik memilih untuk mengikuti putusan MK ataupun keputusan MA. Namun demikian, KPU harus tetap mengambil keputusan. Untuk itu KPU kemudian berkonsultasi dengan berbagai pihak mulai dari  para ahli,[iii] pemerintah,[iv] serta melakukan audiensi baik dengan MK maupun MA.[v] Atas masukan dari beberapa lembaga negara dan para ahli, akhirnya KPU mengambil keputusan untuk mengikuti putusan MK bahwa pengurus parpol tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Dalam perkembangan selanjutnya, KPU kemudian mencoret nama OSO dalam DCT dengan alasan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai pengurus partai politik. Atas keputusan KPU tersebut, OSO melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tudingan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap proses di Bawaslu.

Di tengah carut marut akibat keputusan KPU tersebut, bagi penulis, keputusan yang diambil oleh KPU untuk mengikuti putusan MK sudah tepat. Meskipun putusan MK dan MA sama-sama bersifat final dan mengikat, tetapi jika dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan UU. Namun demikian, penting untuk menjadikan persoalan ini sebagai batu pijakan untuk perbaikan di kemudian hari, terutama terkait tiga hal penting. Pertama, untuk membuat suatu penormaan dalam UU, legislator harus lebih tegas sehingga tidak menimbulkan tafsir lebih lanjut. Kedua, MK dan MA seharusnya menerapkan prinsip check and balances dalam memutus perkara yang substasninya sama. Ketiga, sifat kenegarawanan harus terpatri dalam setiap politisi, dengan demikian kepentingan negara selalu diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi politisi terkait. Sehingga, kejadian seperti ini tidak terulang kembali di pemilu-pemilu selanjutnya. (Sutan Sorik)


Endnote:

[i] Untuk lebih lanjut lihat, Sutan Sorik, Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018, pukul 14.43 WIB.

[ii] Untuk lebih lanjut lihat Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.

[iii] Untuk lebih lanjut lihat Fitria Chusna Farisa, KPU Berdiskusi dengan 8 Ahli Hukum Bahas Putusan MA soal Syarat Pencalonan DPD, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/14/15205501/kpu-berdiskusi-dengan-8-ahli-hukum-bahas-putusan-ma-soal-syarat-pencalonan. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018, pukul 10:17 WIB.

[iv] Faisal Afdalla, KPU Konsultasi ke Pemerintah Soal Putusan MA, http://pemilu.metrotvnews.com/news-pemilu/1bVV0MXb-kpu-konsultasi-ke-pemerintah-soal-putusan-ma. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018, pukul 10. 22 WIB.

[v] Untuk lebih lanjut lihat Fitri Chusna Farisa, KPU Akan Konsultasi dengan Ahli dan MK Terkait Putusan MA soal Pencalonan DPD, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/16161961/kpu-akan-konsultasi-dengan-ahli-dan-mk-terkait-putusan-ma-soal-pencalonan. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018, pukul 10.38 WIB.