Politik Nasional

Menghidupkan Kembali GBHN, Mungkinkah?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 183

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggaungkan kembali keinginan untuk menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Kongres V PDIP bulan Agustus 2019 di Bali. Jika keinginan ini ingin terwujud, maka jalan satu-satunya adalah melakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Konsekuensi ini telah disadari oleh PDIP. Dalam pidato Megawati tersebut, setelah kalimat “perlunya ditetapkannya kembali GBHN”, disusul oleh kalimat “perubahan UUD 1945.” Perubahan yang dimaksud adalah perubahan terbatas, hanya untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai panduan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.[1]

 

Jika ditelisik lebih jauh, keinginan PDIP untuk menghidupkan kembali GBHN sudah ada sejak tahun 2016. Hal ini terkonfirmasi dari pidato Ketua Umum PDIP pada rapat kerja nasional PDIP tahun 2016 yang menyebutkan bahwa PDIP akan mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN sebagai upaya mewujudkan “Pola Pembangunan Semesta Berencana” (PNSB).[2] Namun keinginan PDIP saat itu belum disambut baik oleh para anggota dewan di Senayan. Hal tersebut diduga kuat karena kekuatan politik PDIP di Senayan pada periode 2014-2019 belum begitu kokoh. Meskipun PDIP memperoleh suara terbanyak di Senayan, Ketua DPR maupun MPR bukan berasal dari PDIP.[3] Di tingkat eksekutif pun PDIP kelihatan masih meraba mengingat selama dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP berada di luar pemerintahan (oposisi).

 

Pasca Pemilu 2019, posisi PDIP semakin kuat baik di Senayan maupun di Istana dengan kembali memenangkan kontestasi legislatif dan eksekutif. Koalisi PDIP juga kini semakin kuat dibandingkan pada Pemilu 2014. Dari lima besar pemenang pemilihan legislatif, empat diantaranya adalah partai koalisi PDIP.[4] Demikian pula di eksekutif yang semakin mapan karena akan memasuki periode kedua. Oleh karena itu, dengan power PDIP yang semakin kuat baik di eksekutif maupun legislatif, akankah keinginan PDIP ini memiliki nilai tawar yang tinggi untuk disepakati?

 

Menelaah Kembali Kekuasaan MPR RI

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR RI berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan penuh untuk menjalankan kedaulatan rakyat, dalam artian untuk menetapkan UUD dan GBHN. Selain itu, MPR RI memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak.[5] Jika dilihat dari kedudukan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki MPR RI sebelum perubahan UUD 1945, MPR RI memiliki power yang begitu kuat dalam menentukan pemimpin tertinggi bangsa Indonesia dan arah pembangunan ke depan. Meskipun pada tataran praktiknya, banyak kajian yang berpendapat bahwa power terkuat pada era tersebut (Orde Baru) bukanlah di MPR RI melainkan di Presiden.

 

Perubahan UUD 1945 pasca Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap kedudukan dan kewenangan MPR RI. Kedudukan MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, akan tetapi menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI).

 

Kewenangan MPR RI juga dibatasi. MPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menetapkan GBHN.[6] Kekuasaan MPR RI juga semakin dipersempit dengan tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden. MPR RI kini hanya memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan/atau wakil presiden. Meski masih diberikan hak untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, akan tetapi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945.[7] MPR RI tidak bisa lagi secara serta merta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana terjadi pada era pemerintahan sebelum UUD 1945 diubah. Jadi dapat dilihat bahwa setelah perubahan UUD 1945, MPR RI tidak lagi mempunyai power yang kuat. MPR RI kini hanya memiliki power yang bersifat seremonial.

 

Urgensi  Menghidupkan Kembali GBHN           

Setelah lebih dari dua dekade reformasi, berbagai kalangan melakukan refleksi terhadap kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling banyak direfleksikan adalah tentang pentingnya GBHN dihadirkan kembali dalam menjalankan pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Menghadirkan kembali GBHN berarti menata ulang kekuasaan dari MPR RI. Berbagai pandangan tentang pentingnya menghidupkan kembali GBHN telah dikemukakan berbagai kalangan.

