Timur Tengah

Tantangan Status Baru Palestina di PBB

Kategori: Middle East Affairs
Ditulis oleh Muhammad Fakhry Ghafur Dilihat: 2125
Sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 2012 telah menetapkan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Berdasarkan hasil voting yang telah dilakukan, 138 negara mendukung dan 9 negara yang menolak sedangkan 41 negara lainnya abstain. Penetapan status tersebut menandakan babak baru sejarah perjuangan Palestina dalam kancah politik internasional. Dengan status baru itu Palestina dapat berpartisipasi di badan-badan PBB dan berperan aktif dalam sejumlah momen penting internasional, dan yang terpenting Palestina dapat menuntut para pejabat Israel yang terlibat  kejahatan perang ke pengadilan internasional.

Sebenarnya perjuangan palestina di PBB bukan kali pertama. Pada masa Yaser Arafat Palestina sudah berualang kali melakukan langkah diplomatik terkait keanggotaannya di PBB dan pengakuan dunia internasioanl berdasarkan batas wilayah 1967. Namun usaha tersebut kembali gagal disebabkan tekanan politik dan penolakan sejumlah negara.

Perjuangan melalui jalur diplomasi terus berlangsung pada era Mahmoud Abbas. Pada September  2011, pemerintah otoritas Palestina mendapat kesempatan untuk mengajukan keanggotannya seiring dengan banyaknya dukungan dunia internasional terhadap Palestina. Namun, lagi-lagi usaha tersebut gagal setelah AS mengeluarkan hak veto menolak rencana Palestina. Disamping itu, proyek pemukiman Yahudi yang terus berlangsung di Tepi Barat menjadi hambatan diplomasi Palestina di PBB.

Keberhasilan Palestina memperoleh status baru pada sidang majelis umum kali ini tidak terlepas dari dukungan internasional yang prihatin atas konflik yang berkelanjutan di Palestina yang telah menewaskan ribuan orang sejak agresi militer Israel 2008/2009 lalu. Bahkan, pasca gencatan senjata 21 November lalu, konflik yang melibatkan kedua negara masih berlangsung. Ledakkan bom tiba-tiba menggetarkan jantung kota Tel Aviv, tidak hanya itu, dua buah roket ditembakkan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel pun masih terus melakukan penyerangan terhadap warga sipil di perbatasan. Karenanya tidak mengherankan jika media terkemuka Israel “Maarev” beberapa waktu lalu dalam headlinennya mengabarkan bahwa meskipun kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun belum dijelaskan secara rinci bentuk kesepakatan damai tersebut. Sumber resmi dari diplomat Mesir pun menyatakan bahwa pihak Israel belum menyepakati secara tertulis perjanjian damai yang diprakarsai pihaknya. Dengan kata lain, Israel sewaktu-waktu dapat menyerang Gaza, jika pejuang Hamas masih menembakkan roket-roketnya.

Kendati demikian dunia internasional berharap Pasca penetapan status baru Palestina di PBB, konflik antara Palestina dan Israel berangsur surut sehingga kedua belah pihak dapat merumuskan kembali langkah-langkah penyelesaian konflik dengan melibatkan PBB. Israel tidak dapat seenaknya membangun pemukiman Yahudi di Tepi Barat atau menyerang dengan semena-mena terhadap warga sipil di Gaza.

Langkah Awal Palestina
Dalam konteks politik domestik Palestina, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah Palestina  adalah melakukan rekonsiliasi yang melibatkan dua faksi besar di Palestina. Hamas maupun Fatah diharapkan dapat bersatu membangun Palestina baru sehingga krisis politik dan ekonomi yang melanda dalam negeri dapat teratasi. Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah dalam  bingkai negara Palestina bersatu perlu diwujudkan karena akan memberikan dampak positif bagi Palestina untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi anggota penuh di PBB sekaligus menjadi negara berdaulat yang bebas dari penjajahan Israel melalui dukungan internasional. Sekiranya rekonsiliasi sulit untuk diwujudkan, maka besar kemungkinan resolusi PBB No.64/A/L28 yang menetapkan pengakuan negara Palestina tak ubahnya sebagai simbol belaka. Karenanya perlu formulasi baru dalam membentuk negara Palestina bersatu.

