Politik Nasional

Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Bagas Hidayat Putra Dilihat: 451

Bagas Hidayat Putra

Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Hingga artikel ini ditulis, penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) terus meningkat angkanya di seluruh dunia. Kasus perdana yang terjadi  di Indonesia pertama kali muncul di Depok, Jawa Barat dengan dua orang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (Widya, 2020). Berdasarkan situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), hingga tanggal 8 Agustus 2020 sudah 123.503 orang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 (data dapat dilihat setiap harinya secara realtime pada situs ini).

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keimigrasian yang telah terbit setelah adanya pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan keimigrasian yang terkait COVID-19 di Indonesia telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyampaian tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI. Pertama, pada tanggal 6 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Rakyat Tiongkok. Peraturan tersebut dikeluarkan tanggal 6 Februari 2020 dan berakhir tanggal 28 Februari 2020 (sebenarnya berakhir tanggal 29 Februari 2020). Kedua, tanggal 28 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan lebih lanjut Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya COVID-19.

Kedua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan pernyataan selanjutnya yang dikemukakan oleh Presiden RI yang menegaskan bahwa kebijakan lockdown adalah kebijakan yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Bayu, 2020). Namun dalam perkembangannya, ada beberapa daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan keluar masuk orang di wilayahnya, seperti penutupan Pos Lintas Batas dan Bandar Udara untuk perlintasan orang dan hanya digunakan untuk perlintasan logistik/barang seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Kebijakan tersebut juga memengaruhi pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah yang mengalami pembatasan perlintasan orang. Sebagaimana yang telah disampaikan dengan tegas oleh Presiden RI dalam jumpa pers tanggal 16 Maret 2020, kebijakan lockdown baik nasional maupun daerah adalah kebijakan dari pemerintah pusat dengan memperhatikan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Utama, 2020).

Banyak Warga Negara Asing (WNA) yang negaranya masih memberlakukan lockdown, sehingga membuat pihak Imigrasi Indonesia memberlakukan pemberian/perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa. WNA tersebut tidak dapat pulang atau masuk ke negaranya akibat lockdown, sesuai dengan isi dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

Dengan demikian, meskipun ada beberapa daerah yang menerapkan kebijakan lockdown, menurut saya, Imigrasi di daerah tersebut tetap dapat memberikan pelayanan berupa pemberian/perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan dan tugas pihak Imigrasi untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 yang dibentuk akibat adanya pandemi COVID-19 ini.

Pembahasan mengenai lockdown atau pembatasan perjalanan bagi orang untuk keluar dan masuk pada suatu negara atau daerah sebenarnya berawal dari World Health Organization (WHO). Lembaga kesehatan dunia ini telah menetapkan pembatasan perjalanan untuk dimasukkan dalam protokol keamanan WHO sejak awal munculnya pandemi influenza tahun 2007 (Mateus et al., 2014). Itu sebabnya, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan pembatasan perjalanan bagi orang asing guna mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Pembatasan tersebut mencakup lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Tabel 1. Daftar Peraturan atau Kebijakan Keimigrasian terkait Pandemi COVID-19 (adopsi dari imigrasi.go.id)

Tabel 1. Daftar Peraturan atau Kebijakan Keimigrasian 

Peraturan ini muncul disertai dengan Surat Edaran Nomor Imi-Gr.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagai pedoman bagi petugas Imigrasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 (Penjelasan detil mengenai Peraturan tersebut akan dijelaskan penulis melalui gambar-gambar di bawah).

Gambar 1. Penjelasan mengenai Pembatasan Perjalanan bagi Orang Asing (imigrasi.go.id)

Gambar 1. Penjelasan mengenai Pembatasan Perjalanan 1 Gambar 1. Penjelasan mengenai Pembatasan Perjalanan 2

Gambar 1. Penjelasan mengenai Pembatasan Perjalanan 3 Gambar 1. Penjelasan mengenai Pembatasan Perjalanan 4

Selain mengubah kebijakan keimigrasian mengenai perlintasan orang asing, COVID-19 juga menyebabkan seluruh lini pekerjaan dalam bidang keimigrasian terhenti sementara. Imigrasi menjadi salah satu instansi pelayanan publik yang membatasi layanan ataupun menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara. Hal tersebut merupakan beberapa langkah yang memang harus dilakukan guna mengatasi jalannya kinerja dengan upaya mengurangi penyebaran COVID-19.

Pembatasan pelayanan publik mulai dilakukan pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga Mei 2020, seiring dimulainya kegiatan belajar anak sekolah di rumah dan aturan Work From Home (WFH) bagi para pekerja (Andhika, 2020). Pembatasan pelayanan publik ini termasuk lini keimigrasian yang juga mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan COVID-19. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19.

Berdasarkan keputusan tersebut, pihak Imigrasi telah mengikuti himbauan WFH di beberapa lini atau bidang yang ada pada keimigrasian serta mengikuti protokol keamanan kesehatan dari WHO terkait pencegahan persebaran COVID-19, walaupun kebijakan pemerintah pada setiap negara tentu berbeda-beda. Pencegahan persebaran COVID-19 meliputi beberapa langkah, yakni mencuci tangan dengan sabun, pernapasan higienis (respiratory hygiene), pembatasan interaksi sosial (social distancing), dan isolasi mandiri (self-isolation). Kebijakan lainnya dapat berupa karantina wilayah atau pembatasan wilayah atau lockdown, evakuasi warga negara dari suatu negara, penyemprotan disinfektan, dan pemusnahan binatang yang bermasalah (Arifin, 2020).

