Politik Nasional

Meneropong Parlemen di Masa Pandemi COVID-19

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi Dilihat: 694

“Demokrasi seharusnya tidak dihentikan oleh virus,” kata David Sassoli, Presiden Parlemen Eropa. Sassoli yang asal Firenze, Italia, itu menambahkan, “kami memerlukan proses demokrasi untuk membantu mengatasi kedaruratan ini."[1] Nada yang optimis dari Sassoli. COVID-19 yang telah menjadi pandemi itu mau tidak mau memaksa perlunya berbagai adaptasi agar parlemen tetap bekerja. Seperti halnya melakukan pembatasan pertemuan fisik antar anggota parlemen, penggunaan teknologi informasi untuk melakukan komunikasi, rapat, atau pengambilan keputusan jarak jauh. Pandemi COVID-19 dengan kata lain menghadirkan tantangan bagi parlemen di berbagai belahan dunia: bagaimana memastikan demokrasi bisa tetap berjalan dan di saat yang sama mengupayakan rantai penyebaran virus berhenti, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah pandemi ini bagaimana parlemen nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya?

Parlemen merupakan salah satu institusi krusial bagi demokrasi di Indonesia. Parlemen memiliki beberapa fungsi. Fungsi representatif merujuk pada fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga parlemen harus mewakili dan mengekspresikan kepentingan dan pendapat masyarakat. Selain itu, parlemen memiliki fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi terkait di antaranya dengan penyusunan rancangan undang-undang. Sementara fungsi pengawasan lebih pada bagaimana parlemen mengawasi pemerintah untuk mewujudkan sistem checks and balances.[2] Dalam konstitusi sendiri disebutkan bahwa fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[3] Perubahan dari rezim otoritarian ke reformasi saat ini membuat parlemen di Indonesia tidak lagi memperlihatkan apa yang diistilahkan dengan “presidential heavy”, merujuk pada sebuah sistem politik di mana institusi seperti legislatif dan institusi-institusi lain pemerintah berada dalam subordinat presiden.[4]

Terkait dengan itu, keberadaan parlemen dalam sistem demokrasi tidak lagi sekadar pemberi ‘stempel’ bagi kekuasaan eksekutif. Parlemen merupakan institusi yang mempunyai mandat salah satunya melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kerja pemerintah hasil dari pemilu. Dengan kata lain, pengawasan parlemen secara konseptual meliputi kerja-kerja parlemen yang membuat parlemen bisa memperoleh konfirmasi atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah.[5] Dalam kerangka itu, kerja parlemen akan menjadi cermatan publik bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kerja parlemen dengan sendirinya berhadapan dengan situasi darurat karena virus. Jika melihat aktivitas parlemen di berbagai negara, setidaknya praktik kerja parlemen yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini adalah melakukan pertemuan secara fisik, namun dengan pembatasan seperti jumlah peserta rapat yang dibatasi; melakukan pertemuan atau rapat secara virtual; dan parlemen tidak bertemu, ini misal terjadi dalam masa reses.[6]

Sejauh ini parlemen di Indonesia memperlihatkan kerja-kerjanya melalui rapat atau pertemuan dengan mekanisme pembatasan dan rapat-rapat secara virtual. Di antaranya, DPR menggelar rapat paripurna untuk membuka masa persidangan ketiga pada 30 Maret 2020 di mana rapat diadakan dengan kombinasi antara rapat yang dihadiri secara fisik dan virtual. Rapat diatur dengan mekanisme ketat sesuai dengan protokol pencegahan virus. Hanya peserta rapat yang diijinkan masuk di ruang rapat, sementara tempat duduk secara fisik juga dibatasi dan diatur sesuai dengan penjagaan jarak.[7] Sebelum itu, DPR juga melakukan rapat-rapat dengan pemangku kepentingan secara virtual. Rapat virtual itu di antaranya dilakukan Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada 24 Maret 2020. Selain itu, pada 23 Maret 2020, DPR juga melakukan audiensi melalui Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait anggaran penanganan COVID-19.[8]

Dalam persoalan pandemi para anggota parlemen memang tidak jarang melakukan rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya di pemerintahan. Parlemen juga membentuk Satgas Lawan COVID-19 yang tugasnya membantu pemerintah mempercepat penanganan wabah.[9] Itu sebabnya, pengawasan DPR terhadap kerja pemerintah dalam penanganan wabah menjadi penting. Meskipun situasi sedang krisis, namun pengawasan demokratis atas kerja-kerja pemerintah terutama dalam penanganan wabah harus terus dilakukan. Suara kritis wakil rakyat tentu dinanti, termasuk bagaimana mereka menilai efektivitas kerja pemerintah sejauh ini terhadap penanganan virus. Persoalannya, kerja pengawasan parlemen terhadap pemerintah menjadi tantangan yang tidak mudah, salah satunya jika melihat komposisi partai-partai politik pendukung pemerintah di parlemen saat ini yang memiliki jumlah kursi sebanyak 427, sementara jumlah kursi partai-partai politik yang memilih berada di luar pemerintahan hanya 148 kursi. Dengan komposisi seperti itu, suara parlemen cenderung senada terhadap suara atau kebijakan pemerintah.