Pertama, membuat kesepakatan baru atau paling tidak meguatkan kembali kesepakatan antara Hamas dan Fatah yang telah dilakukan sebelumnya baik di Kairo 2005, Mekkah 2007 dan Doha 2012. Kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar politik dalam pembentukan negara Palestina bersatu. Kedua, membentuk mahkamah konstitusi guna  merumuskan peraturan atau undang-undang sebagai landasan hukum negara Palestina bersatu.Ketiga, membentuk kantor perwakilan pemerintahan resmi negara Palestina bersatu baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza yang bebas dari campur tangan pihak asing. Terakhir, pemerintah Palestina harus melibatkan segenap rakyat Palestina dalam menentukan arah baru negara Palestina.

Langkah selanjutnya adalah membangun hubungan dengan negara-negara pendukung yang mempunyai peran strategis dalam kancah politik internasional, seperti negara-negara Uni Eropa maupun ASEAN. Dengan menjalin hubungan  baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tersebut diharapkan Palestina dapat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang terutama untuk membangun demokrasi dan ekonomi pasca konflik. Hubungan dengan negara-negara tersebut penting dilakukan berhubung tantangan yang akan dihadapi pemerintah Palestina kedepan tidaklah mudah terutama ditengah tekanan negara-negara penentang seperti Kanada, AS dan Israel.yang sepenuhnya menolak penetapan status baru tersebut karena dianggap sebagai aksi sepihak dan dapat merusak kesepakatan damai. Bahkan AS berencana untuk menghentikan bantuannya ke Palestina seandainya Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.  

Peran Indonesia
Sebagai negara yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia dituntut berperan aktif membantu Palestina dalam meningkatakan stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. Peran Indonesia yang terbukti mampu melakukan langkah konsolidasi baik tingkat regional seperti ASEAN, maupun global seperti PBB dan Gerakan Non Blok seyogyanya dapat menginspirasi perdamaian serta pembangunan di Palestina. 
 
Upaya menjembatani perundingan damai antara Palestina dan Israel memang tidaklah mudah berhubung Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, Indonesia dapat memanfaatkan negara-negara Islam yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Turki, Arab Saudi dan Yordania untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Disamping itu, Indonesia pun dapat melibatkan negara-negara Eropa yang pro terhadap perdamaian, seperti Perancis, Swiss, Yunani, Belgia dan negara Uni Eropa lainnya.

Dalam bidang politik, Indonesia melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat menjadi kunci proses rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Keterlibatan Indonesia dalam proses tersebut sangat dinantikan rakyat Palestina, terlebih Indonesia mempunyai ikatan historis dan ideologis yang kuat dengan Palestina. Kunjungan komisi I DPR beberapa waktu lalu menunjukkan komitmen Indonesia dalam membantu pembangunan sosial politik dan ekonomi Palestina. Sebagaimana yang dirilis situs resmi Hamas, infoPalestina.com bahwa kunjungan delegasi Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya ke Gaza memberikan sinyal positif akan harmonisasi hubungan antara negara-negara Islam dengan dua faksi besar Palestina. Sumber tersebut juga menyatakan bahwa pemimpin Hamas, Khaled Meshal menyambut baik langkah diplomatik Mahmoud Abbas dalam upaya penetapan status Palestina di PBB. Disisi lain, dukungan pihak Fatah terhadap gencatan senjata yang dilakukan Hamas mencerminkan semakin menyempitnya jurang pemisah antara Fatah dan Hamas.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, pemerintah Indonesia dapat mendorong kemandirian ekonomi Palestina. Memang, masalah ekonomi merupakan tantangan pertama yang akan dihadapi pemerintah otoritas Palestina pasca penetapan status baru di PBB. Penolakan negara-negara donor, seperti Kanada, AS dan Israel menandakan akan hilangnya penerimaan dana dari negara-negara tersebut. Selama ini, Kanada kerap memberikan bantuan kepada Paletina sebesar 300 juta dolar per tahun, begitu juga AS yang sejak 1993 telah menucurkan dana bantuan sebesar 3,5 miliar dolar. Israel harus membayar pajak tahunan kepada pemerintah Palestina yang mencapai 120 juta dolar. Penolakan penetapan status baru Palestina yang dianggap mengancam perdamaian dijadikan alasan baik oleh Kanada, AS dan Israel untuk mengentikan penyaluran dananya. Dengan penghentian dana tersebut otomotis pemerintah Palestina akan mengalami defisit anggaran. Karenanya, peran negara-negara pendukung yang tergabung dalam Uni Eropa, Liga Arab, OKI maupun ASEAN kedepan sangat dinantikan segenap rakyat Palestina untuk memulihkan perekonomian dan infrastruktur yang hancur pasca konflik. (Muhammad Fakhry Ghafur)