 

Dari kalangan MPR RI, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid berpendapat bahwa untuk menata demokrasi dibutuhkan GBHN agar ada acuan pembangunan yang berkesinambungan. Hidayat Nurwahid lebih lanjut berpendapat, pada saat sekarang rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah (RPJPN/RPJMN) hanya berbasis kepada program yang dibuat oleh calon presiden/wakil presiden terpilih. Masalahnya, presiden/wakil presiden hanya memerintah selama lima tahun atau sepuluh tahun jika terpilih pada pemilihan umum selanjutnya. Akan tetapi setelah sepuluh tahun menjabat, tidak akan ada kepastian apakah presiden/wakil presiden selanjutnya akan melanjutkan program kerja yang belum selesai pada pemerintahan sebelumnya. Mengambil contoh program Presiden Joko Widodo yang memerintah saat ini, memiliki program yang berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat program sendiri sesuai janji-janjinya pada saat kampanye.[8] Hal inilah yang seolah mengkonfirmasi bahwa dengan tidak adanya GBHN, maka tidak ada kepastian program pembangunan yang berjalan berkesinambungan di setiap era pemerintahan pasca reformasi.

 

Dari kalangan akademisi sebenarnya juga sudah lama bersuara untuk menghidupkan kembali GBHN. Pada akhir tahun 2013, Rapat Koordinasi Forum Rektor Indonesia telah mengamanatkan pengurusnya untuk membuat draf GBHN. Tahun 2014, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ravik Karsidi berpendapat bahwa “kabinet sudah tiga kali berubah-ubah pasca reformasi tapi seakan-akan ada inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan”. Banyak sekali aturan pemerintah daerah yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Beberapa pemerintah daerah mengabaikan peraturan yang ada di atasnya dikarenakan latar belakang politik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan seringkali kurang sinkron.[9]

 

Dari kalangan partai, PDIP adalah satu-satunya partai yang berkeinginan kuat dalam menghidupkan kembali GBHN. PDIP berpendapat bahwa pembangunan bangsa Indonesia saat ini seperti tari poco-poco (maju-mundur).[10] Maka, demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional, MPR perlu ditetapkan kembali sebagai lembaga tertinggi negara dengan memberikan power untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah yang berkelanjutan.

 

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dilihat bahwa argumen mengenai urgensi menghidupkan kembali GBHN terkait dengan persoalan inkonsistensi perencanaan pembangunan di era reformasi, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

 

Perubahan UUD 1945 Sebagai Kompromi Realitas Politik Terakhir

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, “agenda” menetapkan GBHN hanya bisa terwujudkan dengan satu jalan, yaitu melakukan perubahan kelima UUD 1945. Meskipun PDIP menyatakan hanya perubahan terbatas, perubahan ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat substansi maupun syarat politis, yaitu:[11]

1. Syarat Substansi

a. usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan serta alasannya.

 

2. Syarat Politis

a. sidang perubahan pasal-pasal UUD 1945 hanya dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR RI.

b. untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sidang MPR RI harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR RI.

c. putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR RI.

 

Dari kedua syarat tersebut, terlihat jelas hanya ada satu poin syarat tentang substansi, selainnya adalah syarat yang sangat politis, yaitu tentang menghadirkan anggota MPR RI. Anggota MPR RI yang dimaksud adalah seluruh anggota DPR RI (berasal dari parpol) dan anggota DPD RI (yang kemungkinan anggotanya mempunyai aliansi dengan partai politik tertentu) sebagai perwakilan dari tiap-tiap provinsi. Meskipun pada dasarnya, jika anggota DPD RI tidak ikut dalam rapat tersebut, keputusan masih bisa dibuat mengingat jumlah anggota DPD hanya sekitar 136 orang/periode, sedangkan jumlah anggota DPR adalah sekitar 560 orang/periode.

 

Meskipun PDIP sebagai pemenang pemilu 2019, PDIP menyadari bahwa kemungkinan adanya potensi hambatan untuk menghidupkan kembali GHBN melalui perubahan terbatas UUD 1945. Sampai saat ini, partai koalisi terbesar PDIP yang memberikan dukungan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)[12] dan Partai Nasional Demokrat (NasDem)[13], sedangkan partai Golongan Karya (Golkar) masih menolak adanya upaya menghidupkan kembali GBHN ini.[14] PDIP nampaknya sudah mempersiapkan diri akan penolakan partai Golkar. Hal ini dapat dilihat dari langkah politik PDIP yang kini menjalin rekonsiliasi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dengan rekonsiliasi ini, PDIP dan Partai Gerindra kompak untuk menghidupkan kembali GBHN melalui perubahan UUD 1945.[15] Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Parlemen 2019-2024 bulan Oktober mendatang, PDIP nampaknya percaya diri akan memiliki power yang kuat untuk mewujudkan perubahan terbatas UUD 1945. Dengan perubahan tersebut, pastinya akan memberikan kembali kewenangan kepada MPR RI merumuskan serta menetapkan GBHN.

