Politik Nasional

Presiden Partai: Pemerintahan Setengah Hati

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Devi Darmawan Dilihat: 2228

Dalam pembahasan RUU Pemilu, Pemerintah dan DPR terkesan tidak peduli pada persoalan rangkap jabatan Presiden. Padahal, persoalan itu berpengaruh pada kualitas kerja Presiden. Setidaknya ada dua masalah yang menyangkut peran ganda presiden. Pertama, masalah kualitas kerja Presiden. Peran Presiden sekaligus Pimpinan Partai Politik mengakibatkan beban kerja dan tanggung jawabnya dua kali lebih berat. hal itu disebabkan, masing-masing peran menuntut pemenuhan yang berbeda. Akibatnya, fokus presiden menjadi terpecah sehingga tidak bisa maksimal menjalankan pemerintahan.

Kedua, masalah Orientasi Politik Presiden. Sebagai mandataris rakyat, semua keringat Presiden seharusnya dicurahkan untuk merealisasikannya “janji perubahan”-nya. Dengan adanya peran sebagai pimpinan parpol dalam jabatan presiden, disorientasi pelaksanaan fungsi kepresidenan yang semula didasarkan pada kepentingan rakyat berubah untuk mewujudkan kepentingan partai politik-nya.

Dalam konteks ini, Menurut Anggoro jabatan presiden harus tetap dibebaskan dari campur tangan partai politik. Ia mendasarkan argumennya pada potensi konflik kepentingan antara cita-cita parpol dan harapan rakyat yang mungkin muncul ketika Presiden memegang peran ganda (Anggoro, 2013). Namun, Itu terlalu menyederhanakan persoalan, karena institusi pemerintahan manapun selalu punya kecenderungan conflict of interest dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu, dalam membahas persoalan rangkap jabatan Presiden ini, kita perlu menggunakan perspektif hukum tata negara untuk memahami ”kenapa jabatan presiden harus independen dan bebas dari pengaruh partai”.

Pertama-tama, kita harus merujuk pada Fungsi hakiki dari jabatan Presiden dan Partai Politik. Secara garis besar, fungsi presiden adalah penyelenggara pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas politik. Sementara, fungsi partai politik adalah wadah penjaring aspirasi politik, pelatihan dan kaderisasi politik, serta melakukan advokasi untuk memasukkan kepentingan sosial dalam kebijakan pemerintah. Praktiknya, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembuatan kebijakannya, Presiden harus mendengar semua ”input” setiap partai politik untuk dipertimbangkan, diakomodir, dan diformulasi dalam produk pemerintahannya (Asshiddiqie, 2010). Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat saat itu. Karena pola hierarchy bottom to up and up to down  itu, presiden adalah juga leader bagi partai-partai politik yang karakteristiknya heterogen.

Jika dikontekstualkan pada peran presiden yang sekaligus menjadi pimpinan partai politiknya, secara otomatis, ia akan melanggar prinsip good governance tentang penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan tidak berpihak. Karena ia merupakan pimpinan partainya, sudah pasti ia akan mengutamakan untuk menyerap input yang berasal dari parpolnya, serta mendiseminasikan ide dan tujuan partainya dalam kegiatan dan kebijakan pemerintahan.

Keadaan itu justru melemahkan pemerintahan itu sendiri, karena tidak mungkin partainya presiden mampu mengagregasi semua kehendak rakyat di negeri ini. Akhirnya, manfaat dari pemerintahan hanya dirasakan oleh sedikit orang (massa dari partai yang diketuai presiden itu). Hal ini bisa disebut juga sebagai bentuk monopoli pemerintahan terselubung yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan demokrasi. Terutama mengingat sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensiil dimana parlemen dikuasai oleh beberapa fraksi yang mewakili partai-partai besar (salah satunya adalah partainya presiden).

Berdasarkan tinjauan dan telaah singkat pada fungsi jabatan presiden dan parpol itu,  kita bisa mencatat inti dari persoalan rangkap jabatan ini berkenaan dengan dua hal, yakni Kinerja Presiden dan Orientasi Kepemimpinannya. Mengapa demikian? Peran ganda membuat presiden punya dua agenda dimana masing-masing berbeda muatannya. Kecenderungannya, prioritas Presiden lebih pada agenda partainya karena jabatan kepresidenan tidak berlangsung selamanya. Jadi, selama periode jabatan kepresidenannya, seperti disinggung sebelumnya, selain memasukkan kepentingan partai dalam menjalankan pemerintahan, ia akan berusaha men-sinkronkan kebijakannya agar dapat menguntungkan partainya, setidaknya untuk mempertahankan elektabilitas. Mendekati akhir masa jabatan, fokusnya akan berubah drastis. Ia akan konsentrasi penuh pada formulasi strategi pemenangan untuk mengamankan posisinya atau mengukuhkan kekuatan partainya agar tetap menjadi partai besar dalam arena perpolitikan. Hasilnya, agenda pemerintahan pun menjadi poorly-manage karena presiden sudah terdistorsi pada persiapan pemilu.

