Politik Nasional

COVID-19 dan Modal Sosial

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Lili Romli Dilihat: 964

Sejak Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, dari ke hari jumlah yang terpapar virus tersebut terus bertambah. Secara nasional berdasarkan data per 25 Mei 2020, yang terpapar COVID-19 sebanyak 22.750 orang, sembuh 5.642  orang, dan meninggal dunia 1.391 orang.[1]

Jika episentrum sebelumnya berpusat di Jakarta dan sekitarnya, kini kasus infeksi COVID-19 terus menyebar ke daerah-daerah lain dan dikhawatirkan akan menjadi episentrum baru. Juru Bicara Pemerintah Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, menyatakan bahwa ada tiga daerah yang berpotensi menjadi episentrum baru kasus virus COVID-19 di Indonesia, yaitu Semarang, Surabaya, dan Makassar. Menurut Yurianto, kasus di tiga kota tersebut tergolong besar dibandingkan kota-kota lain, selain Jakarta. Kasus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) di Kota Semarang tercatat sebanyak 630 orang, Surabaya sebanyak 1.056 orang, dan Makassar sebanyak 350 orang.[2]

Wabah COVID-19 bukan hanya soal banyaknya orang yang terpapar, melainkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan negara, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua tahun ini dalam tiga skenario. Pertama, potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan. Kedua, tambahan sebanyak 6,68 juta orang dengan skenario sedang. Ketiga, tambahan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat.[3]

Berdasarkan hitungan Pemerintah, jumlah pengangguran sepanjang tahun 2020 akan bertambah 2,9 juta orang dalam skenario berat dan 5,2 juta orang dalam skenario sangat berat. Berdasarkan hitungan tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal II-2020 diperkirakan akan mencapai 8,2% dengan skenario ringan; 9,79% dengan skenario sedang; dan 11,47% dengan skenario berat.[4]

Selain penambahan jumlah pengangguran, angka kemiskinan juga naik tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa dengan prediksi berat, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 2,35% tahun ini, sementara dengan skenario sangat berat bisa negatif -0,4%. Dengan kondisi demikian, tentu dampak negatif bagi kehidupan masyarakat tidak terelakkan, terutama bertambahnya angka kemiskinan. Sri Mulyani memprediksi angka kemiskinan akan bertambah sekitar 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang dalam kondisi paling buruk. Bahkan menurut Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Suharso Monoarfa, akan muncul barisan baru kemiskinan akibat hilangnya pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). KADIN mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sekitar 6 juta orang, sementara menurut Kementerian Tenaga Kerja sekitar 1,7 juta orang, dan menurut BAPPENAS sekitar 2 juta sampai 3,7 juta orang.[5]

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca-COVID-19, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 641,17 triliun, naik dua kali lipat dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya (Rp 318,09 triliun). PEN tersebut terbagi dalam empat komponen, yakni belanja negara sebesar Rp 427,46 triliun, pembiayaan Rp 133,51 triliun, tambahan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 65,1 triliun, dan dukungan untuk pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp 15,1 triliun.[6] Dari jumlah anggaran di atas, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan konsumsi baik berupa bantuan sosial (bansos) maupun subsidi sebesar Rp 172,1 triliun, yang mencakup perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Diskon Tarif Listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan atau sembako. Pemerintah juga menganggarkan sebesar Rp 34,15 triliun yang dialokasikan untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM.[7]

 

Modal Sosial

Meskipun pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan banyak bantuan bagi korban COVID-19, baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung, kita menyaksikan dengan rasa bangga dan apresiasi tinggi bahwa semua elemen masyarakat bahu-membahu membantu korban terdampak wabah COVID-19 ini. Mereka bergerak cepat dengan memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kita melihat betapa solidaritas sosial masyarakat Indonesia begitu tinggi dan sangat responsif.  Dengan sigap, setiap ada bencana, masyarakat Indonesia selalu mengulurkan tangan untuk saling membantu dan menolong.

Sikap dan perilaku yang suka membantu dan menolong sesama merupakan bagian dari modal sosial (social capital) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai rangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka.[8]

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar-individu. Perilaku itu bisa disebutkan sebagai suatu tindakan altruisme, yaitu semangat  untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain.[9] Mereka saling membantu tanpa mengharapkan imbalan orang lain, tanpa pamrih, dan kepentingan tertentu. Atas dasar itu kita menyaksikan bagaimana kisah-kisah altruisme dan heroik yang dilakukan oleh para tenaga medis (dokter dan perawat) berjibaku hingga tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Demi kesembuhan warga masyarakat yang terpapar COVID-19, mereka mengorbankan tenaga, waktu, keluarga, dan bahkan nyawa.

Kisah altruisme juga banyak dilakukan oleh segenap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (organisasi maupun komunitas). Sebagai misal, kita menyaksikan seorang nenek penjual nasi pecel, Nenek Sunarsih, di Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, menyumbangkan celengan umrahnya kepada Pemkot Probolinggo untuk penanganan COVID-19.[10]  Pasangan lansia mbah Sumiati Sastro Kaelan (69) dan  Setyabudi Sutanto (72), secara ikhlas menguras semua isi tabungannya sebesar Rp 500 ribu untuk disumbangkan bagi korban COVID-19.[11] Begitu juga dengan seorang Ibu di Bandung membawa kantong keresek hitam berisi kaleng bekas cat dan sejumlah uang tabungan yang disumbangkan untuk hal sama (korban COVID-19).[12]  Bahkan seorang bocah di berusia 9 tahun bernama Moch Hafidh menyumbangkan sejumlah uang hasil tabungannya selama 9 bulan yang disimpannya di sebuah kaleng biskuit, juga untuk koban COVID-19.[13] Banyak kisah-kisah heroik dan altruisme lainnya yang dilakukan masyarakat Indonesia, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tingginya tingkat solidaritas masyarakat Indonesia dalam setiap bencana yang dengan sukarela memberikan bantuan uang dan barang seperti ini, tidaklah mengherankan. Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling dermawan. Berdasarkan laporan CAF World Giving Index 2018,  A Global View of Giving Trends, yang dipublikasikan pada Oktober 2018, skor Indonesia untuk membantu orang lain sebesar 46%, berdonasi uang 78%, dan melakukan kegiatan sukarelawan 53%.[14]

