Politik Nasional

Evaluasi Manajemen Krisis Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Sri Yanuarti Dilihat: 1193

Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis[1] yang luar biasa. Selain karena sifat pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara.  Upaya yang dilakukan oleh negara dalam situasi krisis seperti itu adalah pertama, menerapkan undang-undang darurat (martial law) dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan.[2]

Wabah COVID-19 mendesak banyak negara untuk menerapkan manajemen krisis (state crisis management). Di Vietnam, beberapa hari setelah WHO menyatakan  COVID-19 sebagai pandemi global, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menandatangani keputusan yang menyatakan epidemi nasional pada 2 Maret 2020. Penandatangan keputusan tersebut diikuti dengan penutupan beberapa wilayah yang terkontaminasi COVID-19 dan penutupan sekolah secara agresif dan cepat. Dalam memerangi COVID-19, Vietnam bahkan membangkitkan nasionalisme warganya. Pemerintah  mengibaratkan virus sebagai musuh asing dan menyerukan persatuan penduduk untuk mengalahkannya, dengan moto "memerangi epidemi ibarat berperang melawan musuh."[3]

Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Kesehatan dengan cepat mengambil inisiatif untuk meluncurkan situs dan aplikasi seluler, tidak hanya untuk memudahkan proses medis tetapi juga untuk menyebarkan informasi yang akurat dengan cepat. Aparat pemerintah yang membidangi teknologi digital membantu membendung penyebaran desas-desus dan berita palsu, di samping penegakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi tidak akurat atau terlibat dalam kegiatan mengeruk keuntungan dalam situasi krisis. Media pemerintah juga terus-menerus meliput hotspot pandemi seperti Tiongkok, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keseriusan ancaman COVID-19 serta untuk menunjukkan pentingnya intervensi yang kuat dari pemerintah.

Jepang menerapkan state emergency pada akhir Maret 2020 yang berlaku untuk Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, dan Hyogo di barat dan Fukuoka di selatan atau tujuh dari 47 prefektur (setingkat provinsi) di Jepang. Namun demikian, kebijakan tersebut lebih banyak berisi instruksi dan himbauan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa pandemi. Pelanggaran yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tidak dikenai hukuman, kecuali penimbunan barang, terutama yang terkait dengan bantuan dan juga persediaan peralatan medis.[4]

Tindakan kebijakan manajemen krisis yang dilakukan Jepang dalam penanganan pandemi COVID-19 antara lain berupa: (1) keadaan darurat memungkinkan para pemimpin prefektur (setingkat gubernur) meminta penduduk untuk tinggal di rumah; (2) pemimpin prefektur dapat meminta penutupan sekolah, beberapa pusat perawatan anak dan senior atau komunitas; (3) penutupan  toko-toko dan bisnis yang dianggap tidak penting; (4) penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak orang; (5) Kepala Prefektur dapat meminta penggunaan properti pribadi untuk membangun rumah sakit dan fasilitas medis lainnya.

Baik di Jepang maupun Vietnam, fokus utama strategi manajemen krisis dalam penanganan COVID-19 adalah sektor kesehatan sebagai langkah awal. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan kesehatan dalam penanganan COVID-19 sebagaimana telah diuraikan di atas.

 

Ketidakjelasan fokus hingga kontroversi

Berbeda dengan Jepang dan Vietnam yang merespon cepat dan membuat kebijakan yang fokus pada mitigasi dan pencegahan penyebaran COVID-19, respon Indonesia justru sebaliknya.

Saat pandemi COVID-19 merebak di Wuhan, respon pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan adalah meminta masyarakat  untuk melakukan shalat istigasah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada upaya untuk melakukan deteksi dini maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi dan pencegahan. Pemerintah malah lebih banyak bicara dampak ekonomi. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta  jajarannya untuk menyiapkan instrumen moneter dan fiskal untuk memperkuat daya tahan dan daya saing negara.

Presiden Jokowi juga menekankan untuk memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE),[5]  serta meningkatkan promosi untuk wisatawan yang mencari alternatif destinasi karena pembatalan kunjungan ke negara-negara yang terkontaminasi COVID-19 saat itu, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Jika dalam masa pandemi banyak negara melakukan penutupan lalu lintas manusia, Pemerintah Indonesia justru menggelontorkan anggaran sebesar 103 miliar rupiah untuk promosi wisata, 25 miliar rupiah untuk mengembangkan destinasi pariwisata, dan 72 miliar rupiah untuk influencer dalam rangka mendorong peningkatan wisatawan ke Indonesia pada saat itu.[6] 

Instrumen moneter dan fiskal tersebut pada akhirnya disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Keberadaan Perppu itu sendiri menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan anggota DPR, terutama pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, bagian pemulihan ekonomi nasional biaya penanganan pandemi COVID-19 dan penyelamatan perekonomian bukan merupakan kerugian negara. Sedangkan pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan Perppu tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga kini, Perppu tersebut masih dalam proses judicial review meskipun telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR-RI.[7]

Satu-satunya kebijakan yang terkait mitigasi dan penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) tentang penetapan infeksi virus corona sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya. Setidaknya terdapat lima poin yang disebutkan dalam Kepmenkes tersebut, yaitu (1) Infeksi COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah; (2) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Pusat dan Daerah dalam kesiapsiagaan, deteksi, edukasi, dan peningkatan informasi terkait COVID-19; (3) Pentingnya komunikasi intensif seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan COVID-19; (5) Pembiayaan  penanggulangan COVID-19 yang dibebankan pada Kementerian Kesehatan. Kepkemenkes tersebut berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020.