Pada saat yang sama, jejak parlemen juga tidak lepas dari kritik publik. Kritik muncul ketika DPR merencanakan melakukan tes cepat COVID-19 terhadap anggota DPR dan keluarganya dengan alasan baru saja menjalani reses dari daerah pemilihan. Rencana tersebut terang mendapat penolakan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun aksi menggalang dukungan dengan membuat petisi. Apa yang direncanakan DPR tersebut seperti menunjukkan ketidakpekaannya karena rakyat kebanyakan masih tidak mudah mengakses tes cepat tersebut.[10] Kritik lain adalah ketika DPR melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah RUU kontroversial di tengah suasana pandemi. Desakan publik agar di masa pandemi tidak membahas RUU yang kontroversial, tidak menjadi penghalang DPR melanjutkan pembahasan.[11] Pada 2 April 2020, Rapat Paripurna DPR menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law kepada Badan Legislasi dan juga menyetujui pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan ke tingkat II atau rapat paripurna.[12]

Pembahasan rancangan undang-undang yang menuai polemik semestinya memerlukan partisipasi publik yang luas dan hal ini tidak mudah mengingat situasi pandemi. Melanjutkan pembahasan seperti itu bukan tidak mungkin bisa memunculkan persepsi minor terhadap citra parlemen. Wakil rakyat yang duduk di parlemen bisa dianggap tidak cukup menempatkan suara rakyat, konstituen mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan pandemi sebagai basis aktivitasnya. Merujuk jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis 20 April 2020, pembahasan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial tersebut bisa menimbulkan dampak buruk bagi citra parlemen. Disebutkan 78,4 persen responden menilai DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini jika tetap membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang di atas. Sebagian besar responden (84,8 persen) juga setuju bahwa DPR sebaiknya fokus pada kontrol kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19.[13] Untuk itu, meminjam apa yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, “di tengah kesulitan rakyat, ditambah lagi petugas medis, menghadapi COVID-19, sesungguhnya ujian kenegarawanan dan sensitivitas elite politik di DPR sangat diuji.”[14] (Ridho Imawan Hanafi)


[1] Europarl.europa.eu, “How Parliament Works During a Pandemic, 17 April 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200408STO76807/how-parliament-works-during-a-pandemic, diakses 8 Mei 2020.

[2] Patrick Ziegenhain, The Indonesian Legislature and Its Impact on Democratic Cnsolidation, in Marco Bünte and Andreas Ufen (Ed), Democratization in Post-Suharto Indonesia, (Oxon and New York: Routledge: 2009), hlm. 37.

[3] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, Ayat 1.

[4] Stephen Sherlock, The Indonesian Parliament after Two Elections: What has Really Changed?, CDI Policy Papers on Political Governance, 2007/1.

[5] Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 195.

[6] Lihat dalam Ipu.org, “How to Run a Parliament During a Pandemic: Q and A”, 1 April 2020, “https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2020-04/how-run-parliament-during-pandemic-q-and, diakses 8 Mei 2020. Untuk melihat praktik kerja parlemen di berbagai negara saat pandemi, lihat juga Ipu.org, “Country Compilation Parliamentary Responses to the Pandemic, “https://www.ipu.org/country-compilation-parliamentary-responses-pandemic, diakses 8 Mei 2020.

[7] Kompas.id, “Akhiri Masa Reses, DPR Diharapkan Fokus Tangani Covid-19,” 30 Maret 2020, https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/30/dpr-diharapkan-fokus-tangani-covid-19/, diakses 10 Mei 2020.

[8] Kompas.id, “Kerja Parlemen di Tengah Virus Korona,” 26 Maret 2020, https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/26/kerja-parlemen-di-tengah-virus-korona/, diakses 10 Mei 2020.

[9] Katadata.co.id, “Sebulan Rapat di Tengah Pandemi, DPR Sibuk Bahas Regulasi Zaman Normal,” 6 Mei 2020, https://katadata.co.id/berita/2020/05/06/sebulan-rapat-di-tengah-pandemi-dpr-sibuk-bahas-regulasi-zaman-normal, diakses 10 Mei 2020.

[10] Kompas.id, “DPR di Pusaran Polemik Tes Korona,” 26 Maret 2020, https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/26/polemik-tes-korona-dpr-di-tengah-wabah/, diakses 10 Mei 2020.

[11] Kompas.id, “DPR Abaikan Desakan Publik Soal RUU Cipta Kerja,” 2 April 2020,  https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/02/tatib-dan-surpres-omnibus-law-dibacakan-2/, diakses 10 Mei 2020.

[12] Kompas.id, “Fokuskan Kerja Legislasi Untuk Kebutuhan Publik,” 4 April 2020,“ https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/04/fokuskan-legislasi-kepada-kebutuhan-publik/; diakses 10 Mei 2020.

[13] Lihat laporan hasil jajak pendapat Kompas: “Menanti Kepekaan Wakil Rakyat,” Harian Kompas, 20 April 2020, juga di laman Kompas.id, “Menanti Kepekaan Wakil Rakyat,” 20 April 2020, https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/20/menanti-kepekaan-wakil-rakyat/, diakses 11 Mei 2020.

[14] Kompas.id, “DPR Diminta Tunjukkan Sikap Sebagai Negarawan,” 4 April 2020,”  https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/04/publik-minta-dpr-fokus-covid-19/, diakses 11 Mei 2020.