Caf wgi2018 report webnopw 2379a 261018

Sumber: Caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf

 

Low Trust

Namun di tengah tingginya solidaritas masyarakat, muncul kecenderungan low trust masyarakat terhadap elite. Fukuyama mengatakan trust adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama.[15] Masyarakat yang high trust adalah masyarakat yang memiliki solidaritas sangat tinggi dan mau bekerja mengikuti aturan sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Sebaliknya, hal itu tidak terjadi pada masyarakat low trust. Padahal, menurut Fukuyama, “ketidakpercayaan yang tersebar luas dalam satu masyarakat akan membebani seluruh bentuk aktivitas ekonomi masyarakat itu.”

Ini terjadi, masih menurut Fukuyama, karena nilai-nilai dan norma-norma itu bukan untuk menghasilkan dan meningkatkan modal sosial, melainkan digunakan untuk kejahatan. Fukuyama mengatakan jika kita mendefinisikan modal sosial sebagai norma kooperatif yang dilembagakan dalam berbagai hubungan di antara suatu kelompok dalam masyarakat, maka kejahatan ipso facto merepresentasikan mangkirnya modal sosial karena ia menggambarkan pelanggaran terhadap norma komunitas/masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma yang menghasilkan modal sosial harus secara substantif memasukkan nilai-nilai kejujuran, pemenuhan tugas, dan kesediaan untuk saling menolong.[16]

Sejalan dengan pernyataan itu, maka kita sangat menyayangkan bahwa di tengah-tengah penderitaan masyarakat akibat dampak COVID-19, ada sejumlah elite menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan politik. Di media kita membaca, misalnya, bahwa pemberian bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut catatan Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, dana bansos yang disalahgunakan untuk kepentingan politik terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, mulai dari Klaten, Brebes, dan wilayah lainnya. Selain itu, penyalahgunaan juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.[17]

Di satu sisi, kalangan masyarakat luas secara sukarela membantu tanpa pamrih. Para tenaga medis berjibaku di tengah pandemi COVID-19 agar mereka yang terpapar menjadi sehat dan selamat. Namun di sisi lain, masih saja ada elite berperilaku mengambil kesempatan untuk tujuan kekuasaan dalam kesempitan penderitaan masyarakat. Begitu juga adanya tagar #IndonesiaTerserah yang viral di media sosial sebagai bentuk protes atas situasi penanganan COVID-19 yang memperlihatkan kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah pusat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,  serta kekompakan antar-elite baik di pusat maupun daerah.

Bila situasi dan kondisi seperti itu terus terjadi, bisa jadi akan memunculkan low trust, bahkan distrust. Masyarakat menjadi tidak percaya kepada elite dan pemerintah. Jika itu yang benar-benar terjadi, maka hal ini akan kontraproduktif dengan semangat kebersamaan dan kemajuan bangsa serta negara untuk mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Seperti yang dikatakan oleh Fukuyama di atas, jika ketidakpercayaan yang tersebar luas dalam suatu masyarakat yang low trust, maka akan membebani seluruh bentuk aktivitas ekonomi masyarakat dan negara. Semoga tidak! (Lili Romli) 


[1] https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429062046-20-498263/calon-episentrum-corona-baru-semarang-surabaya-dan-makassar

[3] https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah

[4] https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah

[5] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5011381/phk-tak-terbendung-bahaya-gelombang-kemiskinan-baru.

[6] https://ekonomi.bisnis.com/read/20200519/9/1242697/anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-naik-2-kali-lipat-untuk-apa

[7] https://money.kompas.com/read/2020/05/19/063600726/anggaran-pemulihan-dampak-pandemi-naik-jadi-rp-641-17-triliun-ini-rinciannya?page=all

[8] Francis Fukuyama, The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2014, hal. 22.

[9] Jousairi Hasbullah, Social Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia, Jakarta, Penerbit MR-United Presss, 2006;, hal. 10.

[10] https://regional.kompas.com/read/2020/04/20/17011461/nenek-penjual-nasi-pecel-sumbangkan-celengan-untuk-umrah-bantu-penanganan

[11] https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01380755/ganjar-pranowo-terharu-pasangan-lansia-kuras-tabungan-rp-500000-demi-donasi

[12] https://bandung.kompas.com/read/2020/04/17/22053011/seorang-ibu-di-bandung-serahkan-tabungan-di-kaleng-bekas-demi-bantu-tenaga

[13] https://regional.kompas.com/read/2020/04/16/21523951/kisah-bocah-9-tahun-sumbangkan-tabungannya-untuk-apd-petugas-medis

[14] https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia#

[15] Francis Fukuyama, Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002, hal. 36.

[16]  Francis Fukuyama, The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2014, hal. 42 dan 24.

[17] https://www.beritasatu.com/politik/628877-penyalahgunaan-bansos-untuk-kepentingan-politik-marak-terjadi