Politik Nasional

Kontradiksi Pelaksanaan Jaminan Sosial Buruh

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Triyono Dilihat: 1854

Jaminan sosial  merupakan hak seluruh warga negara yang sampai saat ini masih mencari formula dan bentuknya, sehingga belum sepenuhnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum buruh. Pada awalnya, sistem jaminan sosial bagi buruh telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Regulasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

SJSN merupakan embrio untuk memperluas jangkauan kepesertaan jaminan sosial. Hal ini disebabkan karena program jaminan sosial sebelumnya seperti JAMSOSTEK, ASKES, dan ASABRI, belum sepenuhnya bisa diakses oleh seluruh komponen masyarakat. Hanya yang bekerja berstatus PNS, TNI, Polri, dan pegawai swasta formal yang mendapatkan akses program jaminan sosial ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka keluarlah Permenakertrans Nomor 40 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pekerja di luar hubungan kerja berhak mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Dalam perkembangannya, sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan sosial perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meskipun terlambat dalam merespon amanat UU tersebut, akhirnya Pemerintah dan DPR berhasil menyusun UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada tahun yang sama.  Kepesertaan jaminan sosial terdapat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Dengan demikian, setiap orang yang bekerja akan masuk ke dalam program jaminan sosial. Sementara itu, orang yang tidak bekerja, fakir miskin, dan orang yang tidak mampu, diberikan bantuan sosial oleh pemerintah. Menurut rencana, BPJS mulai bekerja secara efektif tahun 2014.   

Dalam program jaminan sosisal, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain seperti Pakistan dan Arab Saudi. Kedua negara telah menerapkan jaminan sosial hingga mencakup perusahaan yang hanya mempekerjakan buruh kurang dari 10 orang. Bahkan Filipina telah meluncurkan program kepesertaan jaminan sosial hingga mencakup para pekerja di sektor ekonomi informal pada tahun 2002.

 

Dalam pelaksanaannya nanti BPJS dibedakan menjadi dua yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. BPJS Kesehatan akan dijalankan mulai 1 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015. Adanya akses jaminan sosial untuk seluruh komponen masyarakat merupakan bentuk kemajuan dalam kebijakan mengenai perburuhan di Indonesia dimana sebelumnya tidak seluruh komponen masyarakat memiliki akses tersebut.

 

Saat ini, program jaminan sosial bagi pekerja swasta formal dan informal dinaungi oleh PT JAMSOSTEK yang meliputi empat program yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan bagi PNS, TNI, dan Polri dibawah naungan PT TASPEN, ASABRI, dan ASKES. Jika program jaminan sosial yang baru dapat terlaksana tepat waktu maka akan berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian nasional.

 

Program jaminan sosial yang baru akan mendukung kesejahteraan buruh sekaligus produktivitas perusahaan khususnya perusahaan kecil dan menengah, serta buruh yang bekerja di sektor informal. Jaminan sosial dapat memberikan dampak positif berupa motivasi dan kesetiaan pekerja terhadap perusahaan, meningkatnya produktivitas kerja, dan mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi (Sukarna Wiranta, 2000). Hal ini disebabkan karena pekerja mendapatkan kenyamanan dalam bekerja karena telah dilindungi dari kemungkinan kecelakaan kerja dan pensiun, sehingga memotivasi untuk bekerja lebih produktif. Selain itu jaminan sosial juga merupakan konsekuensi logis sebagai hubungan timbal balik antara perusahaan dan pekerja yang saling memberikan keuntungan.

 

Namun demikian, pelaksanaan program jaminan sosial masih memiliki beberapa kendala seperti tarik ulur penetapan premi yang harus dibayarkan perusahaan dan proses tranformasi yang belum memiliki skema jelas. Transformasi ini akan berdampak pada jumlah kepesertaan, aset perusahaan, dan karyawan. Hal ini terjadi  pada PT. JAMSOSTEK yang hingga kini baru mampu menyerap 29.812.101 juta atau 27,10 % dari total pekerja swasta baik sektor formal maupun informal yang mencapai lebih dari 110 juta pekerja (JAMSOSTEK, 2012). Kondisi ini menjadi kontradiktif karena PT. JAMSOSTEK akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup seluruh seluruh komponen pekerja.

 

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jaminan sosial yaitu pengawasan, kontrol, dan sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya tidak menjadi tumpang tindih satu sama lain. Mensikapi kondisi tersebut, keberadaan Dewan Jaminan Sosial Nasional sangat penting dalam melakukan pengawasan, kontrol, dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka jaminan sosial yang baru akan sangat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat Indonesia.

 

*Penulis adalah peneliti ketenagakerjaan Puslit Kependudukan LIPI.