Sosok

Asvi Warman Adam, Profesor Riset Bidang Sejarah Politik LIPI

Kategori: Sosok
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga Dilihat: 288

asvi1Tanggal 26 Juli 2018 menjadi hari yang membanggakan bagi civitas Pusat Penelitian Politik LIPI. Betapa tidak, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Asvi Warman Adam, pada hari itu dilantik menjadi Profesor Riset bidang Sejarah Politik. Prof. Asvi yang telah memulai karir akademiknya di LIPI sejak April 1983 ini menyampaikan orasi pengukuhannya berjudul “Dampak G30S: Setengah Abad Historiografi Gerakan 30 September 1965.” Historiografi sendiri adalah studi tentang penulisan sejarah, di mana tulisan-tulisan yang telah terbit mengenai G30S dari tahun 1965 hingga 2017 adalah ruang lingkup orasi ini.

 

Lahir di Bukittinggi tanggal 8 Oktober 1954, Prof. Asvi menamatkan Sekolah Dasar Fransiscus, Bukittinggi, tahun 1967; Sekolah Menengah Pertama Xaverius, Bukittinggi, tahun 1970; dan Sekolah Menengah Atas Don Bosco, Padang, tahun 1973. Selanjutnya, Prof. Asvi memperoleh gelar Sarjana Muda bidang Sastra Prancis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 1977; Sarjana Sastra Prancis  dari Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1980; gelar Diplome d’Etudes Approfondies dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris, tahun 1986; dan gelar Doktor bidang Sejarah Asia Tenggara dari kampus yang sama tahun 1990.

 

Peraih Nabil Award tahun 2010 dari Yayasan Nabil ini dikenal aktif dalam kegiatan penelitian sejarah dengan pendekatan Nouvelle Histoire (sumber baru, metode baru, dan perspektif baru) yang dikembangkan oleh Fernand Braudel di Prancis. Selama dua dekade terakhir, Prof. Asvi aktif mewacanakan “pelurusan sejarah” Indonesia yang disampaikan melalui seminar, penulisan artikel di surat kabar, majalah, penerbitan buku, dan talk show di berbagai media massa. Selain itu, penulis buku Pelurusan Sejarah Indonesia (2004) ini juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional/nasional dan menjadi saksi ahli dalam beberapa persidangan terkait dengan sejarah dan sosial politik yang menjadi keahlian yang ditekuninya selama ini.

 

Dalam orasinya, Prof. Asvi yang merupakan saksi ahli dalam International People Tribunal 1965 di Den Haag tahun 2015 ini menjelaskan tiga periode historiografi G30S dari tahun 1965 hingga 2017. Periode pertama (1965-1998) berisi perdebatan siapa dalang G30S. Selain terjadi pengambilalihan kekuasaan secara bertahap dari Presiden Soekarno, pada masa ini juga diterapkan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Periode kedua (1968-1998) ditandai dengan pembuatan sejarah resmi oleh pemerintah yang hanya memperbolehkan versi tunggal mengenai G30S, di samping desukarnoisasi yang juga dilakukan pada masa ini.

 

Periode ketiga dimulai pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998. Pada periode ini, pelurusan sejarah dimulai di mana para korban yang selama 30 tahun dibungkam mulai berbicara. Istilah pelurusan sejarah yang dilontarkan Prof. Asvi saat itu lebih merupakan upaya keberpihakan bagi para penyintas (survivor) untuk menyiratkan bahwa ada kesalahan atau kekeliruan sejarah selama tiga dekade dan kini sedang dilakukan proses perubahan atau perbaikan. Pada periode inilah mulai bermunculan buku-buku berisi narasi baru mengenai G30S, pemutaran film Jagal (2012) dan Senyap (2014) yang bertutur dari sisi pelaku, serta diselenggarakannya International People Tribunal (2015) dan Simposium Nasional mengenai Peristiwa 1965 di Jakarta (2016).

 

Lebih jauh, Profesor yang telah menghasilkan 78 karya tulis dan publikasi ilmiah ini memilah tujuh aspek historiografi G30S sejak 1998, yaitu tewasnya enam jenderal; pengambilalihan kekuasaan Soekarno; pembunuhan massal 1965; kelompok eksil yang dicabut kewarganegaraannya; stigma pada etnis Tionghoa; pemindahan paksa ke Pulau Buru tanpa proses pengadilan; dan stigma terhadap korban dan keluarganya. Pemilahan yang dibuat untuk membantu pemerintah menyelesaikan kasus 1965 ini sejalan dengan rekomendasi Prof. Asvi yang mendorong agar penyelesaian kesalahan masa lalu dapat dilaksanakan secepatnya.

 

Ada dua kasus utama yang digarisbawahi oleh Prof. Asvi untuk diselesaikan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Pertama, kasus eksil yang kini telah memiliki kewarganegaraan asing di tempat mereka tinggal. Sebagai solusi, Prof. Asvi mengusulkan agar dalam kunjungan kenegaraan ke sebuah negara Eropa, Presiden Joko Widodo dapat mampir dan bertemu dengan para eksil di KBRI setempat. Presiden mengakui dan menyesalkan kebijakan pencabutan kewarganegaraan tersebut, serta berharap tidak terulang lagi. Kedua, terkait kasus Pulau Buru di mana lebih dari 11 ribu orang telah mengalami pemindahan paksa ke Pulau Buru tanpa proses pengadilan selama 10 tahun (1969-1979), Prof. Asvi mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk merehabilitasi nama baik mereka, setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.

 

Orasi pengukuhan Profesor Riset ini tentu semakin mengukuhkan kiprah Doktor berusia 63 tahun yang masih terus aktif dalam tugas pelurusan sejarah ini. Mulai dari Perhimpunan Purnawirawan AURI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di mana Prof. Asvi tercatat sebagai penasihat pembangunan Museum Hakka di TMII, hingga Kelompok Syarikat di Yogyakarta dan Forum Silaturahmi Anak Bangsa, semua adalah bentuk dukungan Prof. Asvi dalam menyebarkan gagasan pelurusan sejarah, selain media televisi dan penerbitan buku-buku. Sekali lagi, Selamat Prof. Asvi. (Lidya C. Sinaga)

asvi2 

asvi3