 

Sejauh mana upaya penetapan kembali GBHN ini akan bergulir, tentu menjadi dinamika menarik yang harus terus dicermati. Namun penting untuk mengingatkan PDIP beserta partai lain yang akan sepakat untuk menetapkan kembali GBHN bahwa hal ini haruslah tetap secara maksimal memperhatikan syarat substansi perubahan pasal per pasal UUD 1945. Sehingga, perubahan UUD 1945 nantinya tidak sekedar keinginan yang bersifat dan berdampak politis, akan tetapi keinginan yang bermuara pada tujuan jangka panjang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. (Sutan Sorik)

           

 


[1]Kompas TV, Pidato Megawati Soekarnoputri di Kongres V PDIP, https://www.youtube.com/watch?v=j0LZzjkKhe8, ditonton pada 22 Agustus 2019, pukul 11:20 WIB.

[2]Devira Prastiwi, Ketua MPR: Harus Hati-hati Hidupkan Kembali GBHN, https://www.liputan6.com/news/read/2417487/ketua-mpr-harus-hati-hati-hidupkan-kembali-gbhn?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 12:01 WIB.

[3]Meski  pada pemilu 2014 PDIP menjadi pemenang partai pertama suara terbanyak di DPR dengan 109 kursi. Akan tetapi di awal periode 2014-2019 Ketua DPR dijabat oleh Koalisi Merah Putih yaitu Setyo Novanto (Golkar). Itu terjadi karena Koalisi Indonesia Hebat (pimpinan PDIP) adalah suara minoritas jika dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki jumlah kursi sebanyak 342. Meski pada perkembangannya Partai Golkar merapat menjadi koalisi PDIP di pemerintahan. Untuk Ketua MPR sendiri, periode 2014-2019 adalah Zulkifli Hasan (PAN) yang juga berasal dari Koalisi Merah Putih.

[4]Kompas.com, Fitria Chusna Farisa, Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 08:01 WIB

[5]Lebih lanjut lihat Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.

[6]Lebih lanjut lihat Pasal 3 UUD NRI 1945

[7]Lebih lanjut lihat Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945

[8]Liputan 6, Nafiysul Qodar, Ini Alasan GBHN Penting Dihidupkan Kembali, https://www.liputan6.com/news/read/2425183/ini-alasan-gbhn-penting-dihidupkan-kembali?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada tanggl 24 Agustus 2019, pukul 09:30 WIB

[9]Tempo.co, Forum Rektor Minta Presiden Baru Hidupkan GBHN, https://nasional.tempo.co/read/579445/forum-rektor-minta-presiden-baru-hidupkan-gbhn, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 08:20 WIB

[10]Jawapos.com, Dimas Ryandi, Pembangunan di Indonesia Seperti Poco-Poco, Mega Ingin GBHN Hidup Lagi, https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/03/2018/pembangunan-di-indonesia-seperti-poco-poco-mega-ingin-gbhn-hidup-lagi/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 13:11 WIB

[11]Lebih lanjut lihat Pasal 37 UUD NRI 1945

[12]CNN Indonesia, Bimo Wiwoho, PKB dan PDIP Sepakat Terapkan Kembali GBHN usai Pilpres 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808081838-32-320426/pkb-dan-pdip-sepakat-terapkan-kembali-gbhn-usai-pilpres-2019, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09:17 WIB.

[13]Tirto.id, Selfie Miftahul Jannah, Setuju GBHN Dihidupkan, NasDem: Bisa Dirancang untuk 25 Tahun, https://tirto.id/setuju-gbhn-dihidupkan-nasdem-bisa-dirancang-untuk-25-tahun-efQu, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09:21 WIB.

[14]Kompas.com, Haryanti Puspa Sari, Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/17405511/sekjen-golkar-nilai-gbhn-tak-perlu-dihidupkan, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09:26 WIB.

[15]Merdeka.com, Fikri Faqih, Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi, https://www.merdeka.com/politik/kompak-ingin-hidupkan-gbhn-pdip-dan-gerindra-dinilai-jalin-rekonsiliasi.html, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09:40 WIB.

  1. Syarat Substansi

a.       usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan serta alasannya.

  1. Syarat Politis

a.       sidang perubahan pasal-pasal UUD 1945 hanya dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR RI.

b.      untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sidang MPR RI harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR RI.

c.       putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR RI.