Ironisnya, praktik partai yang menempatkan presiden sebagai reliable tools untuk mempengaruhi pemerintahan bukan hal yang baru terjadi di era-SBY. Seolah-olah hal itu sudah menjadi konvensi kenegaraan. Padahal, Intrusi parpol dalam jabatan presiden tidak relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, karena justru memberi ruang berkembangnya politik transaksional. Dalam kenyataannya pun, ketika SBY memutuskan untuk menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat pada awal tahun 2013, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana  fokus  SBY terbagi dua, antara rakyat dan parpolnya. Hasilnya, Demokrat dan Rakyat bergantian menyita fokus SBY. Mana yang lebih sering dipikirkan tentunya  terlihat dari sikap SBY dan kebijakan yang dhasilkan selama ia memimpin.

Kebijakan bantuan dana bagi saksi parpol, misalnya, bisa dilihat dari banyak segi meskipun inisiatornya memang tidak digalang oleh Demokrat sendiri. Segi yang paling besar adalah kecurigaan berbagai pihak pada motif dasar dibuatnya kebijakan itu. Padahal, gerakan-gerakan untuk menekan politik biaya tinggi sedang marak disuarakan berbagai kalangan. Selain itu, Bawaslu, sebagai salah satu pemegang fungsi penyelenggara pemilu, sudah menyatakan tidak sanggup untuk mengelola pengawasannya. Akan tetapi, pemerintah tetap merestui kebijakan itu tanpa proses pembahasan sebagaimana praktik biasanya yang cenderung alot dan memakan waktu lama. Dalam hal ini, adalah pantas ketika kita mempertanyakan sincerity dari kebijakan tersebut: Apakah ada kaitannya dengan kondisi darurat finansial partai besar tertentu? Atau memang ditujukan untuk menjaga independensi parpol dan menekan praktik politik transaksional. Indikasi lainnya dapat dilihat dari kunjungan SBY ke Sinabung ’pasca konsolidasi partai demokrat’. Dari situ, siapa yang menjadi prioritas SBY mudah sekali terbaca.

Dari dua kasus saja, dapat dilihat bagaimana jabatan sebagai pimpinan partai mempengaruhi kinerja jabatan eksekutif (Presiden). Tindakan Presiden yang seperti menomorduakan rakyat setelah kepentingan partai (sendiri), sesungguhnya membawa Indonesia kembali pada masa transisi, dari demokrasi presidensil menjadi demokrasi presiden partai.

Berkaitan dengan rangkap jabatan itu, jika dicermati, sebenarnya dalam penjelasannya, UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008 sudah melarang rangkap jabatan bagi Presiden atau Wakil Presiden. Akan tetapi, karena orang cenderung membaca UU secara redaksional-pasal per pasal-tanpa melihat lampirannya, tidak banyak yang tahu tentang eksistensi aturan itu. Padahal, secara teoritis, penjelasan UU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang sehingga memiliki keberlakuan yang mengikat tanpa kecuali (Farida, 1998). Kelemahan lain muncul karena redaksinya memuat celah multi-tafsir dengan pencantuman klausul “pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing partai politik”. Oleh sebab itu, ketentuan itu rentan dimanfaatkan elite partai untuk menjustifikasi kooptasi jabatan Presiden. Sebenarnya, hal ini sudah diketahui oleh pembuat UU. Akan tetapi jangankan dibahas, mereka justru berpendapat UU Pilpres masih kompatibel dan relevan saat ini sehingg tidak diperlukan revisi lagi. Demi penguasaan penuh pada tiap-tiap cabang kekuasaan negara, tidaklah heran jika mereka sepakat menolak revisi UU Pilpres.

Keterbatasan instrumen hukum dalam mengatur larangan itu akhirnya membawa kita untuk melakukan sejumlah tindakan korektif. Terutama, untuk mengembalikan fokus Presiden dalam memprioritaskan kepentingan rakyat sesuai mandat yang diterimanya serta mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif. Meskipun Identitas kepartaian itu melekat padanya, peran presiden setidaknya harus bebas nilai terutama dari kepentingan parpol-nya. Oleh sebab itu, penyelesaian untuk menuntaskan ekses negatif dari peran ganda Presiden harus dilakukan melalui  dua pendekatan secara kumulatif, yaitu melalui pendekatan legal dan psiko-culture.

Pertama, harus ada Pasal yang mengatur larangan rangkap jabatan presiden baik melalui revisi UU Pilpres maupun mengaturnya dalam UU tersendiri yaitu dalam UU tentang lembaga kepresidenan yang sempat menjadi prolegnas pada tahun 1999. Agar dapat dipatuhi oleh semua pihak, ketentuan tersebut harus mencantumkan klausul rigid tentang larangan bagi pejabat eksekutif untuk merangkap sebagai pimpinan partai politik selama masa jabatannya. Agar tidak membuka celah multi-tafsir, harus ditambahkan Pasal-Pasal untuk melengkapi ketentuan larangan rangkap jabatan ini. Pasal tambahan itu harus memuat pembebanan ”kewajiban” pada partai politik untuk menyesuaikan peraturan internalnya dengan ketentuan larangan rangkap jabatan dan untuk membebastugaskan kadernya dari tugas-tugas kepartaian selama memangku  jabatan eksekutif.

Selanjutnya penyelesaian melalui pendekatan legal tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pendekatan psiko-culture. Dalam konteks ini, yang harus dilakukan adalah re-karakterisasi kader dan sekaligus pembenahan sistem kaderisasi partai. Hal ini dilakukan agar karakter tokoh-tokoh politik yang dihasilkan partai adalah pribadi-pribadi yang sadar dan mampu melakukan kerja-kerja politik sesuai dengan etika pemerintahan.  (Devi Darmawan)

Penulis adalah Kandidat Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)