Politik Nasional

Pengalaman Pelaksanaan Pemilu Serentak di Queensland-Australia

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Mardyanto Wahyu Dilihat: 612

ditulis oleh Mardyanto Wahyu[i]

Pengalaman pelaksanaan pemilihan serentak presiden dan legislatif di Australia menunjukkan partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, tampaknya kontributor paling dominan yang menstimuli semangat memilih adalah partisan campaign yang dilakukan oleh loyalis setiap kandidat. Sehingga dapat dikatakan bahwa non-partisan campaign yang dilakukan oleh terutama penyelenggara pemilu, tidak terlihat berkontribusi secara jelas. Justru penyelenggara pemilu seharusnya diuntungkan dengan dorongan memilih dari warga yang sangat kuat. Persoalannya adalah apakah tingginya antusiasme partisipasi warga untuk memilih akan berkontribusi pada peningkatan jumlah pemilih dalam menggunakan haknya (voter turnout) yang selalu dijadikan acuan keberhasilan penyelenggaraan pemilu?

Tentu saja voter turnout dapat diprediksi, namun terkadang hasil akhirnya di luar dari yang diperkirakan. Banyak analisa yang cenderung mengaitkan voter turnout dengan kecenderungan perilaku pemilih. Diskusi mengenai pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih yang mengubah ide tentang mengapa orang memilih tampaknya sudah biasa. Namun, di dalam kecenderungan global mengenai kejenuhan warga berpartisipasi dalam pemilu, pertanyaan yang mengejutkan muncul adalah mengapa warga masih kesulitan untuk memilih. Tentu saja ini menjadi pertanyaan serius bagi bangsa yang telah melakukan praktik demokrasi prosedural selama puluhan tahun seperti Indonesia.

Ekspresi kekecewaan muncul di kalangan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Australia, terutama di Queensland (Brisbane). Beberapa keluhan menyebutkan sejumlah persoalan yang dialami mulai dari pendaftaran pemilih hingga tidak adanya akses untuk dapat melakukan pemilihan dengan baik. Pertama, meskipun sudah aktif melakukan pendaftaran sebagaimana dianjurkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), hingga pendaftaran ditutup banyak yang namanya tidak ada di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Untuk dapat terdaftar, meskipun harus berada di Daftar Pemilih Khusus (DPK), mereka harus proaktif mendaftar lagi. Kedua, mereka yang telah terdaftar dan mengetahui metode yang akan digunakan melalui pos, ternyata surat suara tidak sampai ke tempat tinggal mereka. Ketiga, menjelang pemilihan umum, di antara mereka menemukan di dalam kotak surat di tempat tinggalnya, surat dari PPLN yang diduga surat suara untuk pemilihan metode pos. Namun surat tersebut ditujukan untuk orang yang telah lama (tahunan) tidak berdomisili di tempat tersebut dan bahkan sudah lama kembali ke tanah air. Keempat, ditemukan kasus dimana pemilih terdaftar di Sydney, padahal bertempat tinggal di Brisbane. Dalam konteks ini, tentu saja mereka ter-“golput”-kan oleh prosedur elektoral itu sendiri.

Di hari pemungutan suara, 13 April 2019, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang disiapkan oleh penyelenggara di beberapa negara bagian (state) di Australia. Di Queensland, yang memiliki luas wilayah hampir lima kali Jepang, pemilihan ditempatkan di Sherwood State School. Di sekolah itu ditempatkan dua TPS sekaligus, yaitu TPS 19 dan TPS 20. Di TPS 20, tertera DPT sekitar 700an, ditambah ratusan DPTb dan DPK. Pemungutan suara pun sudah dijadwalkan berlangsung mulai jam 8 pagi hingga 6 petang.

Di pagi hingga siang hari, suasana di TPS tidak menunjukkan kesibukan karena pemilih yang datang sebelum dibukanya waktu bagi pemilih untuk DPK hanya kurang dari separuh DPT. Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan ketidakhadiran pemilih pada saat itu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mereka mendapatkan nama di DPT yang sudah lama tidak lagi tinggal di Brisbane (Queensland).

Menjelang jam 5 sore, antrian sudah mulai mengular. Mereka adalah yang antusias memilih sebagai bagian dari pemilih di DPK atau yang baru hendak mendaftar. Jumlah yang datang di satu jam terakhir  dari waktu yang disediakan oleh penyelenggara ini tampaknya lebih banyak dibanding mereka yang datang di 9 jam sebelumnya. Pada saat pemilihan untuk DPK dibuka, nomor antrian berada di sekitar 300. Saya sendiri memiliki nomor antrian 473 yang baru mendapat giliran mencoblos sekitar jam 19.30. Menurut informasi yang beredar, pemungutan suara baru berakhir pada 22.30. Dengan asumsi itu, mustahil jika antusiasme pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb hanya diakomodasi dari surat suara cadangan yang berjumlah 2% dari DPT. Untung saja hak pilih mereka, termasuk saya, masih dapat terakomodasi dengan mendapatkan sisa surat suara dari separuh lebih pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak hadir.

Persoalan yang muncul dari pengalaman Pemilu Serentak di Australia bisa jadi bukan hanya terletak pada manajemen pendaftaran pemilih dan prosedur pemungutan suara, tetapi juga persoalan infrastruktur pemilu berupa data jumlah warga yang dijadikan dasar oleh PPLN melakukan pemutakhiran data. Lagi-lagi, setidaknya, pengalaman Queensland lebih baik dibanding yang terjadi di Sydney dimana dinyatakan ribuan warga kehilangan hak pilih karena pintu TPS ditutup setelah batas waktu yang ditentukan berakhir. Mudah-mudahan hal semacam ini setidaknya dapat diantisipasi pada pemilu 17 April mendatang di tanah air.


ENDNOTE:

[i] Artikel ini merupakan tulisan pribadi penulis di akun Facebook pribadi yang atas ijin penulis kepada redaksi website P2Politik LIPI dialih format dalam bentuk artikel untuk dimuat di website resmi P2Politik. Penulis adalah peneliti bidang politik lokal P2Politik LIPI yang saat ini sedang menempuh studi S3 di University of Queensland, Australia.