Setelah periode Maret-Mei berlalu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan baru dengan istilah new normal atau kenormalan baru. Kebijakan ini mengimplementasikan aktivitas dalam era kehidupan yang baru, seperti moda transportasi, objek wisata, pasar, serta fasilitas umum lainnya sudah diperbolehkan untuk beraktivitas kembali, termasuk pada lini keimigrasian. Seiring dengan masuknya era new normal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Imigrasi pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru. Tujuan dari surat edaran tersebut ialah untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan optimal pada masa new normal serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan kerja keimigrasian (Masa, 2020).

Layanan izin tinggal keimigrasian pun tidak luput dari banyaknya perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi dikarenakan oleh penyebaran COVID-19. Pada periode Juli 2020 terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru. Alasan perlu diterbitkannya surat edaran tersebut ialah dikarenakan banyaknya orang asing di Indonesia yang telah diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT).

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa memang pada awalnya pemberian ITKT telah menjadi sebuah jawaban yang cukup efektif hasilnya bagi pemerintah Indonesia maupun warga asing dalam menjawab pertanyaan besar terkait nasib izin tinggal mereka. Kebijakan nasional dari pihak Imigrasi terkait pemberian ITKT merupakan kebijakan yang perlu dipatuhi dan dipahami secara saksama. Pemerintah dan masyarakat daerah sekitar pada dasarnya sudah mengetahui keberadaan orang asing yang terbilang cukup banyak di daerah-daerah saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tidak didapatkannya akses bagi mereka untuk pulang ke negara asal mereka merupakan sebabnya. Beberapa dari mereka sudah berstatus overstayer dan solusi dalam menanggapi permasalahan izin tinggalnya adalah dengan pemberian ITKT kepada orang asing tersebut.

Namun, masalah kemudian datang terkait kepastian hukum keberadaan mereka di Indonesia. Banyaknya jumlah orang asing di Indonesia yang telah diberikan ITKT menyebabkan ketidaksesuaian kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya sebagai orang asing di Indonesia. Mayoritas dari mereka datang ke Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2020 dan beberapa dari mereka yang berstatus overstayer sudah datang sebelum 1 Januari 2020.

Pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan global yang menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh negara di dunia, termasuk keberadaan orang asing dengan ITKT tersebut. Hingga saat ini pemerintah Indonesia sebagai unsur tertinggi dalam mengemban tanggung jawab keberadaan orang asing di Indonesia sudah melakukan komunikasi secara berkala terkait proses pemulangan orang asing tersebut. Namun nyatanya, beberapa jalur penerbangan antar-negara belum dibuka secara menyeluruh, ditambah juga dengan masih sulitnya beberapa pemerintah negara sahabat untuk memberikan flight approval bagi alat angkut sewa/charter flight guna proses pemulangan orang asing. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, tentu diperlukan kebijakan keimigrasian yang bersifat soft policy melalui pemberian kemudahan perizinan bagi orang asing yang bersifat luar biasa atau extraordinary, dengan tidak meninggalkan kewaspadaan dari sisi keamanan dan penegakan hukum, sehingga keberadaan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru diharapkan dapat menjadi solusi yang terbaik guna mengatasi polemik tersebut (Karnaedi, 2020).

Dengan demikian, apabila melihat kurva angka penyebaran COVID-19 di Indonesia yang masih terus meningkat dan belum stabil, akan sangat memungkinkan bahwa kinerja keimigrasian Indonesia terkait perlintasan orang asing akan terus berada pada tahap seperti ini, yaitu dengan pembatasan perjalanan terhadap orang asing dengan beberapa ketentuan. Tentu, tujuan dibentuknya peraturan mengenai pembatasan perjalanan orang asing ialah guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Diharapkan, pembatasan tersebut berdampak baik dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

 

REFERENSI

Andhika, J. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-Covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik

Arifin, R. (2020). Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19). Ridwan Bahasa. https://ridwanbahasa.wordpress.com/2020/03/29/kebijakan-publik-di-australia-terhadap-pandemik-virus-korona-covid-19/

Bayu, D. J. (2020). Jokowi: Pemerintah Pusat yang Putuskan soal Kebijakan Lockdown. Kata Data. https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a42146d784/jokowi-pemerintah-pusat-yang-putuskan-soal-kebijakan-lockdown

Karnaedi, Y. (2020). Ini, Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru. Bali Post. https://www.balipost.com/news/2020/07/13/135680/Ini,Layanan-Izin-Tinggal-Keimigrasian...html

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Dashboard Data Kasus COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan. https://www.kemkes.go.id/article/view/20031900002/Dashboard-Data-Kasus-COVID-19-di-Indonesia.html

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Perjalanan Pencegahan Novel Corona Virus. Kemlu. https://kemlu.go.id/mexicocity/id/pages/peraturan_perjalanan_pencegahan_novel_corona_virus/933/about-service

Masa, A. (2020). Kebijakan Baru Pelayanan Paspor Pada Era Normal Baru. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1605282/kebijakan-baru-pelayanan-paspor-pada-era-normal-baru

Mateus, A. L., Otete, H. E., Beck, C. R., Dolan, G. P., & Nguyen Van-Tam, J. S. (2014). Effectiveness of travel restrictions in the rapid containment of human influenza: a systematic review. Bulletin World Health Organization, 92(12), 868-880D. https://apps.who.int/iris/handle/10665/271618

Utama, F. (2020). Jokowi: Kebijakan Lockdown Tak Boleh Diambil Pemda. I News. https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-kebijakan-lockdown-tak-boleh-diambil-pemda

Widya, N. (2020). Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia. Detik. https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia