Politik Nasional

Nyaleg Itu Berjudi

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Wahyudi Akmaliah Dilihat: 1595

Dalam wawancara untuk satu keperluan riset, seorang anggota DPR Provinsi mengeluh kepada saya. Menurutnya, saat ini ongkos untuk menjadi calon legislatif sangat mahal. Ini karena, selain membayar ongkos administrasi untuk partai politik, percetakan untuk baliho, stiker, dan kaos, ia harus membayar lembaga survei yang mendekati dirinya agar elektabilitasnya naik dalam pemilihan umum nanti. Belum lagi dengan pragmatisme yang terjadi di masyarakat. Setiap ada pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Umum, logika uang masih menjadi mesin penggerak mengapa masyarakat mau memilih salah satu calon legislatif ataupun kepala daerah. Tanpa uang, tak ada suara yang bisa diberikan. Informan yang saya wawancarai ini adalah seorang petahana (incumbent), yang elektabilitasnya justru lebih baik, tapi ia masih memiliki kekhawatiran untuk tidak terpilih.

Meskipun diakui, konteks ini tidak berlaku untuk dua tokoh, Joko Widodo dan Azis Kahar Mudzakar, putera Kahar Mudzakar. Dengan elektabilitas yang tinggi, visi kerja yang jelas dalam membangun masyarakat melalui program-program bermanfaat, komunikasi yang bersahabat kepada konstituen, dan tindakan Turba (Turun ke Bawah), terkenal dengan istilah blusukan, dan adanya mesin politik suka rela, Joko Widodo dapat memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Azis Kahar Mudzakar, melalui tradisi warisan ingatan bapaknya Kahar Mudzakar dalam memberikan kontribusi Islam di Sulawesi Selatan menjadi ingatan sosial masyarakat Sulawesi Selatan untuk memilih anaknya yang dianggap memiliki tuah. Ketokohan Kahar Mudzakar yang mewariskan kharisma kepada anak-anaknya ini yang membuat Azis Kahar Mudzakar menang mutlak waktu pemilihan anggota DPD tanpa melalui sosialisasi dan kampanye sebelumnya dalam pemilu 2009.    

Namun, bagaimana dengan calon legislatif pendatang baru, khususnya bila mereka bukan berasal dari partai-partai besar, kurang dikenal di masyarakat, dan bukan dari latarbelakang pengusaha? Apakah mereka memiliki cukup strategi untuk memenangkan hati masyarakat di tengah keterbatasan kapital yang dimiliki? Bagi kebanyakan calon legislatif semacam ini terjun dalam dunia politik adalah tindakan berjudi; menang syukur, kalah tidak apa-apa. Ini karena, mereka tahu bahwa tanpa adanya kekuatan kapital, didukung mesin politik di bawahnya, dan tingkat elektablitas yang kokoh, hal itu pekerjaan sia-sia. Sekali lagi, layaknya berjudi, dengan mencoba-coba mereka berharap bisa mendapatkan keberuntungan, ‘ketiban durian runtuh’. Apalagi, mereka tahu bahwa ada banyak fasilitas yang mereka dapatkan, dan ada banyak kemungkinan dana yang ia raih dari sumber-sumber terduga terkait jabatan yang dimilikinya sebagai anggota legislatif di daerah, kota provinsi, ataupun nasional.

Untuk mendapatkan keberuntungan inilah, mereka, biasanya, mati-matian untuk menarik simpati masyarakat dengan melakukan ragam cara. Ada yang melakukan tindakan-tindakan kreatif dalam kampanyenya melalui baliho baik online maupun offline, yang membuat masyarakat melihatnya menjadi tertawa, tersenyum, dan menggeleng-gelengkan kepala. Contohnya,  menggabungkan foto caleg dengan tokoh-tokoh bola internasional, upaya mencari jodoh agar menarik simpati massa, dan mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh nasional, meskipun tokoh tersebut relatif kurang dikenal. Di sisi lain, ada juga yang melakukan ritual mandi di sungai, sebagai bentuk rasional yang lain, agar mendapatkan suara dalam pemilihan legislatif nanti. Bila hal itu dirasa kurang, ada dari mereka yang memaksakan diri dengan menjual harta dan benda yang dimiliki, seperti rumah, tanah, dan tanah. Mereka juga tidak segan-segan untuk berhutang di bank untuk menguatkan kapitalnya dalam kampanye.  Bila semua cara sudah dilakukan dan tidak berhasil menjadi kepala daerah ataupun anggota legislatif, frustasi dan stres adalah penyakit utama yang mereka hadapi pasca pemilihan.

Melihat kondisi tersebut, bagaimana sebenarnya posisi platform partai politik di dalam masyarakat? Apakah platform sekedar visi dan misi yang tertera di situs ataupun AD/ART sebuah partai saja ataukah itu dapat menggerakan masyarakat tertarik untuk memilih salah satu partai? Di sini rumit untuk menjelaskan. Pada satu sisi partai politik di Indonesia sudah memiliki kejelasan platform yang ditawarkan untuk masyarakat. Platform ini menjadi ciri khas yang diimplementasikan menjadi program sebagai bentuk pembelaan mereka yang dapat dilihat oleh publik. Namun, antara platform partai politik dan kadernya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun pemimpin kepala daerah itu seringkali tidak sepadan. Ada juga, kader partai atau orang yang dipilih oleh sebuah partai politik hanya sekedar pemenuhan persyaratan formal mereka di KPU, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian, bagus dan tidaknya calon legislatif itu tidak menjadi tolak ukur kualitas partai politik tempatnya bernaung. 

Bertolak dari penjelasan di atas, mengubah pandangan nyaleg sebagai aktivitas berjudi yang menjadi hal yang perlu dilakukan, baik oleh partai politik maupun masyarakat umum sebagai bagian dari konstituen partai politik. Meskipun ini solusi klasik, tetapi hal itu bisa dikuatkan dalam tiga faktor. Pertama, pada tingkat partai politik perlu adanya penguatan kaderisasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan politik untuk anggota dan kader partai, yang tidak terbatas kepada mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif saja. Bila ini dilakukan, kekurangtahuan mereka terhadap platform dan berpijak serta berjuang atas dasar platform bisa dilakukan. Platform ini yang bisa dijadikan ideologi untuk menarik simpati masyarakat terkait program-program yang ditawarkan. Selain itu, bila ini dilakukan, kader-kader partai politik ini bisa menjadi mesin politik yang kuat dalam setiap pemilihan, baik melalui pemilihan kepala daerah maupun pemilu umum.

Kedua, adanya investasi jangka panjang melalui program-program yang berpihak kepada masyarakat, baik sebelum maupun sedang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu di mana orang-orang yang dapat bekerja untuk mereka. Bila ada orang yang mau mewakafkan waktunya melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan sosial untuk masyarakat sebelum adanya pemilihan, secara jelas mereka akan memilihnya. Karena, jejak rekam kerjanya terlihat. Diakui, melakukan hal tersebut akan memakan waktu dan uang yang tidak sedikit. Tetapi, justru di situ terlihat apakah ia memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau tidak. Ini juga berlaku kepada partai. Ketiga, penguatan pendidikan politik masyarakat. Hal ini bukan hanya tugas partai politik saja untuk meminimalisir politik uang, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, baik itu lembaga pemerintah, universitas, LSM, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Setidaknya, bila hal itu dilakukan, menjadi calon legislatif bukan tindakan perjudian, khususnya bagi mereka yang memiliki visi membangun Indonesia dengan kerja-kerja kongkrit, di tengah minus kapital dan lemahnya elektabilitas yang dimiliki. (Wahyudi Akmaliah)