Politik Nasional

TNI dan Kenormalan Baru

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko Dilihat: 1362

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan fase kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial yang dilarang semasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali berjalan dengan protokol baru. Untuk memastikan aturan dipatuhi, 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk mengawal fase kenormalan baru ini. Langkah ini memicu pro-kontra di publik. Sebagian memandang hal ini sebagai suatu hal yang wajar, sementara sebagian lain mengkritisi urgensi pelibatan personel TNI-Polri ini.

Sejak awal merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, militer memang sudah ikut terlibat dalam penanganannya. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan sejumlah personel militer aktif pada Gugus Tugas Penanganan COVID-19, pembentukan tim khusus di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), dan pelaksanaan berbagai operasi mitigasi di tingkat pusat maupun daerah. Pada satu sisi, berbagai kontribusi prajurit TNI yang selama ini bertugas tentu tidak dapat dikesampingkan dan layak diapresiasi. Namun pada sisi lain, dinamika pelibatan TNI itu tetap harus terukur serta sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara pelibatan di dalam negara demokrasi.

Dalam negara demokrasi, kendali pengerahan kekuatan militer sepenuhnya berada di tangan otoritas sipil (presiden). Hal ini merupakan konsekuensi dari pengakuan prinsip supremasi sipil dimana para pemimpin sipil yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum demokratis memiliki kewenangan kendali terhadap militer. Oleh karena itu, segala bentuk operasi militer yang ditujukan untuk perang maupun operasi militer selain perang perlu berdasarkan perintah dan keputusan presiden.

 

Problem Pelibatan

Ketentuan pelibatan militer untuk operasi militer selain perang (OMSP) pada dasarnya telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI No. 34/2004. Di dalamnya, dijelaskan bahwa militer bisa melakukan 14 jenis operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu kepolisian dan pemerintah. Mengacu pada UU tersebut, pelibatan militer baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Adapun keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Masalah yang muncul kemudian adalah skema pada UU TNI ini tidak digunakan oleh pemerintah dalam melibatkan militer untuk mengawal fase kenormalan baru. Dengan kata lain, pelibatan militer dalam tim gabungan TNI-Polri tidak didasarkan atas keputusan politik negara. Pengabaian terhadap ketentuan hukum semacam ini memang bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya pemerintah telah berulang kali mengabaikan unsur keputusan politik negara dalam berbagai pelaksanaan OMSP dengan dalih telah ada perjanjian (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan instansi sipil terkait. Kondisi ini tentu menimbulkan ironi tersendiri, terlebih tim gabungan memiliki tugas untuk mendisiplinkan warga terhadap aturan yang berlaku.

Terlepas dari persoalan legal-formal, pengabaian terhadap keputusan politik negara juga mengandung masalah lain. Hal ini menyebabkan tidak adanya acuan ataupun skema yang dapat digunakan untuk mengukur pelibatan militer dalam melaksanakan tugas selain perang. Dalam konteks itu, terdapat beberapa potensi permasalahan yang bisa muncul.

Pertama, tidak ada kejelasan sampai kapan militer akan terlibat dalam tugas pendisiplinan warga. Apabila indikator yang digunakan adalah ‘kenormalan baru’, maka ini mengindikasikan bahwa militer bisa selamanya terlibat dalam tugas-tugas pendisiplinan warga. Apabila berlangsung secara berlarut-larut, tentu hal ini akan menimbulkan kerancuan antara fungsi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang dicampuradukkan menjadi satu. Padahal, secara prinsip pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu sifatnya ad hoc atau sementara, sehingga perlu ada batasan waktu yang jelas di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sampai kapan militer akan dilibatkan. Sulit dibenarkan apabila ada pengerahan militer dalam operasi selain perang yang tidak jelas ukuran waktu operasinya karena itu akan menjadi masalah baru bagi TNI sendiri dan bagi kehidupan demokrasi.

Kedua, tidak ada penjelasan atas urgensi atau alasan pelibatan militer. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai proporsionalitas pelibatan yang diperlukan. Pengerahan 340.000 personel TNI-Polri dalam misi mengawal kenormalan baru sesungguhnya menunjukkan angka yang cukup fantastis. Meski pemerintah Indonesia tidak merilis jumlah pasti personel militer yang dikerahkan, namun angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya, total jumlah personel militer yang dikerahkan sekitar 55.000 untuk berbagai misi (tidak hanya satu misi).[1] Begitu pula di Inggris, jumlahnya pernah mencapai 20.000 namun baru-baru ini dikurangi hingga 7.500 personel menjelang fase kenormalan baru di negara tersebut.[2] Dalam konteks itu, tentu muncul pertanyaan mengapa pemerintah membutuhkan begitu banyak personel militer di lapangan?

Ketiga, tidak ada kejelasan perhitungan atas dampak dari tugas pengawalan ini terhadap kesiapan militer. Pengerahan pasukan secara besar-besaran untuk mengawal fase kenormalan baru sedikit banyak akan berdampak pada kesiapan militer dalam mengemban tugas utama mereka. Fokus, waktu, energi, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesiapan perang menjadi terdistraksi dalam menghadapi pandemi ini. Mengingat dinamika ancaman yang bisa hadir kapanpun, tentu kesiapan militer perlu terus dijaga. Perhitungan terhadap dampak kesiapan militer dalam mengemban tugas utamanya untuk menghadapi perang sejatinya tetap perlu dipertimbangkan.

Berbagai potensi persoalan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa rencana pelibatan militer dalam fase kenormalan baru belum dibarengi dengan indikator yang rigid dan terukur. Dalam konteks itu, pemerintah perlu meninjau ulang persiapan pelibatan militer dalam kenormalan baru. Pelibatan militer memang mungkin dilakukan, namun hendaknya hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap aspek mitigasi krisis, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap profesionalisme militer itu sendiri, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum. 

Dalam konteks itu, pelibatan militer seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip dasar OMSP. Berbeda dengan operasi perang, pada operasi selain perang militer, TNI berperan sebagai garda pendukung terhadap instansi sipil yang bertanggung jawab. Pelibatan militer juga perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir (last resort) apabila penguatan terhadap instansi sipil terkait sudah tidak dimungkinkan. Lebih jauh, pelibatan juga perlu bersifat terbatas dan sementara. Terbatas terhadap jenis tugas yang benar-benar membutuhkan bantuan dan dilakukan sementara hingga kapasitas instansi sipil terkait sudah mampu menghadapi kondisi. Berbagai prinsip tersebut sesungguhnya lahir sebagai upaya menjaga profesionalisme militer itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan pengerahan militer dalam tugas selain perang ini perlu dibuat oleh Presiden sebagaimana telah ditegaskan oleh UU TNI.*** (Diandra Megaputri Mengko) 


[1] Department of Defese, “Department of Defense Covid-19 Response”, dalam https://media.defense.gov/2020/Apr/28/2002290387/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-COVID-19-RESPONSE-INFOGRAPHIC.pdf, diakses 29 Mei 2020.

[2] Forces.Net, “Coronavirus: What The Military’s Doing to Fight Covid-19”, dalam https://www.forces.net/news/coronavirus-how-military-helping, diakses 29 Mei 2020.