Pada 13 Maret 2020, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengoordinasikan kegiatan antarlembaga dan mencegah serta menanggulangi dampak COVID-19. Gugus Tugas ini sekaligus sebagai rujukan utama pemerintah atas semua informasi yang terkait dengan COVID-19. Gugus Tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintah lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pemerintah daerah. Oleh banyak kalangan, pembentukan gugus tugas dianggap positif lantaran dapat mengatasi perbedaan pernyataan di antara elite pemerintah yang seringkali berbeda satu sama lainnya terkait persoalan COVID-19.[8]

Seiring dengan naiknya jumlah penderita COVID-19, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut, yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Isi kebijakan ini pada dasarnya adalah upaya pembatasan lalu lintas manusia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 terutama yang diakibatkan oleh transmisi (penularan) lokal. Sebelum kebijakan PSBB diputuskan, ada wacana di kalangan elite maupun publik untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga penerapan keadaan darurat sebagai strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah. Namun wacana kedua kebijakan tersebut lagi-lagi menimbulkan perdebatan, baik terkait konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan politik atas masing-masing regulasi tersebut jika diimplementasikan.

Meskipun PSBB telah diberlakukan, penerapan strategi manajemen krisis yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kontroversi yang terjadi baik antara pemangku kepentingan maupun publik dalam penerapan berbagai kebijakan sebagaimana tabel di bawah ini:

No Kebijakan Keterangan
1 Kartu Pra Kerja
  1. Dicurigai sarat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN);
  2. Tidak efektif karena kebutuhan masyarakat saat pandemi adalah fresh money dan bukan pelatihan daring.
2

Interpretasi yang berbeda di antara elite pemerintah dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan PSBB

  1. Ojek daring tidak boleh membawa penumpang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Dalam pasal itu, angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Sementara itu, pada 14 April 2020, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan ojek daring untuk kembali mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
  2. Larangan mudik mulai 7 Mei 2020. Kemenhub menerapkan larangan mudik di tengah pandemi untuk masyarakat yang sudah ditetapkan sejak 24 April hingga 31 Mei 2020. Adapun aturan ini berlaku untuk semua moda transportasi darat. Tidak hanya itu, larangan ini juga memberlakukan sanksi bagi pelanggar, yakni berupa teguran dan putar balik kendaraan yang mencoba keluar dari wilayah PSBB layaknya Jabodetabek atau pidana dan denda sebesar Rp 100 juta. Tidak berlangsung lama, aturan tersebut kemudian diubah dan direncanakan bahwa semua moda transportasi dapat kembali beroperasi pada 7 Mei 2020, namun dengan pembatasan kriteria. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditujukan agar perekonomian nasional tetap berjalan.
  3. Pemerintah membolehkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo melalui konferensi video Senin (11/5/2020). Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adapun aktivitas yang dimaksud yakni kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah.[9]
3 Bantuan Sosial (Bansos)

Dicurigai banyak yang tidak tepat sasaran akibat kesalahan data maupun unsur kesengajaan. Konflik akibat data bansos yang tidak sesuai mengakibatkan beberapa daerah seperti Papua, Kota Tanjung Balai, hingga Provinsi DI Yogyakarta harus menunda pemberian bansos tersebut[10]. Sebagai contohdi Maluku Tengah warga menyegel kantor desa dan melakukan protes lantaran pembagian bansos untuk warga terdampak dirasa tidak adil.

Kurang efektifnya penerapan strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, buruknya komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas pandemi yang sedang berlangsung serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Kedua, perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID-19 baik oleh para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Ketiga, perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dan faktor politik maupun ketidakjelasan arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

 

Strategi Manajemen Krisis ke Depan[11]

Ke depan, untuk lebih mengefektifkan strategi manajemen krisis setidaknya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

  1. Melakukan penilaian risiko sebagai langkah awal dalam menyusun kebijakan;
  2. Menyiapkan struktur kelembagaan yang tepat, mandat yang jelas didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan undang-undang, serta alokasi sumber daya untuk semua kapasitas ini melalui anggaran reguler juga instrumental untuk kesiapan menyeluruh terhadap krisis;
  3. Membangun sistem deteksi krisis dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti jaringan pemantauan dan sistem peringatan dini, otoritas publik, media komunitas, sosial media, dan sektor swasta;
  4. Memantau perkembangan krisis untuk memahami karakteristik krisis yang terjadi dan memastikan operasional kebijakan yang terukur. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan organisasi intelijen yang tepat untuk membangun rencana kontingensi yang tepat pada situasi tanggap darurat;
  5. Regulasi dan kebijakan dalam situasi krisis juga perlu dikoordinasikan, dipantau, dan diadaptasi saat krisis berkembang. Oleh karenanya, mekanisme pengawasan taktis dan strategis perlu dibangun hingga tingkat terendah dalam struktur birokrasi yang ada; serta
  6. Membuat prosedur operasi standar (SOP) dengan mengatur operasi dan mengoordinasikan berbagai informasi dan protokol komunikasi serta mekanisme implementasinya, termasuk di dalamnya melakukan mobilisasi sarana tanggap darurat tambahan jika diperlukan.

Selain memastikan kerja sama dan mengerahkan pengambilan keputusan, kepemimpinan memainkan peran kunci komunikasi pada masa krisis. Respon pemerintah yang cepat dalam waktu yang tepat serta kapasitas aktor dan kelembagaan yang memadai menjadi faktor penting bagi keberhasilan strategi negara dalam masa krisis.  Pada akhirnya, mekanisme umpan balik untuk mengevaluasi  semua kebijakan dan tindakan yang telah diambil pada masa krisis juga harus dilakukan secara reguler. Hal ini selain untuk menarik pelajaran juga membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan proses tanggap darurat jika krisis yang sama terjadi. *** (Sri Yanuarti)


[1] Situasi krisis didefinisikan sebagai kondisi gangguan cukup parah yang  mengancam kelanjutannya keberadaan sistem  ekonomi, politik maupun sosial yang mapan di suatu negara. Negara dapat berada dalam situasi krisi akibat  situasi yang beragam seperti peperangan,  bencana alam, kerusuhan sipil (konflik), krisis keuangan atau ekonomi  yang meluas serta adanya pandemi sebagaimana yang terjadi saat ini. Lihat lebih jauh dalam Charles Baubion, Strategic Crisis Management, OECD Publisher, Paris 2016.

[2] Salah satu negara yang menggunakan UU Darurat dalam penanganan COVID-19 adalah Filipina. Lihat lebih jauh https://thediplomat.com/2020/05/this-is-how-duterte-could-declare-martial-law-in-the-philippines/ diakses pada 7 Mei 2020

[3] Minh Vu and Bich T. Tran,  The Secret to Vietnam’s COVID-19 Response Success A review of Vietnam’s response to COVID-19 and its implications. https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/, diakses pada 7 Mei 2020.

[4] Kazuto Suzuki, COVID-19 Strategy, The Japan Model Has Japan found a viable long-term strategy for the pandemic?, https://thediplomat.com/2020/04/covid-19-strategy-the-japan-model/, diakses pada 10 Mei 2020.

[5] Bonauli, Panas Virus Corona, Presiden Jokowi Masih Cari Wisman?, https://travel.detik.com/travel-news/d-4920661/panas-virus-corona-presiden-jokowi-masih-cari-wisman, diakses pada 6 Mei 2020.

[6] Dimas Jarot Bayu, Pemerintah Siapkan Rp 4,7 Triliun Selamatkan Pariwisata dari Corona, https://katadata.co.id/berita/2020/02/25/pemerintah-siapkan-rp-47-triliun-selamatkan-pariwisata-dari-corona, diakses pada 8 Mei 2020.

[7] Fitria Chusna Farisa, Perppu Covid-19 Digugat, MK Minta Penggugat Bandingkan dengan Negara Lain, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/17113941/perppu-covid-19-digugat-mk-minta-penggugat-bandingkan-dengan-negara-lain, diakses pada 10 Mei 2020

[8]Pratama Guitarra, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Penangan Corona, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-penanganan-corona, diakses pada 12 Mei 2020

[9] Retia Kartika Dewi, Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi Corono Aapa saja? https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/12/125401165/3-kebijakan-kontroversial-pemerintah-saat-pandemi-corona-apa-saja, diakses 16 Mei 2020.

[10] Christi Mahatma Wardani, Pemerintah Yogya Masih Menyisir Data Penerima Bansos, https://jogja.tribunnews.com/2020/05/05/pemkot-yogya-masih-menyisir-data-penerima-bansos, diakses pada 10 Mei 2020.

[11] Uraian tentang Manajemen Krisis Negara (State Risk Management) dapat dilihat dalam beberapa bartkel ; (1) OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), The Changing Face of Strategic Crisis Management, OECD Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, Paris, 2016, (2) OECD, Scientific Advice During Crises: Facilitating Transnational Co-operation and Exchange of Information, OECD Publishing, Paris, 2018, (3) Saundra K. Schneider, Dealing with Disaster: Public Management in Crisis Situations, Routledge, New